Jayapura, Jubi – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura, Provinsi Papua, Robert Johan Betaubun mengatakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP sudah diberlakukan sesuai dengan kelas jabatan.
“Terhitung mulai 1 April 2022. Ini sesuai dengan komitmen Pemkot Jayapura, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan,” ujar Robert saat menggelar konsultasi perbaikan sistem pembayaran TPP di Kantor BKPP Kota Jayapura, Rabu (11/5/2022).
Dikatakan Robert, adanya TPP ini, maka penghasilan yang didapatkan PNS akan makin besar. Sebab, selain gaji pokok, saat ini PNS baik di pusat maupun di daerah juga mendapatkan berbagai macam tunjangan yang nilainya cukup besar.
Dikatakan Robert, pemberian TPP bertujuan meningkatkan kesejahteraan PNS dan calon PNS, meningkatkan kinerja, disiplin, integritas, kualitas pelayanan, dan meningkatkan tertib administrasi.
“TPP diberikan setiap bulan melalui rekening masing-masing pegawai. TPP diberikan berdasarkan pada hasil penilaian PNS sehingga jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan tugas yang diberikan,” ujar Robert.
“Pembayaran TPP diberikan sesuai dengan kemampuan daerah atau PAD. Kalau pembayaran diberikan sesuai aturan TPP atau kelas jabatan secara normal, kita tidak bisa sanggup bayar. Pegawai ada 4 ribu orang,” ujar Robert menambahkan.
Terkait konsultasi perbaikan TPP yang diikuti pejabat administrator, pejabat pengawas, kasubag umum, staf operator, dikatakan Robert, hal itu untuk menyatukan persepsi supaya tidak terjadi kesalahan saat pembayaran TPP.
“Adanya temu konsultasi dengan kasubag kepegawaian ini, karena berdasarkan Perwal Nomor 25 Tahun 2018, pembayaran TPP masih berdasarkan pangkat dan golongan. Staf yang belum punya jenis jabatan harus dilengkapi,” ujar Robert.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mengatakan, pemberian TPP merukan bentuk perhatian dari pemerintah pusat untuk menyejahterakan PNS, namun diikuti dengan kinerja yang baik dalam tugas dan tanggung jawab.
“Kinerja diutamakan. Kalau persepsi sudah sama, sinergi jalan maka semua tidak ada masalah dan tuntas. Untuk itu, ikuti konsultasi TPP ini karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Saya berharap ini menjadi role model di Papua,” ujar Rustan. (*)
Discussion about this post