Ipmapuja Jawa-Bali minta hentikan konflik pilkada di Puncak Jaya

Jayapura, Jubi – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/i Kabupaten Puncak Jaya atau Ipmapuja di Jawa dan Bali, meminta agar konflik horizontal kedua pendukung pasangan calon dalam pilkada di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, dihentikan.

“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan, pertikaian, dan peperangan yang terjadi akibat perbedaan pilihan politik antara kedua pendukung calon nomor 01 dan 02,” kata Ketua Ipmapuja Jawa-Bali, Emison Wonda dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Rabu (12/2/2025).

Wonda mengatakan, perpecahan seperti ini hanya akan memperburuk keadaan, dan menghambat pembangunan di Puncak Jaya.

“Kami meminta Kapolres Puncak Jaya beserta jajarannya untuk mengambil tindakan dengan cepat dalam menangani konflik ini,” katanya.

Wonda mengatakan, aparat keamanan harus menjadi pengayom masyarakat, bukan malah menjadi penonton atas konflik antara kedua pendukung di Puncak Jaya.

Pihak Wonda juga meminta Penjabat Bupati Puncak Jaya, Yopi Murib, mengambil langkah tegas dan bijak, untuk meredam konflik di daerah tersebut.

“Kami meminta agar beliau (Pj. Bupati Puncak Jaya) menggalang rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan, tanpa terganggu oleh konflik politik,” katanya.

Ipmapuja Jawa-Bali juga mengimbau kepada pendukung paslon nomor urut 01 dan 02, agar mengutamakan persatuan, perdamaian, dan dialog.

“Perbedaan pilihan politik adalah hal wajar dalam demokrasi, namun kekerasan bukanlah solusinya,” kata Sekretaris Impapuja Jawa-Bali, Mikael Tabuni.

Ipmapuja Jawa-Bali juga siap mendukung upaya perdamaian kedua belah pihak yang bertikai di Puncak Jaya, melalui mediasi dan dialog.

Ipmapuja Jawa-Bali bahkan menyampaikan beberapa poin tuntutan, terkait konflik antar pendukung di Kabupaten Puncak Jaya;

1. Mendesak bakal calon 01 dan 02 atau tim relawan, untuk balik ke daerah untuk menenangkan konflik di Kabupaten Puncak Jaya;
2. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan Pj. Bupati Puncak Jaya harus memfasilitasi mama-mama yang ada di pengungsian di gedung aula Kodim dan segera mengamankan mereka sebaik mungkin. Penjabat Bupati Puncak Jaya juga segera bertanggung jawab atas kerusakan materil dan nonmateril di Puncak Jaya;
3. Kapolsek Puncak Jaya segera dicopot, karena dianggap tidak mampu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya;
4. Tim pendukung atau sukarelawan antar kedua pendukung jangan memprovokasi masyarakat.

Ipmapuja Jawa-Bali berharap agar semua pihak di Puncak Jaya, dapat mendengarkan dan mempertimbangkan tuntutan tersebut di atas, demi kebaikan bersama.

“Mari kita ciptakan dialog yang konstruktif dan menjaga kedamaian di Kabupaten Puncak Jaya.” (*)