Jayapura, Jubi – Salah satu tokoh politik di Tanah Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan ada tiga masalah utama di Provinsi Papua Tengah yang mesti segera disikapi pemerintah Provinsi atau pemprov.
Menurutnya, tiga masalah itu adalah mengenai keamanan, tuntutan dari forum pemilik hak sulung tiga kampung di sekitar kawasan penambangan PT Freeport di Kabupaten Mimika, dan masalah tapal batas wilayah antara Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Dogiyai.
“Gubernur Papua Tengah bersama forum koordinasi pimpinan daerah atau forkopimda mesti segera menyikapi tiga hal ini. Sebab, ketiga masalah ini merupakan keluhan masyarakat di Papua Tengah,” kata Laurenzus Kadepa dalam siaran pers tertulisnya, Minggu (23/11/2025) malam.
Kadepa yang merupakan tokoh politik dari Papua Tengah itu mengatakan, masalah keamanan yang mesti segera ditindaklanjuti adalah berkaitan dengan penolakan kehadiran pasukan non organik oleh masyarakat.
Menurutnya, aspirasi penolakan kehadiran pasukan non organik itu, bukan berasal dari segelintir masyarakat. Akan tetapi datang dari masyarakat akar rumput di sana.
“Berkaitan dengan tuntutan dari forum pemilik hak sulung tiga kampung di sekitar daerah penambangan PT Freeport kepada Gubernur Papua Tengah, wajib hukumnya ditindaklanjuti,” ujarnya.
Katanya, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah mesti duduk bersama masyarakat forum pemilik hak sulung di kawasan penambangan PT Freeport, untuk menyampaikan kekurangan dan tantangan yang dihadapi terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat pemilik hak sulung.
“Janngan menganggap aspirasi ini biasa-biasa saja. Kepentingan masyarakat harus diutamakan,” ucapnya.
Mengenai masalah tapal batas antara Kabupaten Mimika dengan Deiyai dan Kabupaten Mimika dengan Dogiyai, Gubernur Papua Tengah dan forkopimda disarankan memediasi pertemuan antara Bupati Mimika, Bupati Deiyai dan Bupati Dogiyai.
Katanya, pertemuan itu mesti melibatkan lembaga adat dan kepala marga atau fam yang sudah lama hidup di daerah perbatasan antarkabupaten itu. Namun dalam pembahasannya, hindari kepentingan ekonomi dan politik.
Kadepa mengatakan, ada marga dari Suku Kamoro, Mimika Wee maupun Suku Mee yang sudah lama hidup rukun sebelum agama dan pemerintah masuk, sehingga nilai kebersamaan dan kerukunan itu, jangan dirusak oleh faktor politik dan ekonomi.
“Dalam penyelesaian masalah tapal batas ini, semua pihak mesti menghindari statement berbau suku, ras dan agama yang hanya menambah masalah,” kata Kadepa. (*)
Discussion about this post