Jayapura, Jubi – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM menetapkan sejumlah pihak masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Mereka adalah pihak yang tergabung dalam Barisan Merah Putih (BMP), dan warga sipil yang dianggap sebagai agen intelijen atau informan militer Indonesia.
Komandan Operasi Umum TPNPB-OPM, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen menyatakan mereka yang masuk dalam daftar DPO pihaknya termasuk gubernur, bupati, DPR, Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa dan pejabat Negara Indonesia.
“[Itu] karena [mereka ini],terlibat sebagai agen pemerintah kolonialisme Indonesia. [Mereka] yang terlibat sebagai agen intelijen militer Indonesia akan dieksekusi mati,” kata Mayor Jenderal Lekagak Telenggen melalui audio visual yang diterima Jubi, Minggu (26/7/2026).
Menurut Lekagak Telenggen, mereka yang masuk dalam daftar DPO itu mendukung pemerintah dan aparat militer Indonesia untuk memperpanjangkan penjajahan di atas Tanah Papua.
“Mereka wajib di eksekusi mati oleh seluruh pasukan TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua dari Sorong-Merauke. Kami juga tidak segan-segan eksekusi mati warga sipil yang menjadi agen intelijen militer Pemerintah Indonesia, yang selalu melaporkan keberadaan dan markas TPNPB di seluruh Tanah Papua,” ujarnya.
Katanya, eksekusi mati terhadap tiga warga asli Papua di Yahukimo pads 20 Juli 2026 dan 21 Juli 2026, sebagai peringatan penting terhadap warga sipil untuk tidak terlibat sebagai mata-mata militer.
Ia menyebut, ketiga orang itu dieksekusi sesuai bukti lapangan di medan perang, yang dikumpulkan pihaknya.
Telengen menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto konsekuensi pengiriman ratusan ribu aparat militer Indonesia ke Tanah Papua untuk melakukan perang serta.
Katanya, strategi yang digunakan pemerintah adalah menempatkan mereka sebagai guru, tenaga kesehatan, tukang ojek, tukang bangunan dan pengelola makan gizi gratis serta memberikan uang kepada anak-anak kecil hingga lansia agar mereka mau menjadi agen intelijen Indonesia.
“Kami siap tembak mati semuanya seperti yang terjadi di Yahukimo. Kepada seluruh Barisan Merah Putih, gubernur hingga bawahannya kami siap tembak mati. Barisan Merah Putih itu dulu harus ditembak mati setelah itu perang melawan aparat militer Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) organisasi kemasyarakatan Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI), Max Abner Ohee memilih untuk tidak menanggapi pernyataan TPNPB.
“Kaitan dengan ini (pernyataan TPNPB-OPM) kaka tidak respos dan tidak tanggapi juga,” kata Max Abner Ohee malalui aplikasi pesan singkatnya, Senin (27/7/2026). (*)
Discussion about this post