Enarotali, Jubi – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta TNI bersikap tegas menghadapi kelompok bersenjata di Papua mendapat tanggapan dari Panglima Tertinggi West Papua Army atau WPA, Damianus Magai Yogi. Yogi mendesak Pemerintah Indonesia segera melakukan perundingan damai untuk menyiapkan referendum sebagai pemenuhan Hak Menentukan Nasib Sendiri rakyat Papua, atau menghadapi perlawanan lebih keras dari kelompok bersenjata di Papua.
“Kepada Kepala Negara dan Pemerintahan RI, Jokowi, Panglima TNI, dan Kapolri segera mengambil langkah secepatnya sebagai perdamaian di Papua. [Jika] Presiden Jokowi tidak tanggapi, maka wilayah yang sedang diam seperti Meepago akan membuktikan dan mengangkat senjata, dan itu perlawanan yang lebih tinggi daripada yang sudah lalui,” kata Yogi kepada Jubi, Rabu (21/12/2022).
Pernyataan Yogi itu menanggapi Presiden Jokowi yang meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tegas menghadapi kelompok bersenjata di Papua. Yogi mengkritik pernyataan Jokowi itu sebagai bentuk keengganan Jokowi menggelar perundingan damai untuk menyelesaikan konflik Papua, dan justru menunjuk lapangan pertempuran.
“Papua adalah milik bangsa Papua. Kau dibesarkan dari [kekayaan] negeri Papua, dan menindas pemilik tanah air orang Papua. Kami minta agar Presiden Jokowi tanggapi dalam waktu yang dekat,” ujar Yogi.
Ia juga meminta negara asing agar berhenti memberikan bantuan senjata modern kepada Indonesia. Yogi juga meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) , Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, dan Komisi Tinggi HAM PBB untuk menekan Indonesia agar mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM di Papua. “Segera minta Indonesia bertanggung jawab [atas] pelanggaran HAM yang tak pernah berhenti di atas negeri Papua,” ujarnya tegas.
Yogi meminta PBB membuktikan kebenaran dan keadilan kepada dunia, terutama rakyat bangsa Papua yang terus menerus mengalami kekerasan dan dibantai seperti binatang. “PBB adalah mewakili Tuhan Allah di bumi. PBB membela orang lemah. Itulah tugas yang diberikan Tuhan untuk PBB di bumi,” katanya.
Sebelumnya, pada Senin (19/12/2022), Presiden Jokowi mengatakan rencana Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono untuk menerapkan pendekatan humanis di Papua merupakan langkah baik, namun tetap harus tegas terhadap kelompok bersenjata di Papua. Hal itu disampaikan Jokowi setelah melantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin.
“Saya kira baik, pendekatan humanis baik. Pengurangan prajurit TNI di Papua itu baik, tetapi memang harus tegas. Kalau kita tidak tegas di sana, KKB selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya,” kata Jokowi, sebagaimana dilansir Kantor Berita Antara.
Dalam kesempatan yang sama, Yudo menjelaskan TNI akan tetap bertindak tegas terhadap pelanggaran yang menyangkut kedaulatan NKRI di Papua. Saat ini, lanjutnya, TNI lebih menonjolkan operasi teritorial di Papua, bukan operasi militer.
Yudo juga menjelaskan dirinya segera mengunjungi Papua bersama para kepala staf angkatan TNI untuk mengevaluasi secara langsung kondisi di lapangan. “Untuk melihat secara nyata, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana, masukan-masukan juga dari para prajurit di lapangan, juga dari pemerintah daerah, juga dari tokoh masyarakat, tokoh agama, apa yg harusnya kami lakukan,” kata Yudo. (*)
