Kasus kanker yang dialami Orang Asli Papua semakin banyak

Jayapura, Jubi – Kasus kanker yang dialami oleh Orang Asli Papua atau OAP semakin banyak. Ratusan OAP yang menderita kanker menjalani pengobatan di Rumah Sakit Daerah Umum atau RSUD Jayapura di Dok II, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Rumah sakit yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua ini menjadi tumpuan pengobatan kanker bagi pasien dari enam provinsi di Tanah Papua.

Sejak pukul 08.30 WP, Beny Bernad Ropa (66 tahun) sudah berada di Ruang Radioterapi RSUD Jayapura. Ropa merupakan Orang Asli Papua asal Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia dinyatakan menderita kanker paru-paru sejak Agustus 2025.

Dengan ditemani tiga kerabatnya, Ropa datang ke RSUD Jayapura pada Senin 22 Desember 2025 lalu. Hari itu, Ropa akan melakukan penyinaran radioterapi untuk ketujuh kalinya. Ia dijadwalkan untuk menjalani terapi penyinaran itu sebanyak 37 kali.

Sejumlah pasien kanker juga tampak mengantre sama Ropa, menunggu giliran radioterapi. Setelah menunggu tiga jam, sekitar pukul 11.40 WP perawat memanggil Ropa untuk mengenakan setelan pakaian khusus radioterapi.

Pelayanan Onkologi Radiasi dilakukan setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 WP hingga pukul 14.00 WP.  Terdapat 13 tenaga kesehatan yang bekerja di sana, terdiri atas radiografer (4 orang), perawat (2 orang), fisika medis (2 orang), staf administrasi (1 orang), staf teknisi medis (1 orang), staf fungsional (2 orang), dan dokter (1 orang).

Sejak mulai beroperasi pada 20 November 2025, instalasi Onkologi Radiasi telah melayani 14 pasien kanker. Sejumlah 9 orang pasien merupakan Orang Asli Papua. Mereka datang jauh-jauh dari berbagai kabupaten dan kota di Tanah Papua, termasuk Beny Bernad Ropa yang datang ke Kota Jayapura sejak September 2025.

Kerabat Ropa, Maya Rejauw (28 tahun) menuturkan neneknya Ropa awal hanya mengalami gejala batuk-batuk dan sesak napas, dengan kondisi tubuh yang lemas. Karena kesehatannya tidak kunjung membaik, Ropa dibawa keluarga berobat ke Kota Jayapura.

“Gejala awal  tete batuk-batuk sampai suara hilang. Badan lemas, dada sakit. [Itu] gejala awal” ujar Rejauw kepada Jubi, pada 22 Desember 2025.

Awalnya, Rejauw membawa neneknya Ropa menjalani rontgen di RSUD Abepura, Kota Jayapura. Hasil rontgen menunjukkan adanya benjolan di sekitar paru-paru. Ropa  disarankan untuk menjalani CT Scan di Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Jayapura.

Setelah menjalani CT Scan, Ropa dirujuk untuk berobat ke RSUD Jayapura. Ropa menjalani operasi pengambilan sampel oleh dokter dr Victor P Manuhutu SpP (K) Onk. Sampel itu dikirim ke laboratorium di Jakarta, dan hasilnya memastikan bahwa Ropa menderita kanker paru-paru.

“Tidak operasi besar, cuma ambil sampel saja pemeriksaan. Hasilnya tete kanker paru. [Tete disarankan] kemoterapi dari radioterapi,” kata Rejauw.

Jumlahnya semakin banyak

Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr Jan Frits Siauta SpB subSp Onk (K) mengatakan temuan kasus kanker yang dialami Orang Asli Papua semakin banyak. Data unit Kemoterapi RSUD Jayapura mencatat sepanjang Januari 2025 hingga Desember 2025 terdapat 108 pasien kanker Orang Asli Papua yang mengunjungi unit kemoterapi itu. Sementara pasien kanker non-OAP hanya 98 orang.

“Ini yang kita pusingkan makin banyak pasien OAP. [Pasien kanker di RSUD Jayapura] itu mungkin 60-70 persen [adalah] Orang Asli Papua,” kata Jan kepada Jubi pada Selasa (6/1/2026).

dr Jan mengatakan Orang Asli Papua banyak menderita kanker rongga mulut. Selain itu Orang Asli Papua juga menderita kanker payudara, kanker leher rahim, kanker digestive, dan kanker genital atau kanker di daerah vagina wanita maupun daerah penis pria.

“[Kasus kanker yang dialami Orang Asli Papua] paling [banyak adalah] kanker rongga mulut,” ujarnya.

Jan mengatakan pasien kanker Orang Asli Papua yang berobat di RSUD Jayapura berasal dari berbagai wilayah di Tanah Papua. Mereka antara lain berasal dari Kabupaten Merauke dan Kabupaten Agats di Provinsi Papua Selatan. Ada juga pasien dari Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya di Provinsi Papua Pegunungan, serta dari Kabupaten Nduga dan Mimika di Provinsi Papua Tengah.

Ia mengatakan kanker mulut banyak dialami Orang Asli Papua antara lain dipicu kebiasaan mengonsumsi kapur sebagai pelengkap pinang sirih, dengan konsumsi kapur yang berlebihan. Orang  Papua juga mengalami beragam jenis kanker lain, yang antara lain dipicu kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol, merokok, ataupun mengonsumsi makanan cepat saji (fast food) secara berlebihan.

“Kalau kanker rongga mulut OAP banyak itu ada hubungan dengan kebiasaan makan pinang. Yang berbahaya itu buah pinang dan kapur. Pencetus kanker adalah pergeseran gaya hidup. Dulu orang Papua masih hidup alami [makan pangan lokal], sekarang orang sudah kenal fast food atau [makanan] cepat saji. Itu yang menyebabkan kanker meningkat. Di satu sisi lingkungan sudah berubah,” katanya.

Kepala Instalasi Onkologi Radiasi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jayapura, dr Gerson Andrew Warnares MMed MPhil (USYD) Sp Onk Rad mengatakan menangani 14 pasien kanker di instalasi Onkologi Radiasi. Sejumlah 9 pasien kanker adalah orang asli Papua. Pasien OAP itu menderita kanker serviks, kanker ovarium, kanker paru-paru, kanker Sarkoma, kanker kulit, kanker otak dan kanker payudara.

Butuh dukungan anggaran

dr Jan mengatakan butuh dukungan anggaran untuk menangani pengobatan kanker di Tanah Papua terutama di RSUD Jayapura. Jan menyarankan agar Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan pemerintah provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) seperti Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, agar ketiga pemerintah provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua itu juga mengalokasikan anggaran penanganan kasus kanker Orang Asli Papua di RSUD Jayapura.

“Kita melayani seluruh [pasien] Papua yang [sudah] terbagi antara daerah otonomi baru. [Pasien] OAP dari provinsi lain datang periksa ke kami. [Pemerintah] provinsi lain seharusnya memberikan kontribusi ke sini, namun sampai di detik ini belum ada [kontribusi itu],” ujarnya.

dr Jan mengatakan jika RSUD Jayapura tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai, kasus kehabisan obat-obatan seperti yang dialami unit Kemoterapi Kanker RSUD Jayapura akan terus berulang.

Unit Kemoterapi RSUD Jayapura membutuhkan kucuran anggaran pemerintah untuk bisa beroperasi secara maksimal, dengan biaya operasional yang mencapai Rp8 miliar per tahun. Saat ini, kucuran anggaran pemerintah yang diterima Unit Kemoterapi RSUD Jayapura hanya Rp2 miliar per tahun.

“Saya tidak tau soal anggaran. Direktur [RSUD Jayapura] sempat hubungi [saya] akan memprioritaskan obat-obatan. Tapi masalah penambahan anggaran saya tidak tahu. Itu domain manajemen,” katanya.

dr Jan mengatakan saat ini stok obat kemoterapi seperti Holozon dan Etoposide sedang habis di RSUD Jayapura. Unit Kemoterapi RSUD Jayapura mencatat pada Desember 2025 ada 52 pasien kanker yang harus menunda jadwal kemoterapi, lantaran stok obat kemoterapi RSUD Jayapura habis.

“Kami sudah ribut-ribut, [baru] mereka pesan. Manajemen pesan pembelian [obat hanya] Rp60 juta. Akhirnya begini nasib [penderita kanker di Papua. Ketika [obat kanker habis], [tindakan kemoterapi untuk pasien] tertunda. Ada beberapa kasus itu. Jadi mau bilang [manajemen] pesan rutin, pesan rutin, saya mau bilang apa? Faktanya begitu,” katanya.

Menurut dr Jan memesan obat juga butuh proses yang lama, apalagi ada beberapa jenis obat kanker yang hanya bisa didistribusikan melalui Pedagang Besar Farmasi. Obat-obat kanker itu harus dibeli di Makassar dan Jakarta.

“Kami bermasalah dengan [perusahan farmasi]. [Misalnya pembayaran belum beres] mau dapat [obat] dari mana? [Obat-obatan kanker itu] pesan gak segampang itu. Mereka [distributor] pesan ke Jakarta atau ke Makassar ini. [Misalnya obat] Etoposide itu bulan Februari baru sampai di sini. Pak Alex dari bagian Farmasi sudah urus, mereka [distributor] akan kirim tapi lewat kapal, dan baru sampai di Februari 2026,” ujarnya

Keluarga pasien kanker Ropa, Maya Rejauw mengaku habisnya stok obat kanker di RSUD Jayapura merugikan pasien. Menurutnya, pasien terpaksa mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli obat-obatan kanker yang sebenarnya ditanggung BPJS Kesehatan.

Namun, Rejauw mengatakan harus membeli obat-obat pereda nyeri dan vitamin, karena RSUD Jayapura kehabisan obat pereda nyeri dan vitamin. Repotnya, biaya pembelian obat secara mandiri itu tidak diganti oleh BPJS Kesehatan. Rejauw mengaku selama masa perawatan Ropa, keluarganya telah menghabiskan sekitar Rp20 juta untuk membeli obat-obatan, biaya transportasi, konsumsi.

Jaminan kesehatan OAP

Pelaksana Tugas Direktur RSUD Jayapura, dr Andreas Pekey SpPD MH mengatakan rumah sakitnya mendapat kucuran anggaran senilai Rp1,5 miliar per tahun untuk menyelenggaran pengobatan Orang Asli Papua secara cuma-cuma. Kucuran anggaran itu bersumber dari Dana Otonomi Khusus Papua, dan bisa digunakan untuk menanggung biaya pengobatan Orang Asli Papua yang belum memiliki jaminan kesehatan.

“Kalau untuk pasien OAP kita anggaran Rp1,5 miliar per tahun. Gubernur Papua sudah bilang tidak ada penolakan pasien OAP. [AnggaranRp1,5 miliar itu untuk jaminan kesehatan Orang [Asli Papua yang] tidak punya BPJS Kesehatan, Jasa Raharja. Orang tidak mampu kita ambil [anggaran] itu untuk membiaya mereka [pasien OAP]. Kalau pasien sudah punya BPJS Kesehatan, asuransi Jasa Raharja, dan lain-lain tidak perlu,” kata Pekey kepada Jubi melalui layanan pesan WhatsApp pada Senin (5/1/2026)

Pekey mengatakan alokasi Dana Otonomi Khusus Papua untuk RSUD Jayapura pada 2025 terdiri atas Dana Otonomi Khusus 1 Persen senilai Rp6,289 miliar, anggaran Otonomi Khusus 1,25 Persen senilai Rp21,3 miliar. Selain itu anggaran pemerintah untuk RSUD Jayapura juga berasal dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD senilai Rp2 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat senilai Rp19,1 miliar, dan pendapatan RSUD Jayapura sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) senilai Rp78 miliar.

“Tahun 2026 [RSUD Jayapura] dapat [juga] anggaran Dana Otonomi Khusus Rp24 miliar. [dan] sebesar Rp1,5 miliar dialokasikan [sebagai] jaminan kesehatan bagi pasien Orang Asli Papua. Sisanya itu dipakai beli obat, bahan habis pakai, reagen dan lain-lain,” ujarnya.

Pekey mengakui total anggaran RSUD Jayapura pada 2025 hanya Rp126,7 miliar, dan jumlah itu tidak cukup untuk membayar semua biaya operasional rumah sakit. Menurutnya, anggaran itu habis untuk belanja biaya obat-obatan, bahan medis habis pakai, konsumsi pasien, biaya air, listrik, dan lain-lain. Pekey menghitung RSUD Jayapura membutuhkan anggaran operasional sekitar Rp150 miliar hingga Rp300 miliar per tahun.

Peliknya, besaran anggaran RSUD Jayapura pada 2026 justru bakal diturunkan menjadi Rp104 miliar. Pekey mengatakan pihaknya berupaya menggenjot pendapatan BLUD RSUD Jayapura, agar bisa menutupi kekurangan biaya operasional rumah sakit.

Pada 2025, RSUD Jayapura menargetkan pendapatannya mencapai Rp78 miliar hingga Rp90 miliar. Realisasinya, dari Januari 2025 sampai Desember 2025, BLUD RSUD Jayapura sudah mengantongi pendapatan senilai Rp104 miliar.

“Target [pendapatan BLUD] Rp78 miliar, RSUD Jayapura mampu meningkatkan pendapatan khususnya dalam dua bulan terakhir itu hingga Rp104 miliar. [Anggaran itu] digunakan [juga] untuk berbagai program untuk pengobatan gratis, seperti pemasangan alat pacu jantung, pemasangan Cimino untuk akses Hemodialisa. Kemudian pengobatan pasien kawasaki dan lain-lain, dan juga pembayaran hak-hak atau jasa-jasa para petugas kesehatan,” katanya.

Butuh rumah singgah kanker

Kepala Instalasi Onkologi Radiasi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jayapura, dr Gerson Andrew Warnares MMed MPhil (USYD) Sp Onk Rad mengatakan Pemerintah Provinsi Papua harus memberikan dukungan secara maksimal untuk pelayanan pengobatan kanker. Sebab kanker merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu yang panjang.

“Yang pasti dukungan pemerintah daerah itu harus maksimal untuk pengobatan-pengobatan kanker. Kenapa? Kanker itu penyakit yang bersifat kronis/lama. Terkadang pasien tidak berobat bukan karena tidak ada layanan karena tidak ada uang pergi ke rumah sakit,” kata Warnares kepada Jubi, pada Minggu (4/1/2026).

dr Warnares menyarankan agar pemerintah daerah membangun rumah singgah bagi pasien kanker. Rumah singgah kanker itu sangat dibutuhkan bagi pasien terutama pasien kanker dari daerah pedalaman yang berobat di Kota Jayapura. Menurut Warnares, dengan adanya rumah singgah kanker dokter dapat bisa lebih mudah mengontrol kondisi pasien.

“Rumah singgah itu sangat dibutuhkan masyarakat. Mereka harus tinggal berbulan-bulan. Kalau rumah saudara juga kasihan.  [Kalau ada rumah singgah] kita gampang ketika ada [pasien] yang perlu ditolong,” ujarnya.

dr Warnares mengatakan pemerintah daerah bisa menggandeng lembaga gereja, lembaga masjid, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan lain untuk bekerja sama membangun rumah singgah kanker.

“BPJS Kesehatan masih bisa cover lah kalau untuk layanan terapi. Kami masih bisa melayani. [Tapi] mereka sampai di rumah sakit bagaimana, tinggal bagaimana? Tapi ketika masyarakat [pasien] tidak bisa datang karena pikir [biaya] itu kan tidak bisa tolong. Siapa yang mau tolong mereka?. Mudah-mudahan ada rumah singgah untuk pasien kanker karena terapi [kanker itu] lama,” katanya.(*)