Jayapura, Jubi – Kepulauan Marshall akan memimpin lembaga keuangan pertama yang dipimpin, dimiliki, dan dikelola oleh negara-negara Pasifik – Pacific Resilience Facility (PRF) – yang didedikasikan untuk menyediakan pendanaan guna membangun ketahanan masyarakat terhadap kesulitan yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kantor Presiden Kepulauan Marshall, sebagaimana dilansir Jubi dari laman RNZ Pasifik, Sabtu (27/6/2026).
PRF akan menyediakan hibah untuk adaptasi iklim, kesiapsiagaan bencana, dan proyek-proyek yang menanggapi kerugian dan kerusakan akibat dampak krisis iklim.
Pertemuan perdana Dewan PRF berlangsung minggu ini, ketika Kepulauan Marshall menjadi tuan rumah Pertemuan Menteri Ekonomi Forum di Majuro. Menteri Keuangan Kepulauan Marshall, David Paul, saat ini menjabat sebagai ketua Dewan PRF dan akan memimpin fase operasionalnya.
Pada 30 Agustus 2024, pertemuan pemimpin Forum Kepulauan Pasifik ke-53, yang diadakan di Tonga, mengumumkan bahwa PRF akan memiliki kantor pusat di Nuku’alofa, ibu kota Tonga.
Dalam komunike penutup mereka, para pemimpin menyambut hangat komitmen Sekretaris Jenderal PBB António Guterres kepada para Pemimpin Forum untuk mendukung kapitalisasi PRF, yang memiliki target pembiayaan awal sebesar US$500 juta pada 1 Januari 2026, dan tujuan jangka panjang sebesar US$1,5 miliar.
Australia, Arab Saudi, Republik Rakyat Tiongkok, dan Amerika Serikat telah berkontribusi pada dana ini, dan komunike tersebut menyatakan bahwa para pemimpin Pasifik mendesak mitra dialog lainnya untuk menjanjikan kontribusi mereka agar dana tersebut dapat mencapai targetnya.
Australia telah menyumbang AU$100 juta (US$67 juta) dan merupakan donor utama sejauh ini untuk fasilitas tersebut, yang telah mengumpulkan US$137 juta. Arab Saudi, AS, Tiongkok, dan Jepang juga telah berkomitmen memberikan dana.
Pemerintah Selandia Baru sebelumnya berjanji untuk menyumbangkan NZ$20 juta untuk fasilitas tersebut.(*)
Discussion about this post