Undang-Undang Kelautan Vanuatu Akan Mengembalikan Pengelolaan Pesisir kepada Masyarakat Adat

Jayapura, Jubi — Undang-Undang Kelautan yang baru-baru ini disahkan oleh Parlemen Vanuatu akan mengembalikan kewenangan atas perairan pesisir kepada para pemimpin tradisional dan masyarakat adat yang bergantung pada sumber daya laut.

Dikembangkan melalui konsultasi erat dengan Dewan Kepala Suku Malvatumauri dan para pemangku kepentingan lainnya, undang-undang tersebut memberi wewenang kepada otoritas nasional, provinsi, dan tradisional untuk mengelola ruang laut mereka. Demikian dikutip Jubi.id dari laman internet Vanuatudaily.com.vu, Jumat (14/11/2025).

Undang-undang itu juga menyerukan penyusunan peta jalan nasional untuk lautan Vanuatu, guna memastikan setiap warga negara memiliki suara dalam pengelolaan sumber daya laut.

“Undang-Undang Kelautan akan menguntungkan semua orang,” kata Direktur Departemen Kelautan dan Urusan Maritim, Tony Tevi, dalam sebuah pernyataan.

“Laut kita berperan penting bagi budaya, mata pencaharian, ketahanan pangan, ketahanan iklim, dan pembangunan nasional kita. Undang-undang ini akan membantu meningkatkan perekonomian Vanuatu, termasuk peluang untuk perikanan berkelanjutan dan pariwisata agar terus tumbuh di atas fondasi laut yang sehat.”

“Dengan Undang-Undang Kelautan, Vanuatu memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dalam tata kelola laut dan ketahanan iklim,” kata Menteri Perikanan, Jack Norris Kalmet.

Presiden Dewan Kepala Suku Malvatumauri, Paul Robert Ravun, mendesak para kepala suku untuk menegakkan sistem pemerintahan tradisional dan mengajarkannya kepada anak-anak agar mereka memahami cara-cara budaya dalam melestarikan wilayah penting.

“Saya menyerukan kepada semua kepala suku untuk bertanggung jawab memastikan bahwa masyarakat di seluruh pulau Republik Vanuatu memahami dan menganut cara hidup adat kami,” ujarnya.

Departemen Kelautan dan Urusan Maritim menjelaskan bahwa undang-undang tersebut membentuk Dewan Kelautan Nasional Vanuatu (NOC), yang akan mengawasi pengembangan dan implementasi Rencana Tata Ruang Laut.

NOC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan mencerminkan prioritas nasional dan suara masyarakat, dengan perwakilan dari departemen-departemen yang baru dibentuk.

Undang-undang tersebut juga menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan laut berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Rencana Tata Ruang Laut Vanuatu.

Rencana Tata Ruang Laut (MSP) adalah rencana berbasis wilayah nasional yang mendukung tujuan ekonomi, budaya, dan ekologi, dengan menetapkan zona untuk kegiatan seperti perikanan, pariwisata, dan penggunaan ekonomi lainnya, sambil secara formal mengakui wilayah “tabu” dan memperluas kawasan lindung untuk memulihkan dan mengisi kembali sumber daya laut.

Undang-Undang Kelautan dibangun berdasarkan kumpulan data ilmiah yang dikumpulkan selama Studi Terumbu Karang Nasional Blue Prosperity Vanuatu tahun 2023 dan Ekspedisi Laut Murni National Geographic tahun 2025.

Sebagai bagian dari kemitraan dengan Blue Prosperity Vanuatu, pemerintah kini akan mulai memperbarui MSP untuk mencerminkan mandat dan peluang yang diciptakan oleh kerangka legislatif baru ini.

Masyarakat, kepala suku, pemimpin lokal, dan pemangku kepentingan di seluruh provinsi akan diajak berkonsultasi guna memastikan bahwa rencana tersebut mencerminkan kebutuhan lokal, tata kelola adat, dan aspirasi nasional. (*)