Jayapura, Jubi – Pemimpin oposisi Kepulauan Solomon, Matthew Wale, mendesak pemerintah untuk memblokir pemberian izin pertambangan kepada Far East Resources Company Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis di Hong Kong.
Wale menyatakan pada Senin (24/3/2025) bahwa perusahaan tersebut “dilaporkan gagal menyerahkan laporan penemuan komersial yang memuaskan atau Penilaian Dampak Lingkungan (EIA)” untuk kegiatan penambangan nikel di Pulau San Jorge. Hal ini dikutip Jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Rabu (27/3/2025).
More Read
Menurut Wale, para pemimpin suku dan pemilik tanah telah menyampaikan kekhawatiran serius terkait operasional perusahaan. Mereka melaporkan bahwa Far East Resources Company Ltd tidak memenuhi standar operasional minimum serta mengabaikan undang-undang ketenagakerjaan.
Ia mendesak Menteri Pertambangan, Energi, dan Elektrifikasi Pedesaan, Bradley Tovosia, untuk segera mengambil tindakan.
“Ini pelanggaran serius. Tidak ada perusahaan yang boleh diberi izin jika tidak dapat memenuhi standar hukum dan internasional minimum,” ujar Wale.
Wale juga mengungkapkan bahwa Dewan Pertambangan dan Mineral sebelumnya telah menolak dokumen-dokumen yang diajukan oleh perusahaan saat mengajukan permohonan izin pertambangan. Namun, ia mengklaim bahwa Menteri Tovosia mengabaikan keputusan tersebut.
Lebih lanjut, Kantor Oposisi Kepulauan Solomon menerima laporan bahwa Far East Resources Company Ltd diduga terlibat dalam praktik diskriminatif terhadap pekerja lokal, terutama dalam penyediaan peralatan makanan dan keselamatan kerja.
“Jika tuduhan ini benar, maka pelanggaran hukum dalam negeri semakin memperkuat alasan untuk menghentikan pemberian izin pertambangan,” kata Wale.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan ini.
“Kami tidak dapat menerima perusahaan seperti ini dalam industri pertambangan kami, yang seharusnya mengutamakan pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan hak-hak rakyat kami,” tambahnya.
Bulan lalu, Solomon Star melaporkan bahwa Far East Resources Company Ltd yang sebelumnya dituduh melakukan penambangan ilegal di Provinsi Isabel sedang berupaya memperoleh Perjanjian Hak Akses Permukaan (SARA) untuk tambang nikel di Pulau San Jorge.
Media tersebut juga melaporkan bahwa perusahaan tersebut diberikan lisensi eksplorasi oleh Mines & Mineral Board pada Juli tahun lalu.
“Dewan kemudian menerbitkan surat pernyataan minat kepada perusahaan,” ujar Wilson Tohidi, salah satu perwakilan Dewan Perwalian Asosiasi Pemilik Sumber Daya Pulau San Jorge.
“Ini memberi wewenang kepada perusahaan dan pemilik tanah untuk terlibat dalam negosiasi,” tambahnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
