‘Kebijakan Bahasa Prancis yang keras’ sebabkan hilangnya bahasa daerah di Kaledonia Baru

Jayapura, Jubi – Di Prancis, terdapat hampir 75 bahasa daerah, yang sebagian besar digunakan di luar negeri. Akan tetapi, sejak Revolusi Prancis, Negara telah mencoba menghapus kekhususan linguistik demi Bahasa Prancis. Pada kesempatan Hari Francophonie Internasional, media interner Outre-mer la 1ère melaporkan bagaimana bahasa-bahasa di luar negeri, termasuk wilayah jajahan Prancis di Kaledonia Baru, juga hampir hilang.

Charlotte Desfontaine lahir dan dibesarkan di Prancis. Ia Tidak menyadari asal-usulnya di Kaledonia, budayanya tiba-tiba muncul dalam hidupnya ketika, pada usia 8 tahun, dia melihat seorang tentara tiba di rumahnya. Demikian dikutip jubi.id dari la1ere.francetvinfo.fr, Sabtu (22/3/2025).

Pamannya bernama Felix, saudara laki-laki dari ibunya, seorang Kanak dari Kaledonia Baru. Dalam film dokumenter ‘Prancis-Kaledonia Baru, pihak yang ingin menyebarkan budaya Kanak’ yang disiarkan di France Télévisions pada  2022. Charlote, anak perempuan Kanak itu berkata, “Mereka mulai berbicara dalam bahasa Nyelâyu asal Kanak. Itulah pertama kalinya saya mendengar ibu saya berbicara dalam bahasa selain Bahasa Prancis. Itu adalah sebuah penemuan, hampir mengejutkan. Kami belum pernah mendengarnya berbicara dalam bahasa itu.”

Nyelâyu salah satu dari banyak bahasa Kanak yang ada di Kaledonia Baru. Dituturkan kurang dari 2.000 penutur menurut Akademi Bahasa Kanak, bahasa ini telah lama terancam punah, seperti semua dialek asli di wilayah seberang laut (ada 54 di antaranya dari 75 bahasa daerah yang dihitung di Prancis).

Penyebabnya hilangnya bahasa lokal di sana karena kebijakan bahasa yang kejam yang dilakukan negara Prancis terhadap bahasa daerah selama bertahun-tahun.

“Sejak Revolusi Prancis [tahun 1789] , Republik telah menganggap bahwa kesatuan politik negara bergantung pada kesatuan linguistik,” katas Véronique Bertile, profesor hukum di Universitas Bordeaux dan spesialis terkemuka dalam bahasa daerah.

Karena itu, lanjutnya, segala sesuatu yang mengancam persatuan harus dilarang. Pada 1794, Abbé Grégoire, seorang tokoh politik Revolusi, bersikap tegas: perlu untuk ‘memusnahkan bahasa daerah’ dan ‘menguniversalkan penggunaan Bahasa Prancis’.

Kebijakan wajib belajar Bahasa Prancis mempunyai arti baru dengan munculnya Republik Ketiga dan pembentukan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak.

“Bahasa Prancis diberlakukan di sekolah, dan anak-anak yang berbicara bahasa lain tidak boleh berbicara bahasa tersebut di sekolah, kalau tidak, mereka akan dihukum,” ujar pengacara tersebut.

Alsatian, Basque, Breton, Catalan, Corsica, Flemish, Occitan… Semua bahasa lokal di daratan Prancis telah digantikan oleh Bahasa Prancis, yang telah menjadi satu-satunya bahasa yang digunakan di sekolah dan administrasi publik. Dan, apa yang disebut oleh ahli bahasa Louis-Jean Clavet sebagai ‘glottophagy’, ketika satu bahasa memakan bahasa lain, juga terjadi di koloni Kekaisaran Prancis.

Di Kaledonia Baru, “kami bisa dipenjara”

Seperti di tempat lain di Prancis, bahasa daerah –Kreol Guadeloupe, Martinik, Guyana, Réunionese, Tahiti, dll – secara bertahap berubah dari bahasa ibu menjadi bahasa kedua.

“Di Réunion, misalnya, di mana bahasa utama penduduknya adalah Kreol Réunion, orang-orang dibuat percaya bahwa bahasa mereka bukanlah bahasa yang sebenarnya dan tidak memiliki nilai, tidak menarik, karena berasal dari Bahasa Prancis. Ini adalah argumen yang sepenuhnya bias untuk merendahkan bahasa lokal, analisis Philippe Blanchet, profesor sosiolinguistik di Universitas Rennes 2 dan spesialis bahasa daerah. Pada saat yang sama, kita merendahkan penduduk yang bahasanya digunakan.”

“Kita berhadapan dengan kebijakan yang tulus, sadar, sukarela tentang penggunaan Bahasa Prancis secara wajib dan pengucilan dengan paksa, dengan hukum, tetapi juga dengan penghinaan dan devaluasi bahasa penduduk. Itu terjadi di mana-mana, di daratan Prancis dan di luar negeri,” kata Philippe Blanchet, sosiolinguistik di Universitas Rennes 2.

Dalam beberapa kasus, kebijakan ini dua kali lebih keras: tidak hanya penggunaan Bahasa Prancis yang wajib, tetapi penggunaan bahasa lokal juga dilarang oleh hukum. Hal ini terjadi di Kaledonia Baru, di mana Prancis melarang bahasa Kanak selama lebih dari 100 tahun (1863-1970).

“Jika Anda ingin menulis puisi atau risalah – itulah target utamanya – Anda bisa dipenjara, dan itu memang terjadi. Saya punya kesaksian dari orang-orang yang dipenjara karena mereka menulis dan menggunakan bahasa mereka sendiri di negara mereka sendiri,” kata profesor tersebut, yang akan menerbitkan buku pada Mei bersama rekannya Rozenn Milin tentang masalah bahasa daerah, ‘Bahasa Daerah: Gagasan Palsu dan Pertanyaan Nyata, Heliopoles’.

Menurut para peneliti, kebijakan Bahasa Prancis ini belum memberikan dampak yang diharapkan untuk mempersatukan negara. Sebaliknya, hal itu menambah rasa frustrasi rakyat terjajah.

“Kesalahan yang dibuat oleh negara Prancis, yang ingin membangun bangsa dari orang-orang yang tidak bersatu dan tidak memiliki hubungan apa pun, adalah meyakini bahwa dengan memaksakan satu bahasa sebagai ganti bahasa lain, semua orang akan menggunakan satu bahasa, dan karenanya menjadi satu komunitas sosial. Pada akhirnya, hal itu sebagian menghasilkan efek-efek ini, tetapi dengan paksa, dengan menciptakan segala macam kebencian, frustrasi, dan pelanggaran hukum,” kata Philippe Blanchet.

Kesenjangan bahasa ini juga berdampak di dalam keluarga dan masyarakat di luar negeri, di mana berbagai generasi berbicara dalam bahasa yang berbeda. Di Polinesia Prancis, misalnya, kaum muda tidak lagi banyak berbicara bahasa Tahiti.

“Penyebaran bahasa Tahiti menurun tajam dan kita memiliki semakin banyak anak muda Polinesia yang sedikit atau tidak berbicara bahasa Tahiti sama sekali, meskipun terkadang itu adalah satu-satunya bahasa kakek-nenek mereka, yang akan menyebabkan masalah bagi kekompakan keluarga,” kata peneliti.

Pertahankan semua Bahasa Prancis

Meskidemikian, bahasa-bahasa daerah di luar negeri belum sepenuhnya hilang, dan bahkan kembali populer berkat tuntutan politik nasionalis dan atau kemerdekaan. Misalnya, di Kaledonia Baru, perjanjian damai pada akhir abad ke-20 (Matignon/Oudinot pada 1988, Noumea pada 1998) memulihkan tempat penting bagi identitas Kanak (dan karenanya juga bagi bahasa).

Atlas Bahasa-Bahasa Dunia yang Terancam yang diterbitkan UNESCO pada  2010 menyebutkan empat bahasa asli Kaledonia Baru diajarkan di Universitas Kaledonia Baru dan bahasa Kanak ditawarkan, hingga batas tertentu, di sekolah dasar dan menengah.

Badan PBB tersebut memperkirakan saat itu, dari 60.000 penduduk asli Kanak, sekitar setengahnya masih berbicara dalam bahasa lokal.

Selain itu, “Telah ada kesadaran kecil (tetapi sangat kecil) mengenai situasi bahasa yang berbeda di Wilayah Seberang Laut oleh Negara,” ujar pengacara Véronique Bertile.

Memang, pada 2011, di Guyana, pemerintah menyelenggarakan pertemuan umum tentang multibahasa di wilayah seberang laut. Inisiatif tersebut, yang didukung Kementerian Kebudayaan, diulang di Réunion  pada 2021.

“Namun untuk saat ini, sayangnya, baru Kementerian Kebudayaan yang mengangkatnya. Kementerian Pendidikan Nasional, yang paling kita tunggu karena memang melalui sekolahlah bahasa-bahasa dilestarikan, disebarkan, dan dijaga, belum sama sekali ikut dalam rapat-rapat umum tersebut,” sesal guru besar hukum tersebut. Menurutnya, “dunia yang berbahasa Prancis akan menjadi lebih kuat jika kita tidak hanya membela Bahasa Prancis, tetapi juga semua Bahasa Prancis (…) Yang satu tidak mengesampingkan yang lain.”

Meskipun Bahasa Prancis tetap menjadi bahasa utama di semua wilayah Republik, sekarang ada diskusi tentang cara membuatnya hidup berdampingan dengan dialek dan bahasa wilayah seberang laut. Dan tidak ada yang menghalangi generasi baru, seperti Charlotte Desfontaine, untuk mengambil alih kembali budaya linguistik mereka untuk memastikan bahwa bahasa mereka tetap menjadi bahasa yang hidup. (*)