Jayapura, Jubi – Menteri Luar Negeri Perancis, Manuel Valls mengakhiri kunjungan kerjanya di Kaledonia Baru pada Sabtu (1/3/2025), setelah selama sepekan menggelar pertemuan politik inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan politik di negara itu. Ia telah menyerahkan dokumen kerja untuk dipelajari oleh para pihak, dan akan kembali ke Kaledonia Baru pada akhir Maret.
Radio New Zealand pada Senin (3/3/2025) melansir berita “French minister wraps up New Caledonia talks, will return late March” yang menyatakan selama sepekan Valls meluangkan waktu untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan utama Kaledonia Baru. Valls bertemu para pemimpin politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masyarakat sipil.
More Read
Ia mengonfirmasi komitmen Perancis memberikan bantuan kepada Kaledonia Baru untuk pemulihan pascakerusuhan mematikan dan merusak yang terjadi sembilan bulan lalu. Kerusuhan itu mengakibatkan 14 orang tewas, beberapa ratus bisnis hancur, dan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Total nilai kerugikan atas insiden itu mencapai 2,2 miliar Euro (setara Rp37,9 triliun).
Bantuan Perancis itu terdiri dari pinjaman hingga 1 miliar Euro, serta hibah untuk membangun kembali semua sekolah dan bangunan fasilitas umum yang rusak. Valls juga mengumumkan Perancis akan mendanai pembayaran tunjangan pengangguran yang seharusnya akan berakhir pada akhir Maret, sehingga masa pembayaran tunjangan itu diperpanjang hingga akhir Juni.
Kunjungan Valls diapresiasi sebagai pencapaian besar, karena ia berhasil berbicara dengan semua afiliasi politik di Kaledonia Baru—baik kelompok pro kemerdekaan Kaledonia Baru maupun kelompok yang mendukung Kaledonia Baru tetap menjadi bagian dari Perancis. Berbagai kelompok afiliasi politik yang berseberangan berhasil duduk satu meja selama kunjungan Valls.
Pembicaraan pertama digelar Valls di Gedung Parlemen Kaledonia Baru pada 24 Februari 2025. Pada 26 Februari 2025, pembicaraan lanjutan digelar di Gedung Komisi Tinggi Perancis dengan bentuk diskusi tripartit antara tiga pihak—partai politik pro kemerdekaan Kaledonia Baru, partai politik pro Perancis, dan Negara Perancis.
Kelompok pro-kemerdekaan FLNKS, bersikeras bahwa sesi-sesi tersebut merupakan “diskusi”, bukan “negosiasi”. Semua peserta tampaknya mengakui keutamaan pertukaran pendapat dan bahwa mereka setidaknya telah berhasil secara terbuka dan jujur menghadapi pandangan masing-masing.
Valls sempat memperpanjang masa kunjungannya selama sehari. Ia mengatakan kini telah meninggalkan sebuah dokumen kerja untuk dipelajari semua pemangku kepentingan. Dokumen itu merangkum semua pandangan yang diungkapkan para pihak, dan item utama yang masih harus dibahas lebih lanjut.
Memecah kebuntuan
“Kebuntuan politik, stagnasi ekonomi dan sosial, kekerasan, ketakutan, dan kurangnya prospek bagi penduduk wilayah tersebut menciptakan situasi yang tidak lagi berkelanjutan. Semua orang setuju dengan pengamatan ini”, demikian isi dokumen kerja Valls.
Valls yang penuh harapan mengatakan pandangan akan terus dipertukarkan, terkadang melalui konferensi video. Valls juga menekankan ia akan kembali ke Kaledonia Baru sekitar akhir bulan ini, mungkin pada 22 atau 23 Maret, tergantung pada bagaimana pembicaraan dan pertukaran jarak jauh akan berkembang.
Dokumen kerja bersama itu harus mengalami banyak perubahan dan saran seperlunya agar dapat berbentuk dasar yang cukup tepat untuk suatu kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dokumen kerja yang masih dalam tahap penyusunan itu merinci berbagai macam subjek yang dapat dirundingkan lebih lanjut. Subyek itu termasuk penentuan nasib sendiri, hubungan dengan Prancis, penyerahan kekuasaan, siapa yang akan bertanggung jawab atas hubungan internasional, kemerdekaan, sistem pemerintahan masa depan (termasuk organisasi tiga provinsi), daftar pemilih untuk pemilihan lokal, gagasan kewarganegaraan (dengan sistem yang diusulkan berupa sistem aksesi “berbasis poin”), semua ini di bawah gagasan umum “nasib bersama”.
Terdapat pula bentuk konsensus mengenai fakta bahwa jika suatu teks masa depan harus diserahkan untuk persetujuan umum melalui referendum, hal itu tidak boleh didasarkan pada alternatif biner “ya” atau “tidak”, tetapi pada “proyek” yang komprehensif dan luas.
Pada masing-masing topik tersebut, rancangan tersebut mempertimbangkan pandangan yang berbeda dan terkadang berlawanan yang diungkapkan dan menyebutkan sejumlah kemungkinan opsi dan skenario.
Berdasarkan rancangan dokumen kerja itu, putaran pembicaraan berikutnya akan menghasilkan perjanjian baru yang seharusnya menggantikan dan menawarkan kelanjutan dari Perjanjian Nouméa yang disepakati tahun 1998. Perjanjian yang baru nantinya memasang peta jalan baru untuk masa depan Kaledonia Baru.
Sebagai bagian dari diskusi, topik lainnya adalah masa depan dewan kepala suku Kaledonia Baru, Senat Adat, dan kemungkinan perubahan statusnya dari peran konsultatif menjadi peran eksekutif. Hal itu untuk mengubah sistem legislatif Kaledonia Baru dari sistem kongres saja menjadi sistem bikameral (dengan Kongres-Parlemen dan Senat kepala suku).
Bahas industri nikel
Dokumen kerja itu juga memuat pertanyaan yang sangat sensitif tentang industri pertambangan nikel Kaledonia Baru. Pertambangan nikel merupakan industri penting, pilar yang sangat signifikan bagi perekonomian, sedang mengalami krisis terburuknya.
Sejak Agustus 2024, salah satu dari tiga pabrik dan peleburannya, Koniambo (KNS) telah ditutup dan akan dijual setelah pemodal mayoritasnya, Anglo-Swiss Glencore, memutuskan untuk menarik diri setelah lebih dari satu dekade mengalami kerugian. Nilai kerugian Anglo-Swiss Glencore diperkirakan mencapai lebih dari 13 miliar Euro (setara Rp224 triliun).
Unit penghasil nikel lainnya ada di Prony, wilayah selatan Kaledonia Baru. Unit penghasil nikel itu tengah terlibat dalam negosiasi dengan perusahaan-perusahaan potensial yang berminat untuk berinvestasi, satu dari Afrika Selatan, satu dari Emirat, dan satu dari India.
Penambang nikel bersejarah di Kaledonia Baru, Société le Nickel (SLN, anak perusahaan raksasa Perancis Eramet) masih menghadapi rintangan besar untuk melanjutkan eksploitasi tambangnya. Mereka tengah berjuang untuk mendapatkan kembali akses ke lokasi penambangannya.
Situasinya diperparah oleh perubahan pola persaingan dalam skala dunia, harga produksi Kaledonia Baru terlalu tinggi, dan kemunculan Indonesia sebagai pemimpin dunia dalam produksi nikel kelas satu yang jauh lebih murah dan dalam jumlah yang lebih besar.
Tanpa titik temu
Walaupun partai-partai politik yang terlibat dalam pertemuan politik inklusif tetap bungkam dan menghindari media sepanjang pekan lalu, mereka mengakui pertemuan yang dipimpin Valls menunjukkan semangat “pembicaraan yang konstruktif”. Pertemuan itu juga berlangsung dengan tujuan bersama untuk “mendengarkan pandangan satu sama lain”.
Namun, pandangan para pihak tetap bertentangan secara radikal, bahkan tidak dapat didamaikan. Para pendukung pro-kemerdekaan (terutama dari Union Calédonienne) tetap menuntut kemerdekaan penuh Kaledonia Baru dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, disepakati dengan “Perjanjian Kanaky” yang akan ditandatangani tahun ini. Mereka menuntut masa transisi menuju kemerdekaan penuh Kaledonia Baru selama-samanya adalah lima tahun.
Di pihak lain, kelompok pro-Perancis, termasuk dua partai utama (Les Loyalistes dan Rassemblement-LR) menegaskan tekad mereka untuk mempertahankan Kaledonia Baru sebagai bagian dari Perancis. Mereka menyatakan pilihan politik itu telah dikonfirmasi oleh tiga referendum (pada tahun 2018, 2020 dan 2021) tentang penentuan nasib sendiri.
Kedua belah pihak juga berbeda pendapat soal keabsahan referendum ketiga Kaledonia Baru pada 2021. Partai pro-kemerdekaan berpendapat bahwa referendum ketiga pada Desember 2021 tidak sah karena diboikot oleh gerakan pro-kemerdekaan, meskipun secara hukum dinyatakan sah.
Mereka juga menganjurkan agar dilakukan perubahan signifikan terhadap cara mengelola ketiga provinsi tersebut, sebuah sistem yang digambarkan sebagai “federalisme internal” tetapi dikecam oleh para penentang sebagai bentuk sepatarisme.
Kubu yang lebih moderat adalah partai pro-Perancis, Calédonie Ensemble yang memiliki pandangan yang relatif lebih terbuka. Kubu moderat lainnya adalah adalah partai pro-kemerdekaan seperti PALIKA dan UMP, yang lebih mendukung status masa depan yang berkisar pada gagasan “kemerdekaan dalam hubungannya dengan Prancis”.
Setidaknya, tak ada yang banting pintu
Meskipun pertemuan politik inklusif dengan Valls itu tidak menghasilkan kesepakatan apapun, para pihak yang terlibat pertemuan itu mengapresiasi jalannya pembicaraan itu. Pemimpin pro-Perancis dan anggota parlemen Perancis, Nicolas Metzdorf termasuk pihak yang senang dengan kemajuan pembicaraan itu.
“Setidaknya tidak ada yang membanting pintu dan itu, sudah merupakan hal yang baik. Kita masih jauh dari kompromi politik, tetapi kita sudah berhenti bergerak menjauh darinya,” kata Metzdorf yang memuji pendekatan Vall.
Di sisi lain, Valls tidak ingin terburu-buru demi “mempertahankan alur” pembicaraan. “Saya tidak ingin memaksakan sesuatu, saya tidak ingin memutus alur. … Kadang-kadang, kami ingin terburu-buru, dan itulah mengapa [pertemuan pada masa sebelumnya] tidak berhasil,” ujarnya merujuk pada berbagai upaya perundingan Perancis sejak 2022.
“Beberapa pekerjaan akan dilakukan melalui konferensi video. Saya akan selalu mengemban tanggung jawab saya, karena kita harus terus maju”, kata Valls kepada penyiar publik NC la 1ère .
Ia mengatakan Perancis kemudian akan kembali dengan proposal dan penawarannya. “Kami akan bertanggung jawab. Perdebatan ini tidak bisa berlangsung berbulan-bulan. Kami menghormati semua orang, tetapi kami harus terus maju. Tidak ada batas waktu, tetapi kita semua tahu bahwa ada pemilihan provinsi.”
Pemilu yang disebut Valls itu seharusnya digelar pada Mei 2024, sempat ditunda hingga Desember 2024, namun hingga saat ini belum terlaksana. Pemilu itu seharusnya memilih anggota parlemen dari tiga provinsi Kaledonia Baru—Kepulauan Utara, Selatan, dan Loyalty.
Hasil pemilihan itu bisa berdampak terhadap pembahasan masa depan Kaledonia Baru, karena bisa mengubah susunan Kongres wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, pemilu yang dua kali ditunda itu bahkan bisa mengubah susunan proporsional pemerintahan dan pencalonan Presidennya.
Semua pihak yang terlibat pertemuan politik inklusif dengan Valls kini harus bertemu dengan basis pendukung masing-masing. Mereka harus bisa menjawab secara rinci berbagai subyek dalam dokumen kerja yang diserahkan Valls, serta memperoleh lampu hijau serta mandat untuk melanjutkan pembicaraan lebih lanjut ke negosiasi yang sebenarnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
