Sorong, Jubi – Satgas Koordinasi Pencegahan Korupsi atau Satgas KPK berkunjung ke Kabupaten Sorong Selatan atau Sorsel, Provinsi Papua Barat Daya guna melakukan monitoring dan evaluasi bersama pemerintah daerah setempat terkait penyelenggaraan pemerintah di wilayah itu.
Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Korupsi KPK Dian Patria di Sorong, Jumat (19/5/2023) menjelaskan, kunjungan ke Kabupaten Sorong Selatan sejak Rabu (17/5) lalu ini merupakan bagian dari tindak lanjut hasil pemantauan KPK bahwa Kabupaten Sorong Selatan ini memiliki tata kelola pemerintahan yang buruk.
“Kabupaten Sorong Selatan ini menempati peringkat kedua terbawah dari seluruh pemerintah daerah se-Indonesia yakni peringkat 541 dari 542 Pemda di Tahun 2022 dengan nilai 10 dari skala 100,” jelas Dian Patria.
Dia menyebutkan, penilaian ini dilihat dari lemahnya pengendalian korupsi dalam proses penyelenggaraan dan perencanaan APBD, indikasi dan potensi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya peran aparat pengawas internal pemda.
“Salah satunya adalah tata kelola pemerintahan Kabupaten Sorsel disebabkan lemahnya manajemen ASN di Kabupaten ini,” sebut Dian.
Hasil penilaian publik juga, kata Dia, menunjukkan rentannya praktek tindak pidana korupsi dalam layanan publik dan pemerintahan di Kabupaten Sorong Selatan.
“Para pengelola daerah ini baik para pejabat maupun ASN punya persoalan integritas,” kata Dian.
Layanan publik di Kabupaten Sorong Selatan ini, sebut dia, masih berada pada posisi yang rentan, karena pejabat belum patuh melaporkan harta kekayaannya.
“Sebagian mantan ASN, mantan pejabat atau ASN yang sudah mutasi masih menguasai kendaraan dinas,” ungkap Dian.
Akibat dari kondisi ini, pembangunan di Sorong Selatan berjalan lambat, mulai dari jalan hingga pembangunan infrastruktur publik lainnya masih dalam kondisi tidak layak bahkan terdapat proyek pembangunan yang masih mangkrak.
“Jadi pembangunan di wilayah ini tampak jalan di tempat karena memang penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten ini sangat lemah,” ungkap Dian.
Dian mengakui bahwa banyak laporan terkait kondisi penyelenggaraan pemerintah di wilayah ini terus masuk ke KPK.
“Ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah ini supaya penyelenggaraan pemerintah itu sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada dan kemudian pembangunan mulai dari infrastruktur dan pembangunan kemanusiaan pun berjalan baik dan maksimal,” pungkas Dian.
Dian berkomitmen, jika Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tidak segera berbenah, maka tindakan pencegahan tidak cukup, melainkan diperlukan penindakan khusus dari aparat ke penegak hukum lainnya. (*)
