Nabire, Jubi – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley mencanangkan program pendidikan gratis di Provinsi Papua Tengah. Kebijakan ini diambil untuk meletakkan pondasi yang kuat di bidang pendidikan, memperkuat identitas, mengangkat martabat, serta membentuk generasi pemimpin masa depan yang berakar pada budaya lokal dan mampu bersaing secara global.
Sebagai bagian dari langkah awal, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar dialog terbuka pendidikan gratis dengan tema “Merumuskan Kebijakan Bersama, Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan”, yang berlangsung di aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (17/4/2025).
“Pendidikan adalah jalan utama menuju perubahan berkelanjutan. Provinsi Papua Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan, mulai dari akses yang tidak merata, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pengajar di wilayah terpencil, hingga kesenjangan ekonomi yang menyebabkan banyak anak tak dapat melanjutkan pendidikan,” ujar Gubernur Nawipa dalam sambutannya.

Daftar lembaga pendidikan yang dihadirkan dalam dialog terbuka tersebut antara lain: Sekolah GENIUS, Yayasan Serafim, Program Sekolah Sepanjang Hari (UNIPA), Yayasan PESAT, Sekolah Papua Harapan, SMA Negeri 3 Buper Jayapura, Jesuit Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen, Yayasan Dharma Bakti Karya, Sekolah Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, Yayasan Kaki Dian Emas, Sekolah Presiden, Sekolah Bagimu Negeri, Yayasan PPPK Petra Surabaya, Charis National Academy, Yayasan Kalam Kudus, Sekolah Ciputra, Yayasan IPEKA, dan Universitas Presiden.
Panelis dalam dialog tersebut meliputi : Pdt. Dr. Yance Nawipa, M.Th, Dr. Ir. Agus Sumule,, Apolonarius Yogi, B.Soc.Sc., M.Sc, dan Dr. (Cand.) Lutfi Firdaus, S.Pd., M.Pd.
Gubernur Nawipa mengapresiasi peran berbagai yayasan dan lembaga pendidikan yang telah lebih dahulu berinisiatif, seperti memberikan beasiswa, membangun sekolah sederhana di pedalaman, serta mempraktikkan pendidikan berbasis budaya lokal.
“Inisiatif-inisiatif ini menjadi inspirasi bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk merumuskan kebijakan pendidikan gratis dan berkualitas, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, baik di sekolah negeri maupun swasta,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. “Dialog hari ini adalah bentuk nyata semangat kolaborasi. Tempat kita saling mendengarkan dan memperkuat komitmen demi masa depan generasi Papua Tengah,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa pendidikan gratis bukan sekadar penghapusan biaya, tetapi merupakan komitmen moral menghadirkan keadilan sosial—bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang, berhak atas pendidikan yang layak.
“Di atas tanah Papua Tengah ini, anak-anak OAP maupun non-OAP memiliki hak yang sama untuk bermimpi, tumbuh, dan berhasil. Bagi anak-anak OAP, pendidikan gratis adalah pintu untuk memperkuat identitas, mengangkat martabat, dan mencetak generasi pemimpin yang berakar pada budaya lokal namun berpikiran global,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Nawipa menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi kontribusi yayasan dan lembaga pendidikan dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan ini.
“Masukan dari lapangan sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata. Kita juga akan memetakan wilayah-wilayah prioritas dan kebutuhan siswa di lapangan,” kata Nawipa.
Ia menutup sambutannya dengan ajakan untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong demi pendidikan. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun pendidikan, bukan hanya dengan dana, tetapi juga dengan kepedulian, kebersamaan, dan cinta kepada anak-anak kita. Sebab ini menyangkut masa depan dan kemanusiaan,” pungkasnya. (*)

Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!