224 tower BTS telah dibangun di Kabupaten Jayapura, masih ada wilayah ‘blank spot’

Sentani, Jubi – Sebanyak 224 tower BTS (Base Transceiver Station) telah dibangun di Kabupaten Jayapura untuk menjangkau penduduk di seluruh wilayah agar bisa memanfaatkan fasilitas telekomunikasi telepon seluler dan internet.

Pembangunan jaringan di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jayapura itu dilakukan Bakti Kominfo (kini Bakti-Komdigi) serta perusahaan provider Telkomse, Indosat, dan mitra lainnya.

Bakti atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah program fasilitas telekomunikasi dengan membangun tower di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Kepala Diskominfo Kabupaten Jayapura Gustaf Griapon menjelaskan fasilitas BTS tersebut dibangun sejak beberapa tahun terakhir. Bakti Kominfo telah memasang 60 unit BTS  di sejumlah lokasi.

Kemudian Telkomsel telah membangun 155 tower BTS dan Indosat 9 tower BTS. Total jumlah tower BTS yang sudah beroperasi sebanyak 224 unit. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah kampung dan kelurahan di Kabupaten Jayapura, yaitu 139 kampung dan 5 kelurahan.

“Bahkan wilayah terjauh seperti Distrik Airu yang di dalamnya ada Kampung Naira, Pagai, dan Kamikharo yang sebelumnya sama sekali penduduknya tidak bisa berkomunikasi melalui jaringan telepon, saat ini sudah bisa berkomunikasi dengan jangkauan yang lebih luas lagi,” kata Griapon, Senin (24/2/2025).

Ia mengatakan fasilitas pendukung yang terbangun berupa tower telekomunikasi itu sangat membantu masyarakat dalam melakukan komunikasi dan melengkapi kebutuhan digital lainnya.

Selain itu, juga ada bantuan fasilitas akses internet dari Pemerintah Provinsi Papua pada 2024, yaitu 4 unit VSAT GEO dan 1 unit VSAT LEO (Starlink).

Kelima VSAT itu terletak di SD Persiapan Bangai, SMA Negeri 1 Kaureh, Puskesmas Pagai, Puskesmas Saduyap, dan Kampung Bring (Distrik Kemtuk Kresi).

Bakti-Kominfo juga memberikan bantuan 84 unit akses internet di kantor pemerintahan (1 unit), pelayanan kesehatan (15 unit), SD (39 unit), SMP (7 unit), SMA/SMK 9 unit, lembaga pendidikan lainnya (1 unit), pertahanan dan keamanan-TNI/Polri (8 unit), dan tempat ibadah (4 unit).

Griapon berharap kerja sama dengan Bakti-Kominfo, Telkomsel, Indosat, dan mitra lainnya terus berlanjut. “Dan yang terpenting bagaimana pembinaan terhadap masyarakat pemilik ulayat tempat tower dan BTS itu berada, serta agen-agen penjualan pulsa yang terbentuk di tengah masyarakat.

“Ada kesepakatan bersama dengan mitra kerja bahwa pembangunan fasilitas penunjang layanan komunikasi ini dengan masyarakat pemilik hak ulayat untuk dipekerjakan sebagai pekerja yang bertugas menjaga fasilitas tersebut. Selain itu terbentuknya jaringan penjualan pulsa di tengah masyarakat untuk peningkatan ekonomi keluarga,” katanya

Selama ini, kata Griapon, Dinas Kominfo Pemkab Jayapura belum mendapat data dan laporan dari mitra kerja terkait kerja sama yang disepakati dengan pemilik ulayat tempat tower BTS didirikan.

Terkena pemotongan anggaran

Terkait dengan pemotongan anggaran di instansi pemerintah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Dinas Kominfo Pemkab Jayapura bersiap melakukan penyesuaian.

“Kami sudah siapkan apa saja yang nantinya ditiadakan dalam program kerja kita ke depan, tetapi masih menunggu arahan dan keputusan pusat yang disesuaikan juga dengan kebutuhan kita di daerah,” kata Griapon.

Dinas Kominfo Pemkab Jayapura pada APBD 2025 mendapat alokasi anggaran Rp9 miliar untuk penyebarluasan informasi daerah dan pendekatan layanan komunikasi kepada masyarakat secara digital dengan menyiapkan fasilitas dan infrastrukturnya.

Dalam pelaksanaan Dinas Kominfo bekerja sama dengan beberapa mitra kerja yang sudah saling bersepakat untuk membangun layanan digitalisasi yang baik di Kabupaten Jayapura.

“Selain pelayanan di lapangan, kita juga membuat pelatihan literasi digital bagi masyarakat umum dan aparat pemerintahan, baik di tingkat kampung maupun tingkat distrik dan kabupaten. Hal ini dikolaborasikan juga dengan program kerja mitra kita yang telah disepakati,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPR Kabupaten Jayapura Wihellmus Manggo mengatakan pihaknya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kominfo Pemkab Jayapura untuk mendapat informasi sejauh mana proses pelayanan telekomunikasi dan penyebaran informasi di Kabupaten Jayapura.

Menurutnya, apa yang dikerjakan Diskominfo Kabupaten Jayapura bersama mitra kerja mereka terkait penyediaan fasilitas penunjang layanan telekomunikasi di daerah ini sudah sangat baik dan merupakan terobosan baru yang sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang berada di pinggiran kota.

“Pada kenyataannya, masih ada wilayah-wilayah yang mengalami ‘blank spot’ atau tanpa sinyal dan jaringan. Ke depannya kita akan membenahi lagi apa saja yang menjadi kebutuhan dan kendala yang dialami, baik itu koordinasi dengan pihak terkait maupun kondisi lapangan yang perlu dibenahi,” ujarnya.

Selain jaringan telekomunikasi, kata Manggo, Pemkab Jayapura juga sangat penting bekerja sama dengan perusahaan media untuk mempublikasikan seluruh program dan kegiatan yang sedang dan akan dikerjakan Pemkab Jayapura.

“Ini sudah banyak teman-teman wartawan yang bekerja di kabupaten Jayapura, harus dilibatkan sehingga melalui tulisan mereka (wartawan) di media masing-masing seluruh masyarakat dapat mengetahui apa saja kinerja kita selama ini,” katanya.

Meski jaringan telekomunikasi cukup banyak, warga Kampung Doyo Lama, Distrik Waibhu, Yordan Yappo masih mengeluhkan soal jaringan internet yang kurang maksimal.

“Kalau di kampung memang agak kesulitan untuk akses internet, termasuk untuk telepon. Padahal, akses internet sangat penting bagi kami untuk mem-publish potensi wisata, bahkan sumber-sumber ekonomi melalui perikanan tangkap dan juga potensi sumber daya alam yang lainnya,” katanya. (*)