Sentani, Jubi – Forum Masyarakat Peduli Cycloop menggelar unjuk rasa damai menolak penambangan nikel dikawasan cagar alam Cycloop, seperti isu yang berkembang beberapa waktu terakhir.
Unjuk rasa berlangsung di Kantor Bupati Jayapura, Papua di Gunung Merah, Distrik Sentani, Senin (21/7/2025).
Puluhan demonstran itu ditemui Bupati Jayapura, Yunus Wonda dan Wakil Bupati Jayapura, Haris Ricard S. Yocku.
Yunus Wonda mengatakan, pihaknya juga mengikuti isu rencana penambangan di kawasan Cycloop itu. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jayapura sendiri belum tahu lokasinya, dan tidak pernah ada pihak yang datang membicarakan hal itu dengan pemerintah daerah.
Katanya, Pemerintah Kabupaten Jayapura pun memiliki sikap yang sama dengan masyarakat adat, menolak rencana penambangan nikel di kawasan Cycloop.
“Ketegasan kami terhadap [isu] tambang nikel hari ini, saya bupati dan wakil bupati, kami berdua ini tidak tahu barang ini. Kami ikuti di media, tapi kan pertama barang ini [kami] tidak pernah tahu dan tidak melihat ada di mana [lokasinya]. Selama itu rakyat menolak, mau tambang apa, mau apa saja, kami pasti akan ikut menolak,” kata Wonda.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa memaksa apabila masyarakat menolak atau tidak mendukung kehadiran tambang di wilayahnya.
“[Apabila] masyarakat tidak setuju maka kami juga tetap tidak akan menyetujui. Sebaliknya, kalau masyarakat setuju kami ikut setuju,” ucapnya.
Wonda mengatakan, jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya lima tahun. Sedangkan hak ulayat masyarakat adat melekat secara turun-temurun. Pihaknya pun akan mengikuti keinginan masyarakat adat.
“Sekali lagi, barang itu (isu penambangan nikel) sampai hari ini kita belum lihat lokasinya di mana. Tidak pernah ada surat atau pertemuan terkait itu. Sekali lagi, selama masyarakat adat menolak, kami juga dalam posisi yang sama,” Ujar Wonda.
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Peduli Cycloop, Yohanes Yomisu usai bertemu bupati dan wakil bupati Jayapura mengatakan, pihaknya menolak apabila ada aktivitas penambangan di kawasan cagar alam Cycloop, sesuai keinginan masyarakat adat di wilayah itu.
Menurutnya, penolakan telah disampaikan masyarakat adat di beberapa wilayah di Kabupaten Jayapura, di antaranya masyatakat adat Tanah Merah, Sentani Barat, Sentani Timur, dan Sentani Tengah.
“Yang kami Forum masyarakat adat peduli Cycloop kesalkan dan sayangkan hari ini adalah respons bupati yang sangat lambat. Padahal isu ini sudah beredar lama,” kata Yohanes Yomisu.
Katanya, bupati Jayapura baru menanggapi serius isu tersebut setelah pihaknya menggelar aksi damai. Padahal seharusnya, sebagai kepala daerah bupati mestinya bertindak setelah isu itu diperbincangkan publik.
“Sebagai bupati, seharusnya mencegah isu itu sebelumnya, karena masyarakat adat sudah gelisah dan merasa khawatir. Kami meminta bupati langsung menemui masyarakat adat di wilayah adatnya masing-masing dan memberikan pernyataan, agar mereka mendengar sendiri secara dan merasa puas. Kalau [hanya pernyataan] di media, itu kekuatannya tidak terlalu terasa,” ujarnya. (*)
