Nabire, Jubi – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menyatakan ia selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua akan memanggil jajaran Direksi Bank Papua untuk mengetahui perkembangan layanan bank pembangunan daerah yang berpusat di Kota Jayapura, Provinsi Papua, itu. Ia ingin menerima laporan terkini Bank Papua sebelum Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Bank Papua pada 19 Maret 2025.
Hal itu dinyatakan Nawipa Rabu (12/3/2025). Menurut Nawipa, para kepala daerah di Tanah Papua adalah pemegang saham Bank Papua. Oleh karena itu, para kepala daerah di Tanah Papua mendapat laporan tentang kondisi terkini bank kebanggaan orang Papua itu.
More Read
“Saya sebagai Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua [yang meliputi] enam provinsi dan 48 kabupaten/kota sudah menyurati Bank Papua untuk bertemu 12 atau 13 Maret di Jakarta, untuk diskusi seputar Bank Papua. [Kami ingin tahu kondisi] yang lalu seperti apa, yang sekarang seperti apa, dan ke depan seperti apa,” kata Nawipa.
Nawipa menyatakan ia juga ingin mengetahui bagaimana Bank Papua mengelola simpanan Dana Otonomi Khusus Papua, agar dana itu tidak tercampur dengan dana pihak ketiga lainnya. Pasalnya, Dana Otonomi Khusus Papua seharusnya hanya digunakan untuk proyek atau program yang secara langsung berkaitan dengan Orang Asli Papua.
“Kami dengar bahwa ada Dana Otonomi Khusus [yang disimpan di Bank Papua]. [Di sisi lain], Bank Papua [juga] buka cabang di Jawa, [dan] yang pinjam [dana di sana] bukan orang Papua. Kami mau minta penjelasan tentang hal itu,” kata Nawipa.
Mantan Bupati Paniai itu juga ingin mendapat laporan tentang besaran nilai kredit macet Bank Papua. Nawipa ingin mengetahui siapa saja debitur Bank Papua, siapa saja debitur yang pembayaran cicilannya macet, dan debitur yang lancar membayar cicilan utangnya. “Sebagai pemilik bank, kami perlu tahu,” ujarnya.
Bank Papua akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS pada 19 Maret 2025. Namun Nawipa menyatakan pihaknya tetap ingin menerima laporan kondisi Bank Papua lebih awal.
“Ini bukan persoalan RUPS nanti tanggal 19 [Maret]. Tetapi dia harus kasih tahu materi sebelum RUPS, supaya kami tahu kebijakan Bank Papua ke depan untuk kepentingan orang Papua di atas tanah ini,” kata Nawipa. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
