Ekonomi biru dari aivon, makananan tradisional Kabupaten Supiori berbahan buah mangrove

Jayapura, Jubi – “Aivon” yang dibaca “aibon” ini tidak ada hubungannya dengan merek dagang lem “Aibon” yang kerap disalahgunakan menjadi zat adiktif. “Aivon” yang dibaca “aibon” ini merupakan sebutan untuk buah pohon mangrove yang ternyata potensial diolah masyarakat di Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, menjadi beragam makanan tradisional.

Kabupaten Supiori memiliki potensi mengembangkan ekonomi biru dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengolah aivon, bahasa Biak untuk menyebut buah mangrove. Potensi itu menjadi salah satu materi dalam lokakarya yang digelar Jaringan Kerja Rakyat atau Jerat Papua yang berlangsung di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Rabu (26/2/2025).

Dalam lokakarya yang membahas berbagai model dan konsep ekonomi hijau maupun ekonomi biru itu, Jerat Papua menghadirkan salah satu kelompok usaha yang mengolah aivon, yaitu Family Star. Mereka mempresentasikan pengembangan usahanya mengolah buah pohon mangrove menjadi makanan tradisional.

Ketua Kelompok Family Star, Diana Kawer mengatakan perempuan di Kampung Sayori terkhusus Kelompok Family Star mengolah buah aivon menjadi makanan tradisional. Kawer menuturkan buah mangrove disebut aivon karena dalam bahasa Biak “a” berarti kayu, dan “bon” berarti buah.

Awalnya, penulisan nama buah mangrove itu adalah “aibon”, sama dengan penulisan merek dagang lem yang kerap disalahgunakan menjadi zat adiktif. Penulisan nama buah mangrove itu menjadi “aivon” dilakukan sejak nama buah mangrove itu didaftarkan sebagai merek dagang untuk makanan tradisional yang dibuat dari buah mangrove.

Penulisan “aivon” dipilih untuk menghindari kesamaan nama dengan Aibon sebagai merek dagang yang terdaftar. “Aibon itu dalam bahasa Biak lembut atau halus, sehingga tulisannya ‘v’ tapi tetap dilafalkan ‘b’. Bahasa biak halus jadi tulisannya itu ‘A-I-V-O-N’. [Pendaftaran aivon sebagai merek dagang makanan tradisional] ditantang delapan pengacara, tapi puji Tuhan dengan bahasa yang tadi kami jelaskan, kami bisa dapat kembali merek itu,” kata Kawer di Jayapura pada Kamis (27/2/2025).

Beragam sajian

Kawer menjelaskan buah mangrove bisa diolah menjadi tepung yang bisa dibuat sebagai kue, jus, dan puding. “Kemudian yang kedua, [buah] itu [bisa diolah menjadi] pengganti beras. Itu bisa kita jadikan bahan masakan. Cara ini olahnya juga bisa dijadikan sebagai makanan tambahan seperti nasi, bisa dimakan pakai sayuran juga ikan,” kata Kawer.

Menurutnya, buah mangrove diolah dengan direbus selama 1 jam, kemudian kulitnya dikupas. Daging buahnya lantas dirajang tipis-tipis, lalu dimasukkan ke dalam keranjang dan direndam dalam larutan air laut selama satu jam untuk menghilangkan getahnya. Ketika getahnya sudah hilang, buah itu diangkat dan dicuci dengan air tawar, dikeringkan, kemudian direbus untuk kedua kalinya.

“Perebusan hingga dua kali itu dilakukan untuk memudahkan proses penggilingan buah mangrove menjadi pengganti nasi atau menjadi tepung. Jika daging buah mangrove sudah lunak, maka daging buah itu diangkat dan dikeringkan dengan cara digiling,” katanya.

Ia juga mengatakan buah mangrove yang telah diolah menjadi tepung dapat diolah jadi beragam kue. Tradisi mengolah aibon menjadi makanan tradisional adalah tradisi lama nenek-moyang masyarakat adat Kabupaten Supiori.

“Kami tahu buah ini bisa dimakan dari orang tua dulu. Mereka masih mengolahnya secara tradisional untuk mereka makan, diolah seperti makanan umbi-umbian,”katanya.

Kawer menyebut ada bermacam-macam hidangan tradisional yang dihasilkan dari buah mangrove, misalnya “alvon bekaber” atau nasi yang digiling halus. Ada pula makanan tradisional yang disebut , “alvon safe”, yang dibuat dari daging buah mangrove yang diremas-remas dalam air, sehingga endapan remasannya bisa diolah menjadi makanan.

Hidangan lainnya adalah “alvon beser” dibuat dari daging mangrove yang direbus, kemudian ditiriskan dan dituangi santan kelapa. Beragam hidangan tradisional itu menunjukkan potensi pengolahan buah mangrove dikembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah di Supiori.

Banyak potensi

Kepala Distrik Kepulauan Aruri, Paul Rumbekwan menjelaskan ada sembilan kampung yang tersebar di Distrik Kepulauan Aruri. Distrik itu memiliki penduduk sebanyak 7 ribu jiwa, yang hidup dengan mengolah berbagai hasil alam terbarukan di sana.

Rumbekwan menyatakan Distrik Kepulauan Aruri telah lama dikenal dengan industri kopra. Namun distrik itu juga memiliki potensi ekonomi biru.

Menurut Rumbekwan, pengembangan ekonomi biru di Kampung Rayori berupa pengolahan buah mangrove menjadi makanan tradisional atau pengganti nasi dapat dilakukan kampung itu memiliki hutan mangrove yang luas. Selain itu, hasil olahan daging buah mangrove memang dikenal sejak lama, tradisi nenek moyang mereka.

“Jadi pengetahuan pengelolaannya memang sudah tersebar di masyarakat sekitar situ. Itu penting untuk pengembangan ekonomi kampung. Saya melihat potensi kami lebih besar pada ekonomi biru, sehingga untuk membangkitkan ekonomi mikro lewat ekonomi biru,” katanya.

Kepulauan Aruri juga memiliki potensi perikanan tangkap. Ada beragam jenis ikan yang didapatkan dari perikanan tangkap di distrik itu, seperti ikan batu atau ikan kerapu, teripang, kepiting, ikan garam.

“Ikan garamnya cukup terkenal. Di Beberapa kampung lain di Kepulauan Aruri sebagian besar nelayan potensi yang paling besar hasil laut. dan juga potensi hutan mangrove yang buahnya diolah menjadi tepung dan beras,” katanya.

Rumbekwan menyatakan beragam potensi itu belum terolah secara baik, sehingga belum dikelola secara berkelanjutan. Ia mencontohkan pengolahan buah mangrove sebagai bahan tepung dan pengganti beras, yang terkendala oleh maraknya penebangan hutan mangrove. Potensi perikanan tangkap juga terkendala maraknya ilegal fishing.

Ia menyatakan saat ini masyarakat setempat tengah merancang peraturan kampung yang akan didukung oleh gereja untuk melindungi berbagai potensi sumber daya alam terbarukan di Kepulauan Aruri.

“Di sana, masih ada kearifan lokal, jadi harus kita lihat pendekatan hukum apa yang kami pakai. Bisa pakai dari pendekatan adat, gereja, dan pemerintah. Kami mencoba pakai tiga ini, karena saya lihat masyarakat kurang takut peraturan yang dibuat pemerintah,” katanya. (*)