Jayapura, Jubi – Pemerintah Australia telah mencapai kesepakatan keamanan bilateral yang “bertitik tolak” dengan pemerintah Indonesia dalam sebuah pakta kejutan yang akan mempererat hubungan pertahanan kedua negara serta mempertimbangkan respons militer bersama jika salah satu pihak diserang.
Perjanjian ini, yang dibangun berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang ditandatangani tahun lalu, juga akan mengikat kedua negara untuk “berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri” secara berkala mengenai isu keamanan serta “mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan keamanan yang saling menguntungkan”. Demikian dikutip Jubi.id dari laman internet tvwan.com.pg, Kamis (13/11/2025).
Perjanjian tersebut, yang akan ditandatangani secara resmi di Jakarta pada Januari tahun depan, juga akan menjadi wadah bagi kedua negara untuk berunding jika terjadi “tantangan yang merugikan salah satu pihak atau kepentingan keamanan bersama” serta mempertimbangkan respons individual maupun bersama.
Berdiri bersama Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, di Sydney, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan perjanjian ini akan membantu mempertahankan status quo di Indo-Pasifik.
“Hubungan Australia dengan Indonesia didasarkan pada persahabatan, kepercayaan, saling menghormati, dan komitmen bersama untuk perdamaian serta stabilitas di kawasan kita. Perjanjian ini merupakan pengakuan dari kedua negara bahwa cara terbaik untuk menjamin perdamaian dan stabilitas tersebut adalah dengan bertindak bersama,” kata Albanese.
“Ini menandakan era baru dalam hubungan Australia–Indonesia,” tambahnya.
ABC memahami bahwa kesepakatan tersebut pertama kali diangkat dalam diskusi antara Albanese dan Prabowo seminggu setelah pemilihan umum federal Mei, lalu dinegosiasikan secara rahasia. Kedua pemimpin memajukan kesepakatan itu melalui diskusi di New York dan ASEAN.
Kesepakatan ini muncul setelah Perjanjian PukPuk ditandatangani dengan Papua Nugini pada Oktober lalu, yang menjamin pertahanan bersama dan interoperabilitas antara Angkatan Pertahanan Australia dan militer PNG. Saat yang sama, Albanese mencatat sejumlah keberhasilan kebijakan luar negeri.
Momentum tersebut mencakup pertemuan pertama yang sukses dengan Presiden AS, Donald Trump, di Gedung Putih, serta pakta keamanan terpisah dengan Nauru dan Tuvalu yang bertujuan mengurangi pengaruh Tiongkok di Pasifik dan menjawab meningkatnya ketegangan strategis di kawasan.
Sumber-sumber pemerintah mengonfirmasi bahwa Jakarta “dilibatkan” dalam pengembangan Perjanjian PukPuk sebagai tanda itikad baik, sementara perjanjian Indonesia–Australia sendiri berkembang di balik layar.
Prabowo pada Rabu menggambarkan perkembangan tersebut sebagai “kebijakan bertetangga yang baik” dan sebagai cara menghadapi takdir bersama dengan “niat terbaik”.
“Tetangga yang baik itu penting. Tetangga yang baik akan saling membantu di masa sulit,” ujarnya.
“Dalam budaya Indonesia, ada pepatah: ‘Ketika kita menghadapi keadaan darurat, tetangga kitalah yang akan membantu kita.’ Mungkin saudara kita akan tetap jauh, tetapi tetangga kita adalah yang paling dekat dan hanya tetangga yang baik yang akan membantu kita.” Demikian selengkapnya dikutip dari www.abc.net.au. (*)
Discussion about this post