Merauke, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mendorong Kamar Adat Pengusaha Papua (KAP) Papua Selatan berperan aktif membuka akses pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pengusaha asli Papua, agar mampu meningkatkan pendapatan dan memperkuat perekonomian masyarakat.
Ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat mewakili Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo pada pelantikan Badan Pengurus KAP Provinsi Papua Selatan di Merauke, Senin (3/8/2026).
Guritno mengatakan, pelantikan pengurus KAP bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi amanah untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Papua Selatan sebagai daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki tanggung jawab membina seluruh masyarakat, termasuk mendorong kemajuan pengusaha asli Papua yang berhimpun dalam KAP.
“Karena itu, saya mengajak seluruh pengurus untuk tetap bersemangat, menjaga persatuan, dan menyampaikan aspirasi secara santun melalui organisasi, bukan secara perorangan,” kata Agustinus Guritno.
Guritno mengatakan, Provinsi Papua Selatan yang terdiri atas Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan pengusaha asli Papua.
KAP juga didorong membangun komunikasi dan kerja sama resmi dengan pemerintah, termasuk melalui nota kesepahaman, agar memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai program pembangunan, termasuk yang didanai melalui Dana Otonomi Khusus.
Ia menilai pemberdayaan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah bersama organisasi pengusaha juga harus membantu membuka akses pasar bagi produk-produk lokal.
“Produk olahan masyarakat, seperti olahan ubi, pisang, keripik, dan produk lokal lainnya, harus memiliki pasar yang jelas sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” ucapnya.
Ia mengusulkan agar organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten mendata kebutuhan perusahaan, hotel, dan pelaku usaha lainnya, kemudian mempertemukan kebutuhan tersebut dengan kelompok UMKM yang mampu memasok sayuran, ikan, maupun hasil bumi lainnya.
Menurutnya, pola tersebut akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal.
Sementara itu, Ketua KAP Provinsi Papua Selatan, Xaverius Samkakai mengatakan organisasi yang dipimpinnya akan membangun sinergi dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, serta berbagai organisasi pengusaha untuk memperkuat peran pengusaha asli Papua.
Ia menilai perhatian terhadap mama-mama Papua yang berdagang di pasar maupun pengusaha asli Papua masih perlu ditingkatkan.
Karenanya, pemprov dan pemerintah kabupaten memberikan ruang yang lebih besar bagi produk-produk asli Papua agar mampu bersaing di pasar.
“Kami siap mendukung program pemerintah dan bekerja sama untuk membangun daerah,” ujar Xaverius.
Selain itu, KAP Papua Selatan juga berencana menjalin kerja sama dengan DPP GAPENSI dan berbagai asosiasi usaha lainnya untuk memperkuat kapasitas serta daya saing pengusaha asli Papua. (*)
Discussion about this post