Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Lalita menyalurkan 3,1 ton beras kepada warga kurang mampu di sejumlah wilayah di Provinsi Papua. Penyaluran dilakukan saat senator dari daerah pemilihan Papua itu melakukan reses ke provinsi tertimur Indonesia tersebut, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, ia mengambil sisa alokasi bantuan beras reguler 1,5 ton dari Bulog Pusat atau sekitar 300 karung, untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran.
Lalita mengatakan, sebelumnya, ia telah menyalurkan 1,6 ton beras kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, sehingga alokasi bantuan beras yang disalurkan kepada warga kurang mampu selama dirinya melakukan reses dan kunjungan kerja telah mencapai 3,1 ton.
“Pada hari ini kami bersama Bulog Papua mengambil sisa kuota beras reses sebanyak 1,5 ton. Seluruh bantuan ini akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kota Jayapura dan sekitarnya,” kata Lalita melalui pesan tertulisnya, Rabu (22/7/2026).
Menurut Lalita, proses penyaluran bantuan dilakukan secara ketat agar tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami mengawal data penerima secara serius sehingga bantuan ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.
Dalam reses itu, Lalita juga mengunjungi Kantor Wilayah Badan Urusan Logistik (Kanwil Bulog) Papua dan meninjau langsung gudang beras milik Kanwil Bulog Papua, di Kota Jayapura.
Katanya, kunjungan tersebut untuk memastikan ketersesediaan stok beras tersedia bagi masyarakat di Provinsi Papua. Ia pun menyatakan stok beras pemerintah di Provinsi Papua dalam kondisi aman.
“Kunjungan kerja ini sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI terhadap sektor ketahanan pangan, sekaligus memastikan distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berjalan dengan baik,” ucapnya.
Anggota Komite II DPD RI itu mengatakan, kegiatan reses tidak hanya dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai sektor strategis, termasuk ketahanan pangan.
Menurutnya, hasil peninjauan di Kanwil Bulog Papua menunjukkan stok beras pemerintah dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Katanya, pengawasan mesti dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi.
Ia pun membantah anggapan bahwa kenaikan harga beras di pasaran disebabkan minimnya stok Bulog, karena stok cadangan pangan pemerintah masih mencukupi. Gejolak harga lebih dipengaruhi dugaan praktik penimbunan yang dilakukan oknum pelaku usaha.
Lalita menyatakan akan terus memperjuangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua, mulai dari bantuan bibit pertanian hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Katanya, Provinsi Papua memiliki sumber daya yang melimpah sehingga tidak boleh ada masyarakat yang mengalami kesulitan pangan. Di sisi lain, ia juga terus memperjuangkan agar pendidikan dan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat.
“Saat ini saya secara pribadi membantu membiayai pendidikan sepuluh anak dari keluarga kurang mampu, dan ke depan saya berharap pemerintah dapat menghadirkan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang benar-benar gratis bagi masyarakat,” kata Lalita.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bulog Papua, Ahmad Mustari mengatakan bantuan beras tersebut merupakan alokasi resmi Bulog Pusat kepada anggota DPD RI dalam pelaksanaan reses.
“Total alokasi yang disiapkan sebanyak 3,1 ton. Sebelumnya 1,6 ton telah disalurkan di Biak Numfor dan Supiori, sedangkan hari ini sisa 1,5 ton kami serahkan kepada tim Senator Lalita untuk didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Jayapura dan sekitarnya,” kata Ahmad Mustari.
Menurutnya, Bulog hanya bertindak sebagai penyedia komoditas sesuai penugasan dari kantor pusat, sedangkan proses pendistribusian kepada masyarakat dilakukan oleh tim anggota DPD RI. (*)
Discussion about this post