Jayapura, Jubi – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni Intan Jaya (IPMMO) se-Jawa dan Bali bersama Gerakan Pelajar, Mahasiswa, dan Rakyat Intan Jaya atau GPMR-IJ menyerukan sejumlah tuntutan terkait situasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Tuntutan itu diserukan IPMMO dan GPMR-IJ merespons kondisi di Intan Jaya dalam selama tahun tarakhir. Mahasisa dan pelajar menyatakan telah terjadi darurat militer dan krisis kemanusiaan di sana.
Adapun tuntutan IPMMO dan GPMR-IJ adalah mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, segera menegakkan kembali suprastruktur dan infrastruktur pemerintahan.
Mendesak Komnas HAM RI mengusut tuntas kasus penembakan di Sugapa. Mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya segera memulangkan seluruh pengungsi ke kampung halaman masing-masing secara aman dan bermartabat.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, segera menarik 32 pos militer dari wilayah Intan Jaya.
Mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya segera menggerakkan pembangunan ekonomi berbasis rakyat. Mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya segera mengaktifkan kembali 42 sekolah yang lumpuh selama enam tahun terakhir.
IPMMO juga menyatakan sejak 2019 hingga awal 2026, Intan Jaya mengalami eskalasi konflik bersenjata antara TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB.
“Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat sipil,” tulis IPMMO dalam siaran persnya, Selasa (13/1/2026) malam.
Menurut IPMMO militerisasi ruang sipil melalui penempatan aparat keamanan dan pendirian pos-pos militer di wilayah pemukiman telah menjadikan kampung, jalan umum, kebun, sekolah, dan fasilitas publik sebagai zona konflik. Akibatnya, masyarakat kehilangan rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Katanya, konflik bersenjata yang terus berulang telah memicu pengungsian massal, trauma psikologis, hilangnya mata pencaharian, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan air bersih. Perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok paling rentan terdampak.
“Hingga awal tahun 2026, krisis pengungsian belum tertangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. Data yang dihimpun menunjukkan sekitar 60 ribu warga Intan Jaya dan Puncak Jaya terpaksa mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman seperti Timika dan Nabire, dan hingga kini belum dapat kembali ke kampung halaman mereka.”
Dampak konflik juga disebut melumpuhkan sektor pendidikan dan kesehatan. Tercatat 52 dari 59 sekolah (TK, SD, SMP, SMA) lumpuh total, serta 6 puskesmas dan fasilitas kesehatan tidak berfungsi.
Selain itu, keberadaan aparat bersenjata dan operasi keamanan dianggap menyebabkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan mengalami ketakutan, stres, dan keterbatasan dalam menjalankan tugas.
Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan, meningkatnya angka kesakitan, dan kematian masyarakat.
Situasi ini memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan yang dominan belum mampu menyelesaikan akar persoalan konflik.
“Sebaliknya, kondisi tersebut justru memperlebar jarak antara masyarakat lokal dan negara, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” tulis IPMMO. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
Discussion about this post