Mahasiswa tolak pembangunan pos ramil di Nabire

Jayapura, Jubi – Ikatan Pelajar Mahasiswa Nabire, Paniai Dogiyai dan Deiyai atau Ipmanapandode Semarang-Salatiga, menolak rencana pembangunan pos ramil (rayon militer) di Kilometer 64, Jalan Poros Nabire–Mulia, Distrik Dipa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Mereka juga menolak adanya penambahan pos-pos TNI/Polri di Tanah Papua.

Penolakan mahasiswa tersebut disampaikan untuk menanggapi surat perintah komandan Kodim 1705/Nabire nomor sprin 306/XI2024 tanggal 19 November 2024 tentang melaksanakan tim aju pendirian posramil di km 64 jalan trans Nabire-Ilaga, Kabupaten Nabaire, Provinsi Papua Tengah.

More Read

Koalisi HAM Desak Kapolres Nabire Proses Hukum Pelaku Penembakan di Pasar Karang

Mahasiswa Papua dan Rakyat Makassar Gelar Aksi Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat

Organisasi pers sambut positif putusan MA tolak kasasi sengketa pers

12 mahasiswa dari Hongkong dan Tiongkok daratan selesaikan misi lapangan kemanusiaan di Vanuatu

YKAN Dukung Pengelolaan Lestari Wilayah Masyarakat Adat di Tambrauw

Mahasiswa Ipmanapandode Semarang-Salatiga menolak 52 perusahaan yang akan masuk dan beroperasi di Papua Tengah tanpa seizin hak ulayat adat.

Ipmanapandode Semarang-Salatiga juga menilai banyak pelanggaran HAM di Tanah Papua. Oleh karena itu, melalui siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, Kamis (23/1/2025), mereka menyatakan sikap:

1. Kami menolak pembangunan Posko Komando Staf Militer KODIM 1705 Nabire di Kilometer 64 , Jl. Nabire-Mulia, Distrik Dipa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah;
2. Kami dengan tegas menolak 52 perusahaan yang akan masuk dan beroperasi di Papua Tengah;
3. Kami pelajar dan mahasiswa Ipmanapandode Semarang-Salatiga menolak program makanan gratis yang berada di setiap sekolah di Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai, maupun seluruh Papua yang diprogramkan oleh rezim Prabowo-Gibran;
4. Kami menolak kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang berencana memekarkan beberapa kabupaten/kota di Papua Tengah;
5. Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memfasilitasi fasilitas yang memadai di setiap rumah sakit di Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya, dan mengangkat tenaga kesehatan (nakes) bagi orang Papua itu sendiri;
6. Direktur RSUD Nabire segera mengontrol dan mengawasi jalannya aktivitas di rumah sakit;
7. Kami menolak pembukaan pos-pos militer di Papua Tengah dan seluruh Papua yang mengakibatkan masyarakat trauma;
8. Stop jadikan rumah sakit, sekolah dan rumah masyarakat sebagai pos militer;
9. Stop pengiriman militer di seluruh tanah Papua;
10. Pemerintah yang berada diseluruh Papua segera melihat dan menangani masalah tentang pengungsian yang terjadi di Tanah Papua;
11. Usut tuntas semua pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua;
12. Tolak perusahaan ilegal yang masuk di seluruh Tanah Papua tanpa sepengetahuan dan seizin masyarakat adat;
13. Tarik seluruh militer dari seluruh Tanah Papua yang selalu menjadi dalang pemusnahan orang Papua di atas tanahnya sendiri;
14. Kami menolak program transmigrasi di seluruh Tanah Papua;
15. Kami menolak semua kebijakan negara yang akan mengakibatkan marginalisasi kepada orang Papua;
16. Orang Papua stop/tolak sogokan dari pemerintah maupun aparat militer untuk menyelesaikan masalah dengan uang. (*)