Sentani, Jubi – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay menyatakan penolakan terhadap setiap rencana aksi turun jalan yang digelar pihaknya, bukanlah hal baru. Akan tetapi sejak KNPB berdiri, setiap agenda mobilisasi massa selalu diikuti dengan penolakan dari berbagai kalangan, maupun opini tandingan.
Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay berkaitan dengan penolakan beberapa tokoh masyarakat dan pemerintah daerah terhadap rencana aksi nasional KNPB secara serentak di seluruh Tanah Papua, Senin (3/8/2026).
Selain di serluruh Tanah Papua, aksi serupa juga akan digelar jaringan organisasi KNPB di Makassar, Sulawesi Selatan dan Timor Leste, dengan mendatangi kantor perwakilan atau konsulat Indonesia di sana.
“Bagi kami, pernyataan menolak aksi KNPB bukan sesuatu yang baru. Sejak KNPB terbentuk sampai hari ini selalu ada upaya-upaya seperti itu,” kata Kossay saat dihubungi Jubi melalui telepon selulernya, Minggu (2/8/2026).
Kossay menegaskan, adanya penolakan itu tidak akan mengubah keputusan KNPB untuk menggelar aksi damai “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” secara damai dan tidak bertujuan memicu konflik horizontal.
Kossay pun mengkritik kepala daerah yang menyatakan penolakan terhadap aksi tersebut. Sikap itu dinilai bagian dari respons pemerintah terhadap gerakan politik KNPB, meski aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi secara terbuka yang dijamin dalam sistem demokrasi.
“Kami tetap mengajak seluruh rakyat untuk menjaga situasi tetap damai. Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.
Katanya, KNPB turun jalan menggelar aksi sebab melihat dampak konflik bersenjata di Tanah Papua yang menyebabkan makin banyaknya korban dari kalangan warga sipil, pengungsian interal, hingga korban dari yang terlibat konflik.
Karenanya, KNPB mendesak para pihak agar menyelesaian konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua-Organisasi Papua Mereka (TPNPB-OPM) dengan aparat keamanan Indonesia, dilakukan melalui dialog dan dimediasi pihak internasional yang netral.
“Kami melihat persoalan Papua harus diselesaikan melalui meja perundingan yang dimediasi pihak internasional. Selama akar persoalan belum diselesaikan, konflik akan terus berlangsung,” ujarnya.
Selain itu kata Kossay, pengurus KNPB di setiap wilayah di Tanah Papua telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Polres di daerah masing-masing, sesuai ketentuan yang berlaku.
Katanya, aparat kepolisian berkewajiban mengamankan jalannya penyampaian pendapat di muka umum. Pelaksanaan aksi tidak bergantung pada ada atau tidaknya izin dari kepolisian.
“Polisi memberikan izin atau tidak, itu tidak menjadi alasan aksi dibatalkan. Besok kami tetap melaksanakan aksi secara damai,” katanya.
Kossay menjelaskan aksi damai itu dijadwalkan dimulai sekitar pukul 09.00 Waktu Papua (WP) di sejumlah daerah di Tanah Papua. Di Kota Jayapura, massa akan berkumpul di Kantor DPR Papua.
Di Kabupaten Jayapura aksi direncanakan berlangsung di kantor bupati. Begitupula di daerah lain, titik aksi akan dipusatkan di kantor bupati, kantor DPR kabupaten, maupun sekretariat KNPB setempat.
Kossay mengimbau masyarakat tidak mempercayai informasi yang menyebut aksi tersebut akan berujung ricuh. Sebab, sejak terbentuk KNPB selalu mengedepankan aksi damai sebagai sarana menyampaikan aspirasi politik.
Justru kata Kossay, peningkatan pengamanan menjelang pelaksanaan aksi memperlihatkan pendekatan keamanan yang selama ini menjadi kritik organisasinya terhadap situasi di Tanah Papua.
“Kami mengajak rakyat Papua datang dengan damai, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi hukum,” ucapnya.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda mengimbau masyarakat di wilayah pemerintahannya untuk tidak mengikuti rencana aksi KNPB yang dijadwalkan berlangsung di halaman Kantor Bupati Jayapura.
“Saya meminta kepada pihak gereja yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura untuk dapat mengimbau umat Tuhan agar tidak mengikuti aksi demo yang akan dilaksanakan pada 3 Agustus 2026 di Kabupaten Jayapura,” kata Yunus Wonda dalam pernyataan tertulis, Sabtu (1/8/2026).
Wonda pun meminta KNPB tidak melaksanakan aksi di halaman Kantor Bupati Jayapura, karena pemerintah ingin menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
“Saya mengajak kepada semua pihak agar dapat menjaga situasi keamanan dan kenyamanan kita semua yang ada di Kabupaten Jayapura. Sebagai Bupati Jayapura, saya tidak mengizinkan aksi demo di halaman Kantor Bupati Jayapura,” ucapnya.
Namun ia meminta seluruh aktivitas pemerintahan, sekolah, dan pelayanan publik tetap berjalan normal pada Senin (3/8/2026).
Sementara itu Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius VDP Helan menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang terhadap rencana aksi KNPB di wilayah Kabupaten Jayapura.
Menurut Helan, tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jayapura harus tetap kondusif.
“Saya tidak pernah mengizinkan segala bentuk kegiatan yang berpikir seolah-olah ada negara di dalam negara. Negara kita hanya satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Dionisius Helan saat coffee morning bersama insan pers di Mapolres Jayapura, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, upaya menjaga stabilitas keamanan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.
Untuk mengantisipasi rencana aksi KNPB kata Dionisius Helan, Polres Jayapura telah menyiapkan hampir 600 personel gabungan TNI dan Polri untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura untuk bersama-sama menjaga keamanan dan tidak mudah terprovokasi. Mari kita jaga daerah ini agar tetap damai dan kondusif,” ucapnya. (*)
Discussion about this post