Konferensi pemuda adat Papua soroti dampak Otsus

Sentani, Jubi – Konferensi pertama Pemuda Adat Papua yang diselenggarakan di Balai Pertanian, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua menyoroti dampak kebijakan otonomi khusus atau Otsus untuk wilayah di Tanah Papua selama dua dekade terakhir.

Ini disuarakan perwakilan pemuda adat dari berbagai wilayah di Tanah Papua pada hari kedua konferensi, Jumat (8/8/2025).

Anderson Pahabol, perwakilan pemuda adat dari wilayah adat Lapago mengatakan bahwa meskipun Otsus bertujuan untuk memberdayakan orang asli Papua, namun dalam pelaksanaannya justru telah membuat masyarakat adat merasa semakin terpinggirkan.

“Selama dua puluh tahun lebih, kami tidak melihat manfaat yang nyata. Proyek pembangunan sering kali tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat adat,” kata Pahabol.

Senada dengan itu, Kasimirus Chambu, pemuda adat dari wilayah adat Animha, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak pada masyarakat.

Ia menyoroti kondisi masyarakat adat Suku Malind di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang kehilangan akses atas tanah, hutan, dan sumber makanan mereka.

“Undang-undang pengelolaan sumber daya alam sudah ada, tapi implementasinya lemah. Banyak janji, tapi tidak ada tindakan nyata di lapangan,” tegas Chambu.

Para peserta mengapresiasi sesi diskusi yang dinilai membuka kembali kesadaran kolektif terhadap isu-isu penting di Papua, terutama terkait hak atas tanah dan lingkungan hidup.

Diskusi juga mendorong pemuda adat untuk membangun solidaritas, mengembangkan strategi kritis, dan memperkuat jaringan antar wilayah untuk bersama-sama menghadapi tantangan sosial dan politik.

Konferensi pemuda adat Papua ini dihadiri oleh berbagai komunitas pemuda, termasuk organisasi Gempar Papua (Gerakan Pemuda Papua).