Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau ELSHAM Papua Pdt Matheus Adadikam mengatakan berdasarkan data ELSHAM Papua sepanjang 2023, mulai awal Januari hingga Desember 2023 banyak terjadi penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat TNI/Polri di beberapa wilayah di Tanah Papua.
Wilayah-wilayah tersebut adalah Boven Digoel yang terjadi pada Januari, Wamena pada Februari, Kabupaten Puncak pada Maret, Nduga pada April, dan penyisiran di Yahukimo pada Maret.
Kemudian pengungsian internal di daerah Paro, Nduga pada Februari pasca penyanderaan Pilot Susi Air, penembakan yang dilakukan TPNPB di wilayah Ilaga Puncak pada Maret, dan penjarahan harta benda warga sipil yang dilakukan TNI di wilayah Kuyawage pada April.
“Masih banyak peristiwa kontak senjata dan penyisiran sepanjang 2023 yang mengorbankan nyawa warga sipil,” kata Adadikam kepada Jubi yang menghubungi pada malam pergantian tahun, Minggu (31/12/2023).
Ditanya terkait refleksi kondisi HAM di Tanah Papua, Pdt Matheus Adadikam mengatakan sepanjang 2023 Elsham Papua sebagai lembaga HAM di Tanah Papua melihat bahwa masih banyak peristiwa yang mencederai Hak Asasi Manusia yang terus terjadi di atas Tanah Papua.
Peristiwa tersebut adalah realita konflik yang berkepanjangan yang belum menemui titik terang, keberlanjutan kebijakan militeristik, kebijakan yang memihak pada investor kapitalis, dan praktik impunitas.
Kemudian kriminalisasi aktivis, pembungkaman ruang berekspresi, pembunuhan di luar hukum, pengungsian internal, ujaran rasis, dan kebencian. “Ini masih terus menjadi realita persoalan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua,” katanya.
Karena itu, kata Pdt Matheus Adadikam, ELSHAM Papua ingin menagih janji manis Presiden Jokowi terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Tanah Papua pada Desember 2014, pembentukan Tim PPHAM pada 2022, dan Tim Pemantau PPHAM pada 2023.
“ELSHAM Papua menilai upaya penyelesaian ini sebagai upaya semu, tanpa itikad baik di pengujung masa kepemimpinan Presiden Jokowi, sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu, dan terkesan memelihara impunitas terhadap pelaku,” ujarnya.
ELSHAM Papua, katanya, juga merasa pembentukan Tim PPHAM semata-mata untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, setelah Indonesia menjadi sorotan komisi tinggi HAM PBB.
Melihat situasi konflik berkelanjutan yang terjadi, katanya, ELSHAM Papua merasa penting menyampaikan bahwa negara harus berani mengambil sikap dengan iktikad baik untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan yang terus terjadi di Tanah Papua.
“Negara harus menghentikan kebijakan militeristik yang selama ini terus dipakai di atas Tanah Papua dan hentikan juga penggunaan alat-alat perang secara berlebihan saat berhadapan dengan rakyat sipil di wilayah konflik,” katanya.
Negara, lanjut Adadikam, harus bisa menciptakan rasa aman bagi rakyat sipil di Tanah Papua.
“Sebagai bentuk penghargaan kepada kemanusiaan, kami minta TPNPB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera sejak Februari 2023,” katanya. (*)
