Jayapura, Jubi – Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Matthew Wale menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konstruktif, guna mengurangi ketegangan di Papua Barat.
Ini termasuk mempertimbangkan langkah-langkah demiliterisasi dan pembentukan proses dialog yang inklusif dan kredibel.
Perdana Menteri menekankan pentingnya mengatasi situasi hak asasi manusia dan mengakui aspirasi sah rakyat Papua Barat.
Ia mengatakan bahwa ini termasuk keinginan mereka untuk menentukan nasib sendiri, melalui cara-cara damai dan sah.
Wale menekankan bahwa aspirasi-aspirasi ini harus diberikan pengakuan yang semestinya dan bahwa suatu proses yang kuat dan kredibel harus dibentuk untuk mengatasinya.
“Perdamaian berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dialog, saling menghormati, dan komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia,” kata Perdana Menteri Wale sebagaimana dilansir Jubi dari laman www.solomonstarnews.com, Senin (6/7/2026).
Perdana Menteri Wales juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan meningkatnya kekerasan, dan mengecam keras pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah, serta pembunuhan pilot Amerika Serikat.
“Perlindungan nyawa warga sipil harus tetap menjadi prioritas utama, dan semua pihak harus menahan diri secara maksimal,” katanya.
Perdana Menteri selanjutnya menyatakan keprihatinan atas apa yang tampaknya merupakan kebijakan berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah personel militer Indonesia di Papua Barat.
Ia memperingatkan bahwa militerisasi lebih lanjut berisiko memperburuk ketegangan daripada menyelesaikannya.
“Perdamaian tidak dapat dijamin melalui kekerasan. Indonesia tidak dapat mengharapkan tercapainya stabilitas dengan mencoba memaksakan kontrol melalui kekerasan,” tambahnya.
Perdana Menteri Wale menegaskan kembali komitmen Kepulauan Solomon untuk mendukung keterlibatan damai, stabilitas regional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (*)
Discussion about this post