Jayapura, Jubi – Terlalu dini untuk melihat peluang Manaseh Sogavarre untuk kembali memimpin negara Kepulauan Solomon yang baru saja melakukan Pemilihan Umum pada Rabu (17/4/2024). Pemilu ini memilih sebanyak 50 anggota parlemen nasional di Honiara, Dewan Kota Honiara dan juga anggota parlemen provinsi di 10 provinsi di negara yang merdeka pada 7 Juli 1978 itu.
Lebih dari 60 persen hasil nasional pemilu Kepulauan Solomon sudah masuk. Sejauh ini dua anggota parlemen perempuan telah terpilih dan tiga mantan perdana menteri mungkin akan mencalonkan diri untuk jabatan puncak tersebut. Demikian jubi.id dari https://www.rnz.co.nz, Senin (22/4/2024).
Ketua petugas pemilu Jasper Anisi mengatakan lebih dari separuh surat suara nasional telah dihitung.
“Untuk pemilihan parlemen nasional 68 persen, itu apa yang sudah mereka deklarasikan. Majelis provinsi 86 persen dan HCC [Dewan Kota Honiara] 82 persen,” katanya.
Persaingan rebut jabatan PM
Negosiasi tahap awal dari para kandidat yang sudah lolos menjadi anggota parlemen nasional sudah mulai berjalan. Terutama untuk membentuk koalisi dengan meraih suara mayoritas di Parlemen Nasional guna merebut jabatan Perdana Menteri periode 2024-2029
Dalam hal calon pemimpin, sudah ada beberapa mantan perdana menteri di antara mereka yang kembali ke DPR, termasuk petahana Manasseh Sogavare, Rick Hou, dan mungkin Gordon Darcy Lilo, yang memimpin perolehan suara dengan selisih besar di antara para pemilihnya.
Persaingan cukup ketat karena ada persaingan antara petahana Manasseh Sogavarre, Rick Hou, dan mungkin pula Gordon Darcy Lilo. Rick Houenipwela, lebih dikenal sebagai Rick Hou, kelahirana 8 Agustus 1958 adalah seorang politikus Kepulauan Solomon yang menjabat sebagai perdana menteri Kepulauan Solomon dari 15 November 2017 hingga 24 April 2019.
Ia juga pernah menjabat gubernur Bank Sentral Kepulauan Solomon periode 1993-2008 sebelum menjadi Penasihat Senior Direktur Eksekutif Bank Dunia.
Dia kemudian terjun ke dunia politik. Solomon Times menggambarkannya sebagai ‘salah satu tokoh masyarakat penting di Kepulauan Solomon yang kredibilitasnya masih utuh, jika tidak ditingkatkan, setelah melawan korupsi dan beberapa upaya penipu untuk membuat negara bangkrut selama konflik etnis‘ pada awal 2000-an yang menghancurkan wilayah Chinatown di Honiara.
Sedangkan Gordon Darcy Lilo kelahiran 28 Agustus 1965 adalah seorang politikus Kepulauan Solomon yang pernah menjabat sebagai perdana menteri Kepulauan Solomon dari 16 November 2011 hingga 9 Desember 2014. Selain itu Lilo pernah pula menjabat Menteri Keuangan Kepulauan Solomon dari 2006 hingga 2007 dan dari 2010 hingga 2011.
Partai Kita versus Independen
Saat ini, Senin (22/4/2024) pagi, petahana Manaseh Sogavare dan Partai Kami kelompok tunggal terbesar dalam pemerintahan koalisi terakhir, memimpin dengan meraih 32 persen suara yang dihitung, diikuti anggota parlemen independen dengan perolehan 31 persen. Perdana Menteri Sementara Manasseh Sogavare berhasil mempertahankan kursinya untuk ketujuh kalinya berturut-turut. Ia juga memiliki kemampuan lobi dan tentunya kekuatan dana dalam menggalang koalisi bersama.
Mengutip https://www.tavulinews.com.sb, afiliasi Manasseh Sogavare dengan Tiongkok selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri di Parlemen ke-11 ditandai dengan upaya yang disengaja untuk menjalin hubungan ekonomi dan diplomatik yang lebih erat dengan Pemerintah Tiongkok.
Salah satu langkah paling signifikan adalah pembentukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada September 2019 yang melibatkan pemutusan hubungan dengan Taiwan. Keputusan ini menyelaraskan Kepulauan Solomon dengan kebijakan ‘Satu Tiongkok’ yang diusung Tiongkok, yang menandakan adanya perubahan nyata dalam kesetiaan diplomatik.
Sogavare adalah Pemimpin Sayap Politik Partai KAMI yang merupakan kubu Koalisi Demokratik untuk Kemajuan Pemerintah (DCGA).
Kemudian muncul Partai Pembangunan dengan perolehan suara di bawah 17 persen dan Partai Persatuan yang menempati posisi empat besar dengan perolehan 6,1 persen.
Mantan pemimpin oposisi Matthew Wale yang juga Pemimpin Koalisi Reformasi Akuntabilitas & Pemberdayaan (CARE) merupakan tokoh politik yang selalu menentang kebijakan Manaseh Sogavare, mulai dari kebijakan politik mendukung ‘Satu Tiongkok’ hingga menyuarakan hak-hak warga Papua Barat. Ia juga mengeritik Sogavare yang dulu berbicara masalah HAM Papua di PBB tetapi kini tidak lagi menyuarakannya.
RNZ Pacific berbicara dengan beberapa pemilih yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengenai harapan mereka.
“Saya ingin pemerintahan yang baik, pemimpin yang baik bagi kita sehingga kita bisa melihat hal-hal baik,” kata salah satu dari mereka.
Ia melanjutkan, seperti ketika ada pemerintahan yang baik, anak-anak akan mempunyai pekerjaan. “Saya tidak perlu datang ke pasar sepanjang waktu sampai saya menjadi tua,” ujarnya.
Yang lain berkata, “Saya ingin Perdana Menteri baru agar perekonomian kita bagus, Karena dengan Perdana Menteri atau pemerintahan terakhir, perekonomian kita tidak bagus.” (*)
Discussion about this post