Jayapura, Jubi – Persoalan ketiadaan anggaran masih membayangi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Papua dalam menyiapkan kontingen mereka menuju hajatan olahraga akbar Indonesia, Pekan Olahraga Nasional ke-XXI di Aceh – Sumatera Utara, yang akan digelar September tahun ini.
KONI Provinsi Papua hanya punya waktu tiga bulan untuk menyiapkan kontingen. Mulai dari melengkapi persyaratan sesuai tahapan, selain itu juga mempersiapkan atlet di masing-masing cabang dan disiplin olahraga yang sudah lolos dari babak kualifikasi.
Meski masih terkendala dengan anggaran dan sambil menunggu respons Pemerintah Provinsi Papua, KONI tak mau tinggal diam. Mereka tetap bergerak menyiapkan semua yang berkaitan dengan persiapan menuju PON.
“Belum ada kepastian dukungan pendanaan pemerintah provinsi terkait dengan kesiapan kontingen Papua, tetapi yang berkaitan dengan syarat yang harus kita lengkapi sebagai peserta PON itu tetap kita ikuti tahapan-tahapannya,” kata Sekretaris Umum KONI Papua, George Weyasu kepada wartawan, Selasa (21/5/2024).
“Sampai dengan persiapan-persiapan entry by name dan CdM meeting terakhir untuk memastikan keikutsertaan semua peserta masing-masing provinsi itu KONI tetap harus melakukannya sambil menunggu kepastian dukungan pemerintah provinsi Papua,” sambungnya.
Mewakili kontingen Papua, Weyasu berharap segera ada kepastian dari pemerintah provinsi perihal keikutsertaan Papua di ajang PON XXI Aceh – Sumut. Karena pada Juli mendatang, setiap kontingen sudah harus memastikan partisipasi mereka.
Ia juga berharap, lewat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta kepada kepala-kepala daerah untuk memberikan dukungan kepada kontingennya bisa mendorong pemerintah Papua untuk segera memberikan respons.
“Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama dukungan pemerintah sudah bisa disampaikan karena mengingat nanti di bulan Juli kita harus memastikan bahwa partisipasi kita 50 persen dari biaya akomodasi transportasi dan konsumsi harus sudah disetor untuk memastikan kita sudah siap mengikuti PON,” ujar Weyasu.
Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman mengatakan untuk menyukseskan hajatan olahraga nasional atau PON diperlukan dukungan dari semua pihak.
“Dukungan berbagai pihak sangat diperlukan, karena untuk membangun olahraga yang berprestasi, adalah tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Selain PON pertama di dua provinsi dan diikuti provinsi terbanyak, yakni 38, PON kembali diselenggarakan di Aceh dan Sumut dalam waktu yang sangat lama,” kata Marciano.
Sementara itu, sampai saat ini belum ada respons dari Pemerintah Papua perihal dukungan mereka untuk kontingen Papua jelang keikutsertaan di PON XXI.
KONI Gelar Rapat
Sebagai bagian dari persiapan menuju PON XXI, KONI Provinsi Papua telah menggelar rapat internal bersama bidang kepengurusan terkait surat dari KONI Pusat tentang long list data atlet yang harus segera dirampungkan.
“Karena tahapan berikutnya itu daftar official, kita bicarakan data atlet yang sudah dimasukan tetapi ada beberapa kekurangan itu administrasi saja yang 28 cabor belum lengkapi itu saja. Kami berharap minggu depan sudah rampung,” kata George Weyasu.
Sepekan ke depan, KONI Papua juga akan melakukan pertemuan dengan seluruh cabor yang lolos ke PON XXI untuk membahas kondisi terkini. Ia berharap pemerintah bisa memberikan jawaban pasca keluarnya surat edaran Mendagri.
“Kalau hitungannya sekarang tinggal satu bulan lagi, kita harus pastikan ikut PON. Kita berharap pemerintah memberikan perhatian terkait dengan surat edaran Mendagri. Kita rencanakan ada rapat KONI dengan seluruh cabor yang lolos PON pada minggu depan, untuk menyampaikan kondisi terkini kita dan hasilnya kita sampaikan ke pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, sejumlah cabor masih berharap-harap cemas perihal kepastian Papua mengikuti PON XXI. Mereka masih menunggu dan berharap segera ada jawaban dan dukungan dari Pemerintah Papua.
“Terkait dengan kondisi ini, kita hanya bisa menunggu dukungan pemerintah. Sementara atlet kita berlatih secara mandiri,” kata pelatih cabor dayung, Vines Kambay.
Terpisah, pelatih kepala Muaythai Papua, Donny Ayorbaba mengatakan perjuangan mereka akan sangat berat. Sebab menuju pertandingan utama tinggal menyisakan beberapa bulan lagi. Sementara KONI belum melakukan pencanangan TC terpusat.
“KONI ini bergantung dengan pemerintah provinsi, dan kami pelatih dan atlet berharap kiranya jangan terlalu lama agar kami pelatih dan atlet bisa bergerak. Kami sangat berharap, pemerintah provinsi dapat memperhatikan KONI Papua agar tim PON KONI Papua segera dibentuk,” ujarnya.
Tanggung Jawab Gubernur
Mendagri RI, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian menekankan seluruh pemerintah provinsi segera mengalokasikan anggaran untuk kontingennya yang akan bertanding di PON XXI, melalui APBD atau APBD-Perubahan. Tito juga berpesan agar masing-masing pemprov berkoordinasi dengan KONI provinsi.
“Koordinasikan dengan KONI provinsi masing-masing agar permintaan KONI-nya sedapat mungkin dipenuhi. Dalam arti mereka berlatih masing-masing, karena mereka kan membanggakan setiap daerah, ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing gubernur,” kata Mendagri.
Mendagri dalam siaran pers Kemendagri menekankan, dukungan ini tidak hanya terbatas pada gubernur yang daerahnya menjadi lokasi pelaksanaan PON XXI. Namun, gubernur lainnya yang mengirimkan peserta PON juga harus mendukung terutama terhadap kebutuhan masing-masing kontingen.
Hal ini mengingat kebutuhan akomodasi kontingen dipenuhi melalui skema berbagi pembiayaan, yakni 50 persen dari daerah penyelenggara dan sisanya daerah peserta. Karenanya Mendagri mengimbau, pemerintah provinsi perlu menghitung dan mengalokasikan kebutuhan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk dalam APBD Perubahan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan terkait anggaran akan ada sharing cost antara pemerintah daerah tuan rumah PON XXI dan pemerintah daerah yang mengirimkan kontingen ke Aceh atau Sumut. Biaya yang bebannya 50-50 itu digunakan untuk keperluan kontingen.
“Penambahan anggaran untuk pertandingan, Opening Ceremony, dan Closing Ceremony akan dialokasikan melalui anggaran belanja tambahan yang telah diusulkan oleh Pak Menpora dan akan diproses Kementerian Keuangan, dan anggaran tambahan untuk sarana prasarana pendukung PON XXI akan ditanggung oleh Pemprov Aceh dan Pemprov Sumut selaku tuan rumah,” kata Muhadjir. (*)
Discussion about this post