Jayapura, Jubi – Nasib kontingen Papua menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON XXI masih belum jelas. Mereka masih terkendala anggaran untuk bisa mentas di hajatan akbar olahraga Indonesia itu. Prihatin dengan kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua mendukung dilakukannya pergeseran anggaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2024 untuk menopang keikutsertaan kontingen Papua di Aceh dan Sumatra Utara.
Ketua DPR Papua, Jhonny Banua Rouw menegaskan pihaknya tetap mendukung kontingen Papua untuk ikut serta pada hajatan akbar olahraga Indonesia itu.
“Terkait dengan PON Aceh dan Sumatra Utara, saya secara pribadi mendukung PON. Saya orang olahraga, saya mantan Wakil Ketua KONI, Ketua Satgas Prestasi di PON Jawa Barat, Ketua Cabang Olahraga Menembak, pasti mendukung PON Aceh dan Sumut,” kata Jhonny Banua Rouw, Jumat (24/5/2024).
Ia menyayangkan nasib para atlet yang sudah berjuang keras selama beberapa tahun untuk mempersiapkan diri, berlatih dan mengikuti babak kualifikasi sampai bisa lolos ke PON XXI.
“Dalam kapasitas sebagai Ketua DPR Papua, saya akan tetap mendukung supaya adik-adik kita yang sudah mengorbankan waktu dan tenaga mereka sudah berlatih dengan sungguh-sungguh dan ikut Pra PON dan hingga lolos, bisa tetap ikut PON Aceh dan Sumut dengan baik. Kita berharap itu bisa terjadi,” ujarnya.
Untuk itu, DPR Papua menunggu respons eksekutif dalam hal ini Pemerintah Papua perihal kebijakan pergeseran anggaran untuk mendukung kontingen Papua menuju PON XXI.
“Saya pikir, baiknya Pemprov Papua dalam waktu singkat ini bisa melakukan pergeseran-pergeseran anggaran atau mendahului APBD. Itu bisa saja dilakukan, selama diusulkan pihak eksekutif. Sebab, soal teknis berapa biaya dan besaran, itu menjadi tanggung jawab eksekutif yang disampaikan ke kami,” katanya.
“Pada prinsipnya, kami dewan mendukung semoga PON Aceh dan Sumut nanti, kita Papua bisa ikut berpartisipasi dan berhasil mempertahankan prestasi,” sambungnya.
Sikap DPR Papua itu sejalan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan beberapa hari lalu terkait tanggung jawab masing-masing kepala daerah untuk memberikan dukungan kepada kontingennya menuju PON XXI.
“Kita akan menunggu pihak eksekutif. Soal surat Mendagri, kita setuju, pergeseran itu harus dilakukan pihak eksekutif. Prinsipnya kalau itu diusulkan, kami juga DPR akan memprioritaskan untuk PON nanti,” ujarnya.
Dia menegaskan, keikusertaan kontingen Papua pada ajang PON XXI juga menyangkut harga diri Papua. Apalagi, mereka baru saja sukses menjadi tuan rumah iven tersebut tahun 2021 lalu.
“Prinsipnya kita mendukung supaya semua atlet kita bisa ikut PON Aceh dan Sumut. Masa habis PON di Papua, di sana kami tidak ikut. Ini juga soal harga diri Papua,” ujarnya.
Sangat disayangkan jika seandainya Kontingen Papua gagal mengikuti PON XXI. Pasalnya, mereka telah membuat sejarah baru dengan meraih 55 medali emas, 33 medali perak dan 32 medali perunggu pada babak kualifikasi atau Pra-PON, tahun 2023 lalu.
![Memperjuangkan nasib kontingen PON Papua 5 kontingen](https://jubi.id/wp-content/uploads/2024/05/djarwo-3-1.png)
Butuh Rp200 miliar lebih
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua membutuhkan anggaran dengan nominal Rp200 miliar lebih untuk memenuhi kebutuhan atlet dan ofisial pada PON XXI. Jumlah tersebut sudah dirasionalisasi oleh KONI Papua, yang tadinya Rp400 miliar menjadi Rp200-an miliar karena mempertimbangkan situasi.
Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kogoya mengungkapkan pihaknya sudah memangkas kuota dari 402 atlet menjadi 274 atlet. Anggaran tersebut akan dipakai untuk persiapan akhir, akomodasi, dan semua kebutuhan lainnya menuju PON.
Kontingen PON Papua akan mengikuti 45 cabang dan disiplin olahraga yang dipertandingkan pada PON Aceh dan Sumut. Sesuai schedule program, seharusnya para atlet sudah harus masuk TC dan penampungan pada bulan Maret dan April 2024 lalu rencana try out pada Mei 2024. Pelaksanaan PON XXI akan dibuka pada 8 September mendatang atau tersisa 105 hari.
“Namun karena sementara ini kita menyesuaikan dengan kondisi kita di daerah, mudah-mudahan ada jalan baik bagi atlet kita. Kemudian yang sudah lolos PON ini mereka bisa ikut PON,” katanya.
Perihal kendala anggaran tersebut, DPR Papua menyarankan Pemerintah Provinsi untuk segera melakukan pertemuan dan membahas bersama pihak KONI soal besaran anggaran.
“Prinsipnya kita mau PON Aceh dan Sumut, Papua tetap ikut. Soal berapa biaya besarannya, kami minta pihak eksekutif bersama-sama dengan KONI membahas secara teknis, supaya berapa yang memang patut kita berikan dan sesuai dengan kemampuan keuangan kita,” kata Jhonny Banua Rouw.
Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Papua, George Weyasu mengatakan sambil menunggu respons Pemerintah Papua, persiapan kontingen menuju PON XXI harus tetap berjalan. Termasuk melengkapi administrasi dan juga sejumlah persyaratan.
Weyasu berharap segera ada kepastian dari Pemerintah Provinsi perihal keikutsertaan Papua di ajang PON XXI Aceh – Sumut. Karena pada Juli mendatang, setiap kontingen sudah harus memastikan partisipasi mereka.
“Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama dukungan pemerintah sudah bisa disampaikan karena mengingat nanti di bulan Juli kita harus memastikan bahwa partisipasi kita 50 persen dari biaya akomodasi transportasi dan konsumsi harus sudah disetor untuk memastikan kita sudah siap mengikuti PON,” ujar Weyasu.
“Kalau hitungannya sekarang tinggal satu bulan lagi, kita harus pastikan ikut PON. Kita berharap pemerintah memberikan perhatian terkait dengan surat edaran Mendagri,” tambahnya.
Instruksi Mendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur agar mendukung pelaksanaan PON XXI Tahun 2024 yang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.
![Memperjuangkan nasib kontingen PON Papua 6 kontingen](https://jubi.id/wp-content/uploads/2024/05/UBI_0001-scaled.jpg)
Mendagri dalam siaran pers Kemendagri menekankan, dukungan ini tidak hanya terbatas pada gubernur yang daerahnya menjadi lokasi pelaksanaan PON XXI. Namun, gubernur lainnya yang mengirimkan peserta PON juga harus mendukung terutama terhadap kebutuhan masing-masing kontingen.
Hal ini mengingat kebutuhan akomodasi kontingen dipenuhi melalui skema berbagi pembiayaan, yakni 50 persen dari daerah penyelenggara dan sisanya daerah peserta. Karenanya, Mendagri mengimbau, pemerintah provinsi perlu menghitung dan mengalokasikan kebutuhan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk dalam APBD Perubahan.
“Tolong biaya sharing 50 persen tadi baru dapat angka 400 ribu per orang baik atlet maupun official, jadi nanti masing-masing daerah agar menghitung bahwa 200 ribunya akan ditanggung oleh provinsi gubernur 36 provinsi,” ujar Mendagri.
Dia menegaskan, pemerintah provinsi juga perlu berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di daerahnya masing-masing terkait kebutuhan persiapan, baik pelatihan maupun lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung kemenangan masing-masing kontingen sehingga menjadi kebanggaan bagi daerah yang bertanding.
Instruksi tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat Mendagri kepada Seluruh Gubernur Indonesia tertanggal 15 Mei 2024, perihal Dukungan Anggaran Biaya Akomodasi Atlet dan Official Daerah. (*)
Discussion about this post