Jayapura, Jubi – Letak Pulau Biak yang lokasinya sangat strategis di dekat garis khatulistiwa membuat Rusia tertarik dan mengusulkan pembangunan fasilitas peluncuran satelit komersial (pelabuhan antariksa) di Biak. Rencana semula menggunakan pesawat angkut berat milik Rusia.
Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu telah menyetujui kesepakatan kerja sama strategis pada 2006.
Dua puluh tahun kemudian di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan MoU yang telah dilakukan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Arif Satria, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen dan Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra pada 13 Juni 2026.
Selain itu, pemerintah India juga berminat dalam pengembangan sector antariksa di Biak termasuk pembangunan fasilitas peluncuran satelit.
Dalam kunjungan ke Jakarta awal Juli ke Jakarta dan Yogyakarta, Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi menawarkan dukungan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan di sektor antariksa, termasuk pembangunan fasilitas peluncuran satelit.
Menurutnya, kerja sama teknologi masa depan antara India dan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan.
Ia mengatakan, hubungan kedua negara di sektor antariksa sebenarnya telah terjalin cukup lama. Salah satunya melalui fasilitas pelacakan satelit di Biak, Papua, yang mendukung program antariksa India.
Saat BRIN dan Organisasi Riset Antariksa India (ISRO) sepakat memperkuat kerja sama dalam bidang teknologi antariksa di Biak Numfor. Kerja sama ini mencakup rencana pembangunan stasiun bumi baru di Indonesia serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
BRIN kini mengoperasikan empat stasiun bumi di Indonesia, salah satunya adalah KSL Stasiun Bumi BRIN di Biak yang dilengkapi lima antena untuk mendukung fungsi tracking, telemetri dan comment (TTC), sebagaimana dilansir Jubi dari laman www.brin.go.id.
Kerja sama antara BRIN dan ISRO telah terjalin sejak 1995. Melalui inisiatif terbaru ini, kedua pihak berharap dapat memperkuat kapasitas teknologi antariksa dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
BRIN berkomitmen mempercepat pembangunan bandar antariksa nasional di Pulau Biak, Papua. Komitmen itu ditunjukkan melalui penguatan kerjasama dengan perusahaan antariksa Rusia, Roscosmos.
Penguatan kerjasama dilakukan saat kunjungan Kepala BRIN Arif Satria ke markas Roscosmos di Rusia pada Rabu (8/4/2026), sebagaimana dilansir dari www.brin.go.id.
Dikatakan bahwa kolaborasi BRIN dengan Roscosmos menjadi langkah strategis dalam mendukung ambisi Indonesia membangun pelabuhan antariksa pertama di Asia Tenggara.
Saat meninjau Glavkosmos, Kepala BRIN juga menjajaki peluang kerja sama lebih lanjut, khususnya dalam aspek komersialisasi layanan antariksa.
Menurut Arif Satria, pembangunan bandar antariksa di Biak membutuhkan kolaborasi global, terutama dengan negara yang memiliki pengalaman dan teknologi maju di sektor antariksa.
“Karena sekarang kami berencana membangun Bandar Antariksa di Pulau Biak, Papua dan tentu saja salah satu yang terbaik dari teknologi ruang angkasa adalah Rusia. Rusia adalah salah satu mitra kami dalam mengembangkan ekosistem antariksa kami,” ucapnya.
Biak dipilih karena letaknya yang dekat dengan garis ekuator. Hal itu memberikan keunggulan teknis dan efisiensi energi dalam peluncuran roket ke berbagai jenis orbit satelit.
Biak juga mempunyai ruang terbuka ke Pasifik sehingga roket tingkat awal bisa jatuh di laut lepas. Bahkan dua hingga empat pesawat pengebom strategis jarak jauh jenis Tupolev Tu-95MS (dijuluki Bear ) yang mampu membawa senjata nuklir.
Pesawat pesawat ini terbang dari Vladivostok , melintasi Samudra Pasifik, menyebarkan khatulistiwa, dan mendarat di Biak dengan jarak tempuh sekitar 7.000 kilometer.
Pesawat pengebom strategis Rusia benar-benar pernah singgah diBandara Frans Kaisiepo , Biak , Papua, pada 5 Desember 2017
Minat Rusia sangat besar untuk pengembangan Bandar Antariksa di Biak, namun Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyatakan Rusia dan Indonesia masih dalam tahap diskusi terkait kolaborasi pengembangan bandar antariksa di Biak, Papua, dan menyangkal bahwa fasilitas tersebut akan menjadi pangkalan militer Rusia.
Ia mengatakan, BRIN telah mengundang dan berdiskusi dengan badan antariksa Rusia, Roscosmos, mengenai potensi kerja sama tersebut.
“Kami bahkan belum sampai pada tahap awal kerja sama, pertemuan itu baru sebatas diskusi awal,” kata Tolchenov dalam media briefing di Jakarta, Rabu (26/8/2026) sebagaimana dikutip Jubi dari Kantor Berita Antara.
Ia mengonfirmasi belum ada satupun perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara kedua belah pihak dan menyebut ada kemungkinan bahwa BRIN tengah menjalin pembahasan serupa dengan negara lain.
Meski begitu, ia tetap menegaskan komitmen negaranya untuk mendukung rencana pengembangan bandar antariksa pertama milik Indonesia itu, mengingat Rusia memiliki teknologi yang sudah teruji di bidang keantariksaan.
“Keputusan sepenuhnya ada di tangan BRIN untuk memilih mitra. Namun jika Roscosmos dan Rusia yang dipilih, kami akan sangat senang dan saya yakin kami mampu mewujudkan proyek ini untuk Indonesia,” ucapnya.
Terkait isu pemanfaatan bandar antariksa di Biak sebagai pangkalan udara Rusia, Dubes Tolchenov menyangkal hal tersebut dan menegaskan bahwa fasilitas keantariksaan tersebut merupakan murni milik Indonesia tanpa adanya fungsi ganda untuk kepentingan pihak asing.
Ia percaya Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak akan pernah memperbolehkan wilayahnya menjadi pangkalan militer bagi negara lain.
“Kalaupun nanti Indonesia menggunakan bandar antariksa itu untuk meluncurkan satelit militer atau fasilitas keantariksaan lainnya, itu adalah keputusan Indonesia,” kata Tolchenov.
Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mempercepat pengembangan bandar antariksa di Biak, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bandar Antariksa pada Mei 2026.
Selain Rusia, Indonesia juga sedang menjajaki kerja sama di bidang keantariksaan dengan India. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi ke Jakarta awal Juli lalu. (*)
Discussion about this post