Pemerintah Indonesia dinilai tidak menjawab dengan benar surat pelapor khusus PBB

Jayapura, Jubi – Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Merauke di Papua Selatan, Jhonny Teddy Wakum mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak memberikan menjawab yang benar terhadap surat sembilan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

Sembilan pelapor khusus PBB menyurati pemerintah Indonesia berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Dalam surat itu, pelapor khusus PBB menduga telah terjadi pelanggaran lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam pelaksanaan PSN di Merauke.

Pelapor khusus PBB juga menyurati PT Global Papua Abadi (PT GPA) selaku perusahaan yang menggarap lahan food estate di sana. Kedua surat itu dikirim pada 7 Maret 2025, dan dijawab pemerintah Indonesia pada 6 Mei 2025.

“[Pemerintah tidak menjelaskan] ini proyek apa, ini investasi apa. Kalau pemerintah mengklaim bahwa kehadiran sudah PSN melalui tahapan konsultasi dan lainnya, fakta di lapangan tidak seperti itu. Kami membantah semua jawaban  itu. Indonesia lari dari persoalan,” kata Teddy dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Jakartanicus saat media briefing, Selasa (17/6/2025).

Menurutnya, jawab Pemerintah Indonesia itu mencerminkan sikap dan cara yang selalu dilakukan sejak Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah tidak pernah menjawab persoalan inti. Padahal seharusnya negara hadir untuk memberikan rasa keadilan, dan menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.

“Hari ini kita kembali menyampaikan kepada publik bahwa ada terjadi ketidakadilan di sana. Terjadi pelanggaran HAM di sana. Masyarakat adat sulit memperoleh keadilan. Negara melakukan kebohongan yang sangat luar biasa kepada para pelopor khusus PBB,” ujarnya.

Masyarakat adat Malind – Maklew, Mama Yasinta Moiwend mengatakan pemerintah selalu mencari-cari alasan atas fakta-fakta yang dituduhkan oleh pelapor khusus PBB itu. Yang merasakan dampak dari PSN itu masyarakat adat, bukan pemerintah,

“Pemerintah tipu-tipu yang dia bicara ini. Pemerintah tidak datang ajak bicara dan konsultasi dengan masyarakat [adat]. Akan tetapi kami kaget PSN ini masuk beroperasi. Sampai hari ini perusahaan masih menggusur terus semua hutan adat kami. Bagi kami tanah adat itu lebih penting, tetapi perusahaan tidak diskusi dengan kami masyarakat adat,” kata Mama Moiwend.

Menurutnya, salah satu perusahaan yang mengerjakan PSN di sana, PT Jhonlin Group  ketika hadir di kampungnya di Wogekel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan tahun lalu membawa ratusan excavator. Masyarakat adat yang tidak tahu akan hal itu pun kaget.

“Ternyata mereka mau menggusur tanah adat kami sampai saat ini. Kami banyak kehilangan [hak kami] karena kehadiran PSN ini. Apa [kami] itu bukan korban? Kami merasa kehilangan. Semua-semua kehilangan alam, kehilangan hewan, air dan segalanya,” ucapnya.

Katanya, sejak program PSN dilaksanakan di Merauke, masyarakat adat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tak ada lagi ikan di rawa yang selama ini menjadi salah satu sumber pangan masyarakat adat. Hewan-hewan buruan di hutan seperti rusa, babi, kangguru, dan kasuari sudah menjauh.

“Kalau ada informasi [yang mengatakan] bahwa perusahaan menjamin masyarakat, itu tidak ada, itu rekayasa. Saya salah satu korban. Kami mau lapor ke mana lagi? Karena pemerintah daerah tidak berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, masyarakat Adat Marind Anim, Hubertus Kaize mengatakan PT. Borneo Citra Persada, perusahaan yang mengerjakan proyek PSN di kampungnya selalu membuat keributan dan meresahkan  masyarakat adat. Membuat kenyamanan masyarakat adat selalu terganggu.

“Karena dengan adanya perusahaan ini, semua aktivitas masyarakat adat terganggu di dusun, rawah maupun di laut semua  terganggu dengan tidak ada kenyamanan buat kami,” kata Kaize.

Hubertus Kaize menyatakan, surat pelapor khusus PBB terkait dampak PSN terhadap masyarakat adat memang benar adanya. Karena pada dasarnya PSN merugikan masyarakat adat.

“Kenyataannya di lapangan, masyarakat menderita kena dampak mengakibatkan akses kepentingan pribadi atau pemerintah. Masyarakat menjadi korban, di Merauke PSN ini yang menonjol. Sebenarnya masyarakat tidak pernah menerima PSN. Semua menolak dengan mereka punya cara budaya”, ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dari pihak gereja juga menangani masalah itu dengan hukum gereja. Salib merah yanh di pasang menandakan sebagai sasi atau larangan. Akan tetapi perusahaan yang mengerjakan PSN dan pemerintah tidak menghargai sama sekali. (*)