Jayapura, Jubi – Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik menyatakan ada kepentingan politik ekonomi dibalik tambang nikel di Indonesia.
Katanya, itulah sebabnya tambang nikel marak di Indonesia, termasuk di Indonesia bagian timur.
Hal itu dikatakan Kiki Taufik Greenpeace saat menjadi narasumber di webinar yang diselenggaralan Dewan Gereja Papua dan STT Walter Post Sentani secara daring, Jumat (11/07/2025).
Menurut Kiki Taifuk, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM pada 2022, bisa dilihat persebaran tambang nikel. Konsesi nikal ada di Sulawesi, Maluku dan hingga Papua.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
“Di Sulawesi Tenggara ada sekitar 193.000 hektare dengan jumlah permit 126 permit dan di Papua Barat ada 22.636 hektare dengan 2 permit kemudian di Papua ada satu permit dengan 16.000 hektare. Totalnya hampir 600.000 dilihat dengan 234 permit,” kata Kiki Taufik.
Ia mengatakan, penambangan nikel berkembang begitu cepat pada tahun berikutnya. Kini hampir 933.727 hektare dari yang awalnya 600.000 hektare, dan sebagian besar di wilayah Timur Indonesia terutama, di Sulawesi Tenggarang, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Tanah Papua, terutama di bagian ‘kepala burung’.
“Kenapa bisa seperti itu karena ini berdasarkan data dari earthExplorer atau USGS pada 2021 menunjukkan, cadangan nikel di Indonesia terbesar di dunia dengan 21 juta hektare,” ujarnya.
Katanya, data inilah yang memicu pemerintah, terutama oligarki untuk melakukan eksploitasi nikel di Indonesia. Apalagi nikel di Indonesia adalah nikel permukaan, sehingga mudah untuk ditambang, namun dampak kehancurannya sangat besar. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua



Discussion about this post