Pemerintah pastikan tidak ada tebusan untuk bebaskan Philip Mehrtens

Jakarta, Jubi – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan tidak ada tebusan dalam pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. Kelompok penyandera tidak meminta imbalan apa pun sebagai syarat pembebasannya.

“Tidak ada [tebusan]. Tidak ada yang mereka [penyandera] minta. Kami hanya [melakukan] pendekatan secara persuasif,” kata Hadi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/9/2024).

More Read

Utusan PBB temui korban perampasan tanah adat dan kerusakan hutan di Papua

Koalisi Sipil gugat PSN ke MK: UU Cipta Kerja jadi alat legalkan perampasan dan perusakan

Gibran diberi tugas khusus tangani masalah di Tanah Papua

AMP dan Ipmapa Surabaya diteror pasca aksi anti militerisme

Pemerintah Indonesia dinilai tidak menjawab dengan benar surat pelapor khusus PBB

Menteri Hadi hanya mengatakan pembebasan Mehrtens membutuhkan proses negosiasi yang sangat panjang. Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz 2024 juga terus memantau perkembangan di Nduga dari waktu ke waktu.

Hadi pun menyampaikan negosiasi itu turut melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh Gereja. Menurutnya, pihak-pihak tersebut berperan besar dalam pembebasan Mehrtens.

Philip Mark Mehrtens disandera selama 1,5 tahun oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua (TPNPB) pimpinan Egianus Kogoya. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut kemudian dibebaskan pada Sabtu. Tim Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 menjemput Mehrtens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Nduga.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Timika, Mehrtens diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut mendarat di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma pada Sabtu, sekitar pukul 22:26 WIB. Selanjutnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyerahkan Mehrtens kepada Duta Besar Selandia Baru Kevin Burnett.

“Kami merasa senang Phillip Mehrtens sudah aman dan telah berkomunikasi dengan keluarganya. Kabar ini tentu juga melegakan bagi keluarga,” kata Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters dalam kesempatan terpisah, merespons pembebasan Mehrtens.

Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai pendekatan persuasif dalam pembebasan Mehrtens menjadi terobosan baru bagi penyelesaian konflik bersenjata di Tanah Papua. Pendekatan serupa juga pernah digunakan saat menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh.

“Saya berharap ini menjadi awal yang baik untuk masa depan Papua. Berbagai kekerasan telah menimbulkan korban jiwa yang sangat merugikan masyarakat,” kata Ngasiman dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengaku upaya pembebasan terhadap Philip Mehrtens menjadi perhatian khusus mereka. Dia pun berharap penyanderaan tersebut menjadi yang terakhir di Tanah Papua.

“Sejak penculikan terhadap pilot Philip, Kompolnas sering berdiskusi dengan Satgas Damai Cartenz 2024 mengenai berbagai upaya pembebasannya. Kami selalu mendorong pendekatan damai, dan humanis [dalam pembebasan Mehrtens], menghindari kekerasan dalam penyelesaian kasusnya,” kata Poengky lewat keterangan pers pada Sabtu. (*)