Jayapura, Jubi – Hingga Kamis (10/4/2024) sebanyak 700 warga Puncak Jaya, Papua Tengah dilaporkan masih mengungsi. Mereka menghindari bentrok antar massa pendukung calon Bupati-Wakil Bupati Puncak Jaya nomor urut 1 (Yuni Wonda – Mus Kogoya) dan pasangan nomor 2 (Miren Kogoya – Mendi Wonerengga) dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 di Papua Tengah.
Aparat keamanan, baik tentara maupun polisi masih melakukan pengamanan di Puncak Jaya, Papua Tengah.
More Read
Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan 700 warga itu mengungsi di Polres Puncak Jaya. Ia mengatakan, sebagian warga mengungsi di sekolah Alkitab di Puncak Jaya, Papua Tengah. “Masih ada warga [yang mengungsi],” kata Yusuf kepada Jubi, pada Kamis (10/4/2025) malam.
Yusuf mengatakan, warga tidur di aula Polres Puncak Jaya dan menumpang tidur di honai-honai milik siswa di sekolah Alkitab. “Kalau di Polres Puncak Jaya warga tidur di aula. Kalau di sekolah Alkitab, warga tidur di honai milik siswa,” ujarnya.
Yusuf mengatakan pihaknya juga ikut membantu memenuhi kebutuhan makanan warga yang mengungsi. Polisi juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga yang mengungsi tersebut. “Pemeriksaan tensi dan pemberian vitamin,” ujarnya.
Adapun bentrok antara massa pendukung nomor urut 1 dan pendukung nomor 2 telah berulang kali terjadi di Puncak Jaya. Jubi mencatat bentrokan antara massa pendukung itu dimulai sejak 27 November 2024. Bentrok kembali terjadi pada 5 Februari 2025, 12 Februari 2025, dan 3 Maret 2025.
Bentrokan terbaru dilaporkan kembali terjadi pada 2 April 2025 dan 6 April 2025. Massa kedua pendukung saling serang menggunakan panah dan senjata tajam lainnya. Yusuf mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi politik yang memanas.
Yusuf mengatakan, imbauan ini sebagai bentuk langkah preventif untuk mencegah terulangnya kekerasan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan serta pembangunan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
“Kami mengajak seluruh warga Puncak Jaya untuk bersama-sama menjaga kamtibmas demi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Puncak Jaya, Akbar Fitrianto mengatakan, sebagian warga masih bertahan di lokasi pengungsian, yaitu di Polres Puncak Jaya dan sekolah Alkitab. “Masih ada warga yang mengungsi,” kata Akbar kepada Jubi, pada Kamis malam.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Papua, Kombes pol Ignatius Benny Adi Prabowo mengatakan, pihak kepolisian terus melakukan pengamanan di Puncak Jaya, Papua Tengah. Benny mengatakan sebanyak 200 anggota polisi diterjunkan untuk melakukan pengamanan dan mencegah bentrokan massa pendukung bupati-wakil bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan pasangan nomor 2.
“200 anggota gabungan Polres Puncak Jaya dan Brimob Polda Papua,” ujar Benny kepada Jubi, pada Kamis malam.
12 warga meninggal dunia
Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, bentrokan antar massa pendukung bupati-wakil bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan pasangan nomor 2, telah menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Selain itu, 658 mengalami luka-luka terkena panah, baik dari massa pendukung bupati-wakil bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan pasangan nomor 2.
Faizal mengatakan, bentrokan itu juga mengakibatkan 201 bangunan terbakar. Bangunan yang terbakar itu terdiri dari 196 unit rumah warga, bangunan SD Pruleme belakang Toba Jaya, Balai Kantor Kampung Trikora, Kantor Distrik Irimuli, Kantor Partai Gelora, serta Balai Kantor Desa Pagaleme.
Faizal juga mengatakan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB diduga terlibat dalam konflik Pilkada di Puncak Jaya. Satu orang dilaporkan meninggal dunia diduga ditembak TPNPB.
“Ini menjadi perhatian serius kami, karena KKB sengaja memanfaatkan situasi konflik untuk melancarkan aksinya,” katanya.
Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom membantah pihaknya melakukan penembakan terhadap warga saat terjadi bentrokan antara massa pendukung bupati-wakil bupati Puncak Jaya, pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. Sambom mengatakan TPNPB tidak terlibat dalam konflik Pilkada 2024 di Tanah Papua dan secara khusus di Puncak Jaya, Papua Tengah tersebut.
“Kami tegaskan, bahwa TPNPB tidak terlibat. Dan TPNPB tidak sibuk urus Pilkada, karena itu program pemerintah kolonial Indonesia. Pernyataan polisi tidak bisa dibuktikan di depan hukum,” ujar Sambom kepada Jubi, pada Kamis (10/4/2025).
Mendorong perdamaian
Adapun pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan nomor 2, tim sukses kedua pasangan, serta para pendukung kedua pasangan telah dua kali membuat kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan di Puncak Jaya.
Diantaranya kesepakatan perdamaian pertama itu dibuat di Markas Komando Distrik Militer atau Kodim/1714 Puncak Jaya di Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, pada Rabu (27/11/2024).
Berselang lima bulan, kesepakatan damai itu dibuat pada 3 Maret 2025. Namun, kembali terjadi bentrokan antara massa pendukung pasangan calon bupati-wakil bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan pasangan nomor 2. Pada Maret 2025, Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley mempertemukan dua pasangan calon tersebut.
Adapun sejumlah poin kesepakatan yang dibuat diantaranya menerima hasil perhitungan ulang yang dilakukan oleh KPU RI pada 12 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025. KPU RI telah melakukan rekapitulasi ulang Pilkada Puncak Jaya pada 12 Maret 2025.
Dalam Surat Keputusan KPU Nomor 261 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pilkada Puncak Jaya 2024, Tindak Lanjut Putusan MK itu menetapkan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 1, Yuni Wonda-Mus Kogoya meraih 77.296 suara dan pasangan nomor urut 2, Miren Kogoya-Mendi Wonerengga memperoleh 65.787 suara.
Pasca rekapitulasi ulang tersebut, bentrokan antara massa pendukung pasangan calon bupati-wakil bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan pasangan nomor 2 terbaru dilaporkan kembali terjadi pada 2 April 2025 dan 6 April 2025. Polda Papua melaporkan bentrokan yang terjadi 6 April menyebabkan 59 orang terluka, 2 rumah terbakar dan 6 honai terbakar.
Komandan Distrik Militer atau Dandim 1714/Puncak Jaya, Letkol Inf Irawan Setya Kusuma mengatakan aparat keamanan terus mendorong proses perdamaian kedua belah pihak.
Irawan juga mengatakan aparat keamanan juga terus berjaga di daerah batas zona bentrokan massa pendukung bupati-wakil bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan pasangan nomor 2. “Aparat keamanan terus berupaya memediasi mendorong proses perdamaian kedua kubu,” kata Irawan kepada Jubi, pada Kamis.
Menurut Antoni Ibra dari Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AlDP, perlu dibentuk tim mediator gabungan guna memfasilitasi dialog antar kelompok pendukung calon Bupati/Wakil Bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan nomor 2.
Ibra mengatakan, tim mediator gabungan itu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Majelis Rakyat Papua dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Hak Asasi Manusia, dan lainnya. “Bentuk tim mediator gabungan untuk fasilitasi dialog antar-kelompok,” ujarnya. (*).
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
