Jayapura, Jubi – Gerakan Pembebasan Rakyat Papua atau Gempar menggelar aksi demonstrasi damai memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, yang jatuh pada 9 Agustus 2026. Aksi digelar di Lingkaran Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (10/8/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah poster yang berisi penolakan terhadap berbagai kebijakan dan proyek pemerintah yang berdampak terhadap masyarakat adat Papua.
Sejumlah poster yang dibawa massa antara lain bertuliskan, “Tolak Bandar Antariksa di Biak”, “MBG adalah Program Pemusnahan Generasi Papua”, “Save Tanah Masyarakat Adat”, “Tanah Air Milik Kita”, dan “Tolak Militerisme di Tanah Papua”, Tanah Papua benteng terakhir”.
Salah satu peserta aksi, Manu Yohame mengatakan bahwa peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia seharusnya menjadi momentum melihat kembali kondisi masyarakat adat, termasuk pemenuhan hak-hak masyarakat.
“Namun masyarakat adat sampai saat ini masih terabaikan dan ruang hidup mereka di rampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Yohame.
Menurut Yohame, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Namun, keberagaman tersebut belum diikuti dengan keadilan bagi masyarakat adat.
“Negara Indonesia adalah negara yang majemuk. Kita hidup di negara yang penduduknya lebih dari 280 juta, terdiri dari ratusan suku dan bahasa serta nilai-nilai budaya. Tapi kita tidak pernah merasakan namanya keadilan bagi masyarakat adat,” ucapnya.
Ia menilai, kehadiran negara di Papua selama ini lebih banyak berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Sementara itu, pemberdayaan masyarakat asli Papua belum menjadi perhatian utama. Perusahaan hanya datang merampas hak masyarakat adat tapi masyarakatnya dibiarkan.
“Negara Indonesia hadir di tanah Papua hanya memikirkan bagaimana menghabiskan sumber daya alam Papua dan sumber daya manusianya diabaikan Tidak pernah melihat bagaimana orang asli Papua diberdayakan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, Tanah Papua yang kaya akan sumber daya alam. Namun kekayaan tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Negara dinilai masih menggunakan pendekatan militeristik dalam menangani berbagai persoalan di Papua. Padahal pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan dan dialog lebih dibutuhkan daripada menggunakan militer.
“Orang Papua mereka sendiri yang paling mengerti bagaimana memperlakukan manusia lain secara baik. Tapi negara ini tidak pernah melakukan pendekatan yang memanusiakan manusia justru pendekatan militeristik yang selalu mereka dilakukan,” katanya.
Ia mengatakan, setelah hampir 80 tahun kehadiran Republik Indonesia di Papua, masyarakat Papua masih menantikan keadilan dan ruang demokrasi yang lebih luas.
Katanya, masyarakat menunggu keadilan, menanti ruang demokrasi yang seluas-luasnya. Namun hari ini Indonesia hadir hanya untuk kepentingan SDM dan SDA.
Masyarakat adat Papua lanjut Yohame memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan tanah dan kehidupannya. Masyarakat Papua telah hidup berdampingan secara damai sebelum hadirnya berbagai kekuatan dari luar Papua.
Sementara itu Yusti Yatipai, salah satu peserta aksi, mengatakan tanah memiliki arti penting bagi masyarakat Papua. Menurutnya, kehidupan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari tanah sebagai sumber kehidupan sekaligus identitas.
“Kita hidup tanpa tanah ibarat hidup tanpa mama. Untuk itu, masyarakat Papua harus menjaga sisa tanah yang ada,” ucap Yusti Yatipai.
Menurut Yatipai, tanah bukan sekadar tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanah juga menjadi bagian dari jati diri masyarakat Papua yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Tanah tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi orang Papua, tetapi juga jati diri yang mesti kita rawat dengan baik,” katanya. (*)
Discussion about this post