Jayapura – Sejak dua tahun terakhir, jumlah pekerja migran asal Papua yang bekerja di Papua Nugini (PNG) terus meningkat. Namun, mereka yang ingin bekerja secara legal masih harus menempuh perjalanan jauh ke Makassar untuk mengurus izin di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan.
Tahun ini, beban administrasi itu bakal berkurang. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berencana membuka Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jayapura, Papua.
More Read
Pos ini diharapkan menjadi gerbang utama bagi calon pekerja migran yang ingin memperoleh dokumen legal tanpa harus meninggalkan tanah kelahiran mereka.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Provinsi Papua, Roberth Eddy Purwoko, menyebutkan bahwa persiapan pendirian P4MI telah memasuki tahap akhir.
“Awalnya ditargetkan beroperasi awal tahun ini, tetapi karena ada transisi di kementerian dan lembaga terkait, perlu ada pergeseran anggaran. Harapannya, pertengahan tahun sudah bisa dibuka,” ujar Roberth kepada Jubi, Selasa (4/2/2025).
Pos ini nantinya akan melayani pengurusan izin kerja, penyuluhan tenaga kerja, hingga perlindungan bagi pekerja migran dari Papua yang hendak bekerja ke luar negeri.
“Kantor sudah tersedia. Tinggal menunggu kepastian dari kementerian. Petugas yang ditempatkan nanti berasal dari BP3MI dan dinas tenaga kerja provinsi,” katanya.
Meski tahap awal hanya berbentuk pos, Roberth optimistis layanan ini akan berkembang menjadi balai penuh seiring meningkatnya jumlah pekerja migran asal Papua.
Lonjakan Pekerja Migran Papua
Data dari BP3MI Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pekerja migran asal Papua ke PNG dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2022, hanya 18 orang yang terdata bekerja secara resmi di PNG. Angka ini melonjak menjadi 244 orang pada 2023 dan mencapai 113 orang hingga November 2024.
Sebagian besar pekerja migran asal Papua berasal dari Keerom dan Kota Jayapura. Namun, ada juga pekerja dari luar Papua, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.
“Rata-rata mereka bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri kayu,” kata Roberth.
Meski bekerja di luar negeri, pekerja migran asal Papua tetap diwajibkan memiliki perlindungan sosial.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Cabang Jayapura, Haryanjas Pasang Kamase, menyebutkan bahwa hingga Januari 2025, sebanyak 208 pekerja migran asal Papua yang bekerja di PNG telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini wajib, karena ini bagian dari perlindungan sosial sebelum mereka bekerja di luar negeri. Jika terjadi risiko sosial di negara tujuan, yang bertanggung jawab adalah negara, bukan agen tenaga kerja,” kata Haryanjas.
Namun, hingga kini proses administrasi pekerja migran tetap menjadi kendala.
“Mereka masih harus ke Makassar untuk mengurus perizinan di BP3MI. Itu yang membuat banyak pekerja enggan menempuh jalur resmi. Pendirian P4MI di Jayapura akan sangat membantu mengatasi persoalan ini,” ujarnya.
Jalur Legal vs. Nonprosedural
Peningkatan jumlah pekerja migran asal Papua juga menyoroti masih adanya tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri tanpa prosedur resmi. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa pada 2023, sekitar 130 warga Papua terdaftar secara resmi sebagai pekerja migran. Sementara pada 2024, jumlahnya mencapai 69 orang hingga pertengahan tahun.
Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI, Seriulina, menduga masih banyak pekerja migran yang tidak terdaftar atau menggunakan jalur tidak resmi.
“Kami memastikan semua tenaga kerja yang ke luar negeri harus sesuai ketentuan. Sayangnya, tidak semua mendaftarkan diri di Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI),” ujarnya.
Dalam audiensi bersama Pemerintah Provinsi Papua pada September 2024, BP2MI menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja migran asal Papua.
“Kalau ada kantor di sini, tentu ini akan memberikan perlindungan lebih baik bagi warga yang ingin bekerja ke luar negeri, termasuk mereka yang melintas ke PNG. Harapan kami, dengan adanya P4MI, koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan juga bisa lebih efektif,” kata Seriulina.
Pemerintah Papua disebut perlu memberi perhatian lebih besar pada regulasi dan perlindungan pekerja migran. Saat ini, jalur legal masih dianggap berbelit dan menyulitkan.
Dengan birokrasi yang lebih sederhana, diharapkan jumlah pekerja yang berangkat secara resmi bisa meningkat, sekaligus mengurangi risiko eksploitasi tenaga kerja yang sering terjadi pada pekerja migran yang berangkat tanpa dokumen resmi.
Dengan semakin banyaknya tenaga kerja dari Papua yang mencari penghidupan di luar negeri, kehadiran P4MI di Jayapura menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Seberapa cepat pos ini bisa beroperasi akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam meningkatkan tata kelola tenaga kerja migran di Papua. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
