Sentani, Jubi – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Jayapura telah melaksanakan Focus Group Discussion atau FGD (Kelompok Diskusi Terarah) dalam rangka evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
FGD menghasilkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi melalui diskusi-diskusi dan saran masukan dari peserta .
More Read
Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura, Jhony F Saman menyampaikan akhir dari FGD itu. Sejumlah rekomendasi yang ditampung dan dicatat sebagai saran perbaikan akan diteruskan secara berjenjang.
Salah satu rekomendasi adalah pemilihan bupati dan wakil bupati dilaksanakan oleh DPR terpilih, untuk menghindari konflik antar masyarakat serta penghematan anggaran. Kemudian pentingnya sosialisasi kepada penyandang disabilitas dengan memperhatikan akses dan pelayanan pemilih disabilitas. Dalam proses Pilkada, perlu juga melibatkan kaum disabilitas sebagai peserta atau pemateri dalam acara-acara sosialisasi.
“Lalu yang berikut, KPU Kabupaten Jayapura dalam proses rekrutmen badan ad hoc harus memberikan pemahaman dengan baik tentang tugas dan fungsi badan ad hoc itu sendiri. Proses rekrutmen harus lebih selektif atau transparansi. Lalu memperhatikan juga keterlibatan dalam partai politik atau tidak, hubungan keluarga atau suami istri,” kata Jhony membacakan hasil rekomendasi akhir dari FGD itu, di salah satu Hotel, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (26/2/2025).
Selain itu, perlu peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilu dan badan ad hoc tingkat bawah juga membantu sosialisasi kepada masyarakat. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap atau DPT harus sesuai dengan daerah atau tempat tinggal pemilih. Lalu dukungan dana hibah dalam proses melaksanakan Pemilu atau Pilkada harus efektif. . Pemerintah dilibatkan dalam proses sosialisasi dengan melibatkan kepala distrik, kepala kampung dan juga dalam proses pemutakhiran DPT.
“Penting pemutakhiran data di setiap bulan, artinya kita dituntut kerja keras, terkait dengan pemutakhiran data ini minimal enam bulan data kependudukan kita atau keluarga karena ini data keberlanjutan. Lalu dari sisi keamanan, pentingnya KPU memperhatikan akses internet sejumlah daerah yang jaringan internetnya tidak normal,” kata Saman.
Ia menambahkan, para peserta Pilkada harus terbuka dengan visi misi dan program kepada media. Lalu kurangnya keterlibatan media dalam melaksanakan Pilkada dan kurang memberikan akses data kepada media.
Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra Jerianto Tunya mengatakan, semua yang disampaikan sudah dicatat KPU dan akan dibuatkan dalam rekomendasi. Kemudian ditindaklanjuti di dalam pertemuan dengan KPU Provinsi.
“Semoga apa yang kita sampaikan bersama saat ini dengan rekomendasi yang akan dibawa, tentu nanti ada yang akan dibawa ke tingkat pusat, supaya apa yang kita sampaikan ini semoga diakomodir oleh KPU tingkat pusat sehingga itu bisa diteruskan dalam regulasi-regulasi,” katanya.
Koordinator Hukum, Pencegahan, partisipasi dan hubungan masyarakat Badan Pengawas pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Jayapura, Austen Yakarimilena mengatakan pihaknya memberi apresiasi karena KPU serta badan ad hocnya, telah menyukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati, hingga berjalan dengan baik dan aman.
Ke depan, menurutnya KPU Kabupaten Jayapura perlu lebih memerhatikan supply system, misalnya dukungan dari pihak keamanan pemerintah berkaitan dengan daerah-daerah yang terisolir atau susah diakses oleh internet .(*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
