Mahkota cenderawasih dibakar, isu kemanusiaan di Papua terlupakan

Nabire, Jubi – Di tengah konflik yang terus menelan korban di Tanah Papua, pembakaran mahkota Cenderawasih memicu kemarahan banyak pihak. Para aktivis HAM, advokat, dan pemuda menilai aksi itu bukan sekadar provokasi simbolik, melainkan bagian dari upaya negara mengalihkan sorotan publik dari isu kemanusiaan yang kian genting—mulai dari pengungsian ribuan warga, penembakan 15 orang di Intan Jaya, hingga operasi militer dengan menggunakan pesawat nirawak di berbagai daerah.

“Ini cara strategi permanen yang negara ini gunakan, di mana perhatian orang Papua ini dibikin [dikendalikan] seperti boneka bolak-balik, bolak-balik supaya otak juga ikut terbolak-balik baru lupa,” kata Relawan Pengungsi Nduga Raga Kogoya kepada Jubi melalui telepon di Nabire Papua Tengah pada Kamis (23/10/2025).

Menurut Raga Kogoya, Sebagian besar Orang Papua belum menyadari kalau negara ini punya banyak cara mempermainkan isu-isu sensitif seperti rasisme, pelecehan budaya, pemusnahan identitas, supaya orang Papua terpancing emosi, marah lalu diteralihkan. Jadi momen-momen seperti ini kan semua ribut panas-panas, setelah itu semua diam.

“Itu satu paket dengan pembunuhan, penembakan, pengungsi, perampasan tanah, pembabatan hutan, pemusnahan bahasa, penghilangan ras, Papua dan penghilangan budaya adat istiadat, karena kita tinggal di negara yang kolonial ini jadi strateginya begitu,” katanya.

Raga mengatakan negara ini membuat orang Papua semua disibukan ke sana kesini dengan isu ini supaya isu lain itu dilupakan, seperti pembantaian 15 orang di Intan Jaya, aparat militer menggunakan pesawat drone menurunkan bom-bom di masyarakat, pembantaian dan operasi yang terjadi di mana-mana sehingga yang terjadi hari ini itu sesungguhnya peralihan isu.

“Jadi ini negara punya strategi untuk menutup kejahatan dan Kelakuan buruk itu supaya orang Papua tidak bicara bom yang dijatuhkan, orang yang mengungsi, orang yang dapat tembak dibantai, perusakan alam, lingkungan tapi kita disibukkan dengan satu momentum ini,” ujarnya.

Direktur LBH Kaki Abu Kota Sorong, Leonardo Ije, SH setuju dengan pendapat Raga, dimana isu pembakaran mahkota itu diangkat secara masif untuk menutupi kejahatan kemanusiaan yang jauh lebih berat yang suda di lakukan oleh negara melalui aparat keamanan yang bertugas di Intan Jaya.

“Ketika orang ramai bicara soal mahkota yang dibakar, pembicaraan tentang 15 nyawa manusia yang hilang tiba tiba senyap. Inilah cara kotor yang dimainkan oleh pemerintah pusat,” ujar Leonardo.

Menurutnya juga bahwa pejabat Papua yang hari ini lantang mengecam pembakaran mahkota seharusnya juga berani bersuara keras menuntut keadilan bagi korban di Intan Jaya

“Saya minta kepada semua pejabat Papua, termasuk Jan Pieter Mandenas, Philip Wamafma, dan anggota MRP, jangan hanya bicara tentang simbol budaya yang dibakar tolong bicaralah juga tentang darah manusia Papua yang ditumpahkan,” ujarnya.

Leonardo menegaskan bahwa kami LBH Kaki Abu meminta agar kasus pembantaian di Intan Jaya diproses secara terang benderang oleh negara dan lembaga penegak hukum, termasuk Komnas HAM RI

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) wilayah Papua Emanuel Gobai merasa heran juga dengan lembaga kultural orang Papua yang selama ini diam saat hak-hak orang asli Papua seperti hutan adat, tanah adat dimana negara ini ambil. Tapi ketika mahkota cenderawasih dibakar mereka ribut.

“Ini kan sebenarnya menjadi tugas pemerintah provinsi, kabupaten maupun juga Majelis Rakyat Papua Se Tanah Papua untuk melindungi hak masyarakat adat Papua, masyarakat yang mengungsi, masyarakat yang berduka, masyarakat yang dapat tembak mati,” katanya.

Mantan Direktur LBH Papua itu, Gobai mengatakan Pemerintah provinsi, Kabupaten/kota dan MRP jangan juga terlarut-larut melihat mahkota burung cenderawasih dibakar tapi yang lebih penting itu bagaimana bisa melindungi hutan adat biar Cenderawasih bisa hidup menari di hutan adat. Sebab jika hutan berubah jadi sawit, tentu tempat Cenderawasih akan hilang.

“Mereka juga harus bertanggung jawab atas 80 ribuan lebih masyarakat adat mengungsi seluruh tanah Papua. Mereka juga harusnya mendesak Panglima TNI maupun presiden untuk hentikan pendropan pasukan di Tanah Papua yang terus menambah jumlah pengungsi masyarakat sipil akibat konflik bersenjata,” katanya.

Lembaga DPR dan MRP di Tanah Papua dianggap seperti menyanyi paduan suara

Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua Gustaf R Kawer melihat sikap Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Se Tanah Papua, MRP Se Tanah Papua yang saat ini ribut soal pembakaran mahkota Cenderawasih, seperti Paduan suara. Kenapa baru sekarang ribut?

“Saya perhatikan kita orang Papua, Lembaga legislatif, lembaga kultur ini setiap momen kita hanya terkaget-kaget saja seperti orang bilang kayak paduan suara, begitu latihan semua orang bernyanyi bersama-sama, setelah itu sunyi tidak ada perubahan,” kata Kawer.

Menurut Gustaf Kawer perusakan lingkungan, alam termasuk pemusnahan mahkota burung cenderawasih itu adalah hal-hal yang selalu ada di depan mata, dan bukan hal langka.

“Jadi manusia dan alam atau lingkungan itu penting dua-duanya. Manusia perlu dijaga dan alam serta hewan-hewan juga perlu dijaga. Sekarang bagaimana dengan kondisi yang terjadi di Papua bahwa manusia saja tidak diperhatikan dan tidak dijaga bagaimana alam, lingkungan dan hewan-hewan mau perhatikan,” ujarnya.

Sebagai lembaga kultural dan legislatif yang hadir dari UU Otsus, MRP dan DPRK harus tampil bersuara lantang soal menjaga lingkungan, hutan, alam dan manusia.

“Tapi ketika pengungsi banyak hutan sana yang ada di beberapa titik itu, mereka diam saja itu. Ini perlu diubah cara lihatnya itu, harus komprehensif cara lihat manusia, cara melihat alam itu harus utuh supaya di situ akan ada kehidupan,” ujar Pencara HAM itu.

Tim Investigasi Mahasiswa Puncak, Mis Murib mengatakan MRP, DPR, DAP atau lembaganya itu, mereka telah gagal merespon sebagai upaya melindungi budaya Papua.

“Tapi bagi saya ketika manusia dibunuh mereka kenapa diam? apakah manusia itu layak sebagai binatang, sehingga kita tidak punya tanggung jawab moral untuk membela? saya tetap mengatakan mereka yang mati-matian bersuara soal pembakaran mahkota cenderawasih itu tetapi gagal menyelamatkan manusia,” kata Mis.

Mis menambahkan bahwa orang Papua menunjukan kepedulian terhadap satwa lindung daripada manusia. Orang Papua telah gagal menyelamatkan nyawa manusia, seperti korban rasisme, kriminalisasi, pengungsian, pelanggaran HAM.

Ketua Pemuda Gereja Baptis Wilayah Tabi Wilson Wenda mengatakan burung cenderawasih adalah Satwa Endemik dimiliki Papua. Burung ini menjadi Representasi manusia, Budaya dan spiritual.

“Tindakan pembakaran ini dianggap penghilangan Identitas dan spiritual dari akar orang Papua. Tetapi lebih biadab adalah tindakan menghilangkan dari habitatnya atas nama demi PSN membabat habis dan pajangan dari tempat ini tindakan Ekosida,” katanya.

Wilson menyatakan Ini awal pintu masuk menuju Genosida yang serius. Dan perlu juga dunia Internasional ketahui bahwa Indonesia tengah berupaya melakukan Dehumanisasi Ekologis dari habitatnya tetapi juga Dehumanisasi Manusia Papua dari tanahnya di masa Modern ini.

MRP Se Tanah Papua diminta melindungi tanah dan masyarakat adat

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) wilayah Papua, Emanuel Gobai mengatakan jika ingin melindung cenderawasih, harus melindungi rumah dari Cenderawasih,

“Karena kalau mereka mau melindungi mestinya menolak semua izin yang akan menghancurkan hutan adat Papua dan juga mengambil alih tanah Papua itu yang harus dilakukan oleh lembaga ini dan melindungi masyarakat adat Papua,” katanya.

Gobai mengatakan mempertanyakan kemampuan para anggota legislatif memahami tugas pokok dan fungsi mereka. Jangan berkomentar untuk pencitraan saja.

“Kenapa mereka harus tegang, mereka yang eksekutif legislatif lembaga-lembaga kultur ini memahami tugas mereka Sesuai dengan undang-undang khusus kah tidak, jangan-jangan mereka tidak paham makanya mereka menutup ketidakpahaman mereka dengan cara melepaskan isu melindungi Cenderawasih sementara manusia Papua hutan adat itu sedang terancam,” kata Emanuel

Emanuel Gobai meminta MRP Papua Selatan harus melindungi tanah adat dan masyarakat adat yang lagi terancam akibat pendudukan atau ambisi investor dan perusahaan di balik PSN. Begitu juga MRP Papua Barat Daya untuk fokus melindungi wilayah adat dan masyarakat adat bukan Sibuk mendorong PSN sembari menutup tanggung jawabnya dengan mengangkat isu Cenderawasih.

“MRP Papua Tengah jelas-jelas operasi militer dan pendropan pasukan dilakukan dan terus terjadi diduga ada orang sipil yang meninggal, mengungsi sebenarnya Papua Tengah tidak aman. Tapi ketua MRP yang berbicara bilang Papua Tengah tidak aman jadi harus ada pasukan militer. Ini logika apa perwakilan masyarakat asli Papua atau perwakilan pemerintah? Begitu juga dengan semua MRP di tanah Papua urus itu masyarakat yang terancam akan nyawa kehidupan hutan adat dari yang lain-lain,”katanya.

Gustaf Kawer mengatakan lembaga-lembaga adat dan masyarakat perlu berefleksi. Jangan mengatasnamakan masyarakat, adat alam dirusak. Mudah memberikan mahkota Cenderawasih kepada orang luar atas nama penghargaan. Yang terjadi sebenarnya Adalah merusakkan nilai budaya.

“Mesti di sini yang MRP harus tegas juga, kalau memang bicara soal melindungi, tapi pada kenyataannya MRP diam selama hutan adat, masyarakat adat menderita dan tergusur dari tanah karena PSN, konflik dan lain-lain,” katanya.

Kawer mengatakan termasuk gereja juga yang tampil bicara soal keyakinan bicara soal surga tapi kenyataannya dalam praktik itu bagaimana surga yang di depan mata ini saja yang kita tidak perhatikan.

“Terutama pengungsi pengungsi tapi juga Alam juga harus diperhatikan baik kalau kita perhatikan semua ini secara komprehensif,” ujarnya.(*)