Pemerintah distrik dan masyarakat Teraplu tolak kehadiran TNI

Sentani, Jubi – Pemerintah Distrik Teraplu, Kabupaten Bintang, Papua Pegunungan menyatakan menolak kehadiran prajurit TNI di wilayah mereka.

Kepala Distrik Teraplu, Timotius Kwace mengatakan pihaknya bersama masyarakat dan tenaga kesehatan atau nakes menolak kehadiran TNI, sebab selama ini wilayah itu aman dan bukan daerah rawan konflik.

Menurut Timotius Kwace, masyarakat tidak membutuhkan kehadiran aparat militer di sana, karena selama bertahun-tahun situasi keamanan di Teraplu kondusif.

“Alasan TNI masuk ke Teraplu untuk pengamanan Bandara (lapangan terbang) Teraplu. Tetapi kami di sini sudah sekian tahun hidup aman, tidak ada gangguan dari pihak mana pun,” kata Timotius Kwace, Kamis (27/2/2026).

Katanya, sebanyak 29 personel TNI dikirim ke Distrik Teraplu. Namun kehadiran aparat keamanan itu dinilai justru akan berdampak pada terganggunya pelayanan publik.

Sebab, sejumlah guru dan tenaga kesehatan yang selama belasan tahun mengabdi di Distrik Teraplu akhirnya memilih kembali ke daerah asal mereka, karena merasa khawatir.

“Selama belasan tahun guru dan nakes tinggal bersama masyarakat, mengajar dan melayani pasien dengan aman. Tetapi setelah pendropan TNI di Teraplu, guru dan nakes pulang karena merasa takut dan khawatir akan muncul masalah,” ujarnya.

Kwace mengatakan, sebagian warga juga memilih meninggalkan kampung dan pergi ke hutan atau kebun, sehingga saat ini aktivitas masyarakat di distrik tersebut berkurang.

“Sekarang tidak ada masyarakat di Distrik Teraplu. Saya sendiri tinggal bersama TNI,” ucapnya.

Penolakan serupa disampaikan tenaga kesehatan Puskesmas Teraplu, Geter Wisal. Ia mengatakan, 29 personel TNI dikirim ke Teraplu dari Pos TNI di Distrik Aboy.

Namun menurutnya, kedatangan prajurit TNI tersebut tidak disertai surat izin dari kepala wilayah setempat maupun dari Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Yang ada hanya mereka datang saja. Kami minta surat resmi, tetapi belum ada,” kata Geter Wisal.

Katanya, atas dasar itulah masyarakat bersama tenaga kesehatan dan unsur pemerintah distrik menggelar aksi penolakan, meminta aparat TNI kembali ke pos asal mereka.

Geter Wisal mengatakan, surat penolakan juga telah disampaikan secara langsung kepada pihak TNI. Pihak TNI pun menyampaikan bahwa kehadiran mereka untuk mengamankan bandara di Teraplu.

“Namun masyarakat tetap bersikukuh menolak karena menilai distrik tersebut bukan zona merah. Di sini daerah aman. Pelayanan kesehatan dan pendidikan selama ini berjalan normal,” ujarnya.

Menurutnya, tenaga pendidik yang sebelumnya bertugas di Teraplu juga memilih kembali ke Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua karena tidak bersedia bekerja di wilayah yang terdapat pos TNI. Sementara tenaga kesehatan masih bertahan sambil menunggu arahan pimpinan.

“Kalau mereka balik, kami tetap bertahan. Tapi kalau situasinya seperti ini, kami juga tidak mau di daerah TNI,” katanya.

Geter juga menyebut penerbangan perintis dan pelayanan subsidi di Teraplu selama ini berjalan lancar. Bahkan, menurutnya, pilot pesawat yang mendarat sempat mempertanyakan alasan keberadaan TNI di wilayah yang dinilai aman tersebut.

Pemerintah Distrik Teraplu bersama seluruh elemen masyarakat berharap, pemerintah daerah dan pihak terkait dapat mempertimbangkan kembali penempatan prajurit TNI di Teraplu, dengan melihat kondisi keamanan yang dinilai kondusif.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang terkait penolakan tersebut. (*)