Manokwari, Jubi – Anggota DPRD Papua Barat, Ahmad Kuddus melakukan reses di daerah pemilihan kawasan Warmare, Prafi, Masni, dan Sidey atau Warpramasi. Dalam reses tersebut ia mendapati keluhan dari para petani dan nelayan.
Ahmad Kuddus mengaku wilayah Warpramasi merupakan kawasan ketahanan pangan. Oleh karena itu harus dijaga untuk menopang pasokan pangan di Manokwari sebagai ibu kota Papua Barat.
More Read
“Wilayah Wapramasi dikenal sebagai salah satu kawasan produksi pangan utama berasal dari program transmigrasi tahun 80-an. Namun hingga kini petani di daerah ini masih menghadapi banyak kendala, dan memastikan aspirasi ini menjadi perhatian di DPRD Papua Barat agar program pembangunan daerah lebih berorientasi pada kebutuhan petani,” katanya, Jumat (21/2/2025).
Dia mengaku saat menemui warga berbagai keluhan atau aspirasi disampaikan, seperti terkait infrastruktur pertanian yang belum optimal, akses jalan yang rusak sehingga menghambat distribusi hasil pertanian ke pasar. Selain itu kurangnya alat dan mesin pertanian yang membuat produksi kurang efisien.
Masalah irigasi juga menyebabkan ketidakstabilan pasokan air untuk pertanian. Harga jual hasil pertanian yang fluktuatif, juga sering kali merugikan petani lokal.
Selain masalah pertanian, Ahmad Kuddus, menyebut bahwa permasalahan di sektor kelautan harus mendapat perhatian serius, sebab nelayan merupakan tulang punggung perekonomian di pesisir.
“Kami akan dorong melalui pengadaan SPBN tambahan serta distribusi perahu fiber dan alat tangkap modern, agar nelayan bisa lebih produktif,” katanya.
Dikatakan, peran DPRD Papua Barat yakni dalam pengawasan, penganggaran, dan regulasi. “Reses ini bukan hanya sebagai wadah untuk mendengar aspirasi, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Di sisi lain, ia mendorong agar DPRD, berjuang untuk pengalokasian anggaran demi perbaikan jalan usaha tani dan irigasi, serta mendorong distribusi alat agar produksi lebih efisien, atau mengusulkan tambahan SPBN dan pengadaan alat tangkap modern. “Selain itu, perlu meningkatkan subsidi dan insentif bagi petani dan nelayan,” katanya.
Wardani, salah satu nelayan asal Distrik Sidey mengaku selama ini ada kelangkaan BBM untuk dipakai melaut, lantaran keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Ia juga mengeluh soal kurangnya peralatan tangkap ikan yang modern, menyebabkan hasil tangkapan kurang maksimal, serta minimnya infrastruktur penyimpanan ikan, yang mengakibatkan produk perikanan cepat rusak, serta harga jual ikan rendah.
“Penghasilan nelayan tidak stabil, bahkan terkadang merugi,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
