Aktivis lingkungan Kepulauan Mariana Utara kritik langkah Trump mundur dari Perjanjian Paris

Jayapura, Jubi – Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk menarik diri dari Perjanjian Paris memicu kritik dari para aktivis lingkungan Kepulauan Mariana Utara. Daerah otonom Amerika Serikat di Pasifik itu merupakan negara kepulauan yang sangat rentan terdampak perubahan iklim, dan langkah Trump dinilai meningkatkan risiko itu.

Radio New Zealand pada Kamis (30/1/2025) melansir berita berjudul “CNMI environmental champions criticise Trump’s Paris withdrawal” yang mengutip pernyataan Sheila Babauta, Ketua Friends of the Mariana Trench dan pemenang Penghargaan Juara Lingkungan Mariana Islands Nature Alliance 2023. Babauta menyatakan langkah Trump itu sudah dapat diduga, namun tetap disayangkan.

“Saya tidak terkejut saat mendengar berita itu. Sekarang, yang terpenting adalah melihat bagaimana hal itu akan berkembang. [Kebijakan Trump] itu dapat memengaruhi kami dalam berbagai cara di Kepulauan Mariana Utara,” kata Babauta.

Mantan anggota parlemen Kepulauan Mariana Utara itu menyatakan penarikan diri Amerika Serikat dari Perjanjian Paris dapat memicu berbagai kebijakan yang diputuskan dengan terburu-buru, serta pengabaian berbagai peraturan yang dibentuk untuk melindungi lingkungan.

“Jika memang demikian, kita mungkin ingin menyoroti peraturan lingkungan Pemerintah Federal Amerika Serikat yang menghalangi kami menjalankan budaya kami dan membangun rumah. Kepentingan ekonomi Tiongkok terlihat lebih berminat melakukan investasi dalam sektor ekonomi hijau. Ini mungkin pertanda pemerintah federal akan memangkas anggaran program lingkungan,” kata Babauta.

Babauta mengatakan ada banyak kemungkinan mengapa penarikan diri itu terjadi, dan hal itu tidak dapat diprediksi Pemerintah Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara. “Kita harus siap untuk memperjuangkan diri kita sendiri, dan saya tahu kami bisa melakukannya. Kami adalah masyarakat garis depan [yang] secara langsung merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari topan yang lebih kuat hingga surutnya garis pantai,” kata Babauta.

Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara merupakan kepulauan daerah otonom Amerika Serikat yang terbentang di Pasifik. Kepulauan di selatan Jepang itu rentan mengalami dampak perubahan iklim.

“Itulah realitas hidup kami, dan kami tidak dapat menyangkalnya. Sebagai penduduk kepulauan Pasifik dari samudra yang luas, kami sangat terhubung dengan rumah, tanah, dan lautan kami. Kami memahami pentingnya melindungi cara hidup ini untuk anak, cucu, dan generasi mendatang. Pada akhirnya, saya percaya kepada rakyat dan pemimpin setempat. Kami mencintai rumah kami, dan itu satu hal yang dapat kami sepakati bersama,” ujar Babauta.

Era kolonialisme iklim

Angelo Villagomez, peneliti senior di Center for American Progress di Washington, mengatakan langkah Trump sangat mengecewakan, karena melemahkan posisi Amerika Serikat di dunia. Peneliti yang berasal dari Saipan, Ibu Kota Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, itu menilai Trump telah menyerahkan kepemimpinan dan pengaruh penanganan isu perubahan iklim kepada rival geopolitik Amerika Serikat.

Villagomez juga menilai penarikan diri Amerika Serikat dari Perjanjian Paris itu menunjukkan besarnya pengaruh kepentingan industri minyak kepada pemerintahan Trump. “Saya sangat khawatir tindakan itu lebih menguntungkan kepentingan perusahaan minyak dan para miliarder pendukung Trump daripada kepentingan penduduk kepulauan Pasifik,” kata Villagomez.

Menurutnya, Trump telah menciptakan era baru kolonialisme iklim. “Jika Amerika Serikat tidak mau membantu Kepulauan Pasifik mengatasi kenaikan muka air laut, hilangnya terumbu karang karena lautan semakin asam, siklon yang semakin kuat, pola migrasi ikan yang berubah karena pemanasan air laut—dan jika Amerika Serikat menyangkal adanya ancaman itu, para pemimpin kami akan terpaksa mencari dukungan dari negara lain,” kata Villagomez.

Villagomez menekankan bahwa perubahan iklim telah terjadi, dan kepulauan Pasifik adalah wilayah yang paling rentan terdampak. “Lima tahun lalu, Topan Super Yutu menghantam ujung selatan Saipan dengan kecepatan angin 175 mil per jam, dan hembusan 190 mil per jam. Itu adalah badai terkuat kedua yang pernah melanda Amerika Serikat, menyebabkan kerugian 800 juta dolar AS. Badai itu menewaskan dua orang, membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal, dan puluhan ribu orang hidup tanpa listrik selama berbulan-bulan,” ujarnya.

Ia berharap penduduk Kepulauan Pasifik akan terus menjadi pemimpin dalam kerja sama internasional menangani perubahan iklim. “Para visioner seperti mendiang Tony DeBrum dari Kepulauan Marshall membantu membentuk Koalisi Ambisi Tinggi yang beranggotakan 100 negara kaya dan miskin untuk mengamankan perjanjian global 2015 guna membatasi pemanasan Bumi hingga 1,5 derajat,” kata Villagomez mencontohkan inisiatif pemimpin negara kepulauan Pasifik.

Direktur Eksekutif Mariana Islands Nature Alliance, Roberta Guerrero mengatakan generasi anak dan cucu Kepulauan Mariana Utara akan menanggung beban dampak keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris.

“Kata-kata saja tidak cukup. Saya memiliki 19 cucu yang akan melihat kepunahan pantai dan sumber daya alam di laguna tempat anak-anak saya tumbuh,” katanya.

“Ini bukan hanya menyedihkan, tapi juga tidak bertanggung jawab dan egois. Saya bahkan tidak yakin bahwa Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional memiliki kekuasaan atas keputusan yang diambil oleh Gedung Putih,” kata Guerrero.

Pandangan yang berlawanan

Ketua Dewan Penasihat Sahabat Palung Mariana, Floyd Masga yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Direktur Biro Kualitas Lingkungan dan Pesisir memiliki pandangan yang berlawanan. Ia menilai Perjanjian Paris memberi beban yang berlebihan kepada Amerika Serikat.

“Meskipun Perjanjian Paris tersebut bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim global, para kritikus berpendapat bahwa perjanjian tersebut memberikan beban yang tidak semestinya pada negara-negara tertentu, termasuk Amerika Serikat. Sementara negara lain gagal memenuhi komitmen mereka,” ujarnya.

Masga menyebut Trump telah lama menyoroti potensi Perjanjian Paris menimbulkan kerugian terhadap industri Amerika Serikat. Menurutnya, Trump khawatir perjanjian itu akan menghilangkan lapangan kerja, dan merugikan ekonomi Amerika Serikat, sementara negara-negara lain tidak sepenuhnya mematuhinya Perjanjian Pasir.

Ia mengatakan Amerika Serikat telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mengatasi masalah lingkungan secara independen di luar kerangka kerja Perjanjian Paris. Hal itu dilakukan melalui beberapa perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump.

“Pertanyaan yang lebih luas adalah apakah perjanjian iklim global seperti Perjanjian Paris dapat menyeimbangkan perlindungan lingkungan dengan kepentingan nasional, dan memastikan stabilitas ekonomi  serta keamanan kerja sekaligus mengatasi perubahan iklim secara efektif,” kata Masga. (*)