Aksi protes Honorer di Pemprov Papua Barat terjadi lagi

Manokwari, Jubi-Kantor Gubernur Papua Barat di Arfai Gunung Jalan Abraham Oktovianus Ataruri, lumpuh selama 3 jam, Selasa (9/7/2024). Sejumlah jalan masuk dipalang kelompok tenaga honorer yang mengklaim telah mengabdi sejak 2013 hingga 2021.

Massa menutup akses jalan masuk di komplek perkantoran itu, mengakibatkan  kendaraan pegawai dan masyarakat umum mengular di sudut jalan. Di halaman kantor Gubernur, massa menggelar orasi dengan membentang spanduk tepat di parkiran Gubernur.

“Kami Honorer Papua Barat meminta Pemerintah Papua Barat Cq sekda Papua Barat untuk segera mengalokasikan anggaran pengangkatan honorer 1002 atau 1335 di bulan Juli 2024. Kami tenaga honorer menolak diangkat sebagai PPPK dan meminta kepastian waktu pengangkatan Honorer jadi PNS,” begitu tulisan di spanduk tersebut.

Lian Junita Mandacan,  salah satu orator yang masuk dalam Honorer 1002, mengatakan mereka seakan dipermainkan seperti bola,  ketika  mempertanyakan nasib di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jawabannya; tidak ada anggaran,

“Kami diarahkan ke BKD, pihak BKD arahkan ke Sekda, kita ini diarahkan seperti bola, bapak kami ini OAP (Orang Asli Papua) mengabdi sudah sekian lama (2013,” kata Junita Mandacan. Dia ikut aksi itu tanpa menggunakan alas kaki.

“Minta maaf bapak, kita tidak ketemu bapak di kebun-kebun sana, kita ke sini mempertanyakan nasib, bapak sendiri pernah menyampaikan bahwa jangan sampai formasi (pengangkatan CPNS) ini hilang, kalaupun ada segera di akomodir,” ucapnya di hadapan Sekda dan beberapa kepala OPD Pemprov Papua Barat, sembari meneteskan air mata.

Selain itu honorer lainya menyebut, dirinya bukan penikmat di atas tanah ini (Papua Barat).

“Bapak dorang mungkin tahu, orang tua saya adalah pejabat di Pemprov Papua Barat, sa (punya) bapa, sa (punya) Kaka semua pejuang. Saya punya orang tua tidak nepotisme, kalau dorang nepotisme saya hari ini tidak honor, kemarin (Jumat) sa palang bapak tapi bapak jawab saya kamu honor tahu aturan kah tidak, bapak tong tahu aturan makanya aturan balik putar torang ini. Kalau tong tra tahu aturan tong sudah kasih hancur kantor ini (Kantor Gubernur),” tegasnya.

Dia mengatakan, pengabdian sebagai honorer sejak tahun 2013 menjadi bukti,  sebagian usia dikerahkan mengabdi untuk Pemprov Papua Barat. “Kitorang tidak mau kasih hancur kantor karena kitorang tahu, kantor ini kasih gaji kitorang, kasih makan. Yang tong kecewa itu kitorang punya nasib diputar-putar, tidak ada yang mau tergantung-tergantung, karena sebagian dari kami adalah tulang punggung keluarga,” ucapnya lagi.

Benny Warobay, salah satu massa aksi menyambut positif Sekda Papua Barat, Jakob Fonataba yang menemui massa, “Hari ini kami sudah bertemu dengan bapak Sekda, saya kira kami sudah bangun komunikasi dengan DPRD Papua Barat, MRP dan BKD, semuanya dorang kembalikan ke bapak sekda. Satu Minggu yang lalu kami bertemu dengan bapak Pj, Gubernur, beliau sampaikan bahwa jangan sampai alokasi pegawai ini hilang, saya kira sudah instruksi presiden untuk menyelesaikan masalah honorer batas tahun ini 2024,” kata Warobay.

Dia mendesak Sekda Papua Barat, mengeluarkan surat verifikasi,  untuk validasi data yang dilakukan secara transparan, agar menghindari titipan-titipan dari luar (bukan honorer).

“Karena kalau belum ada verifikasi Menpan juga tidak tahu jumlah honorer Papua Barat berapa, sehingga kami minta pak Sekda segera keluarkan surat agar dilakukan validasi,” jelasnya

Persoalan honorer pemerintah provinsi Papua Barat tidak sekali ini saja mencuat. Sebelumnya, aksi-aksi serupa juga digelar oleh kelompok honorer yang menyebut diri sebagai Forum Honorer Papua Barat 512. Forum ini merupakan pecahan dari honorer yang berjumlah 1.283 orang yang mengabdi sejak 2004 hingga 2012.

Forum honorer 512 bahkan sudah sampai pada tahap membuat pengaduan ke polisi terkait dugaan pemalsuan dokumen.  Terdapat beberapa pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan sebanyak 771 orang pecahan dari 1.283 sudah diangkat dan ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)  di Pemprov Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Sekda Berjanji Lagi

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Jakob Fonataba yang menemui massa mengatakan, pihaknya sedang memproses sesuai dengan prosedur. “Prosedur itu berkaitan dengan tadi saya sampaikan, minta tolong dipastikan jumlah [honorer] sesuai, terus jangan sampai ada yang merugikan kamu, orang yang tidak honor dia datang masuk dalam proses ini,” jelas Jakob Fonataba di hadapan massa.

Dia menegaskan,  bersama dengan Penjabat Gubernur Papua Barat bukan tipe orang euforia bicara-bicara banyak, “Kita ini bekerja, menghitung secara baik berdasarkan anggaran yang dibutuhkan,kita menghitung kemampuan anggaran dengan jumlah yang ada,  apakah sekaligus atau bertahap,” kata Fonataba.

Plt Sekda membeberkan,  salah satu kebijakan penjabat gubernur Papua Barat adalah tidak ada pengangkatan CPNS (di Papua Barat) untuk di luar 1002 atau 1.335 ini. “Tidak ada (pengangkatan) karena ingin memprioritaskan ade-ade dorang ini,” ucapnya.

Dia meminta, jangan sampai para honorer (1002) terprovokasi oleh lain, karena saat ini Pemprov Papua sudah berjalan “Jangan sampai ada pihak yang provokasi sehingga maksud baik ini  jadi buyar, tidak terstruktur secara baik, kita sudah jalan, ade-ade,” ucap Sekda.

Setelah memberikan penjelasan, seorang honorer menimpali dengan menyebut,  soal proses verifikasi Honorer, mereka telah mendatangi BKD.  namun oleh pihak BKD menyebut tidak ada anggaran “Bapak izin, bagaimana mau verifikasi kalau saat ini (BKD) sebut tidak ada anggaran,” ucap seorang honorer,

Saat ditemui usai menerima massa, Plt Sekda menjelaskan  saat ini pihaknya sedang usahakan agar merealisasikan (tuntutan honorer), saat ditanya mengenai anggaran untuk verifikasi kata Sekda, “Mereka harus diangkat, (soal anggaran) lagi diatur, itu kebijakan.”

Usai menemui Plt Sekda Papua Barat, massa kemudian membubarkan diri dan juga membuka palang pada jalan masuk Kantor Gubernur Papua Barat, aktivitas di jalan sudah kembali normal seperti biasa. (*)