More Read
Wamena, Jubi – Meski pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menyiapkan lahan di Kampung Konam, Distrik Muliama untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan, namun pada saat kunjungan Menteri Dalam Negeri ke lokasi tersebut, ada penolakan dari masyarakat setempat.
Dalam pembicaraan bersama masyarakat saat ingin meninjau lokasi di Muliama, warga menolak dikarenakan kampung Konam bukanlah tanah kosong dan dianggap tidak ada transparansi mengenai pembayaran hak ulayat.
Untuk itu Wakil Menteri Dalam Negeri, Wempi Wetipo menilai dengan beberapa alternatif lokasi yang telah ditinjau baik di Miliama, Gunung Susu dan Welesi, nantinya tim dari kemendagri akan kembali mengevaluasi mengenai kelayakan lokasi yang cocok.
“Sebenarnya kalau katankanlah tadi masalah masyarakat karena ingin dilibatkan semua, dan itu hal biasa. Saya pikir dari tiga alternatif lokasi ini kita akan gunakan yang mana, kita akan clearkan betul-betul supaya pada saat proses pembangunan infrastruktur berjalan itu tidak boleh ada kendala,” kata Wetipo di Wamena, Rabu (27/7/2022).
Sementara untuk kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) katanya, untuk provinsi Papua Pegunungan saja dibutuhkan 1.050/1.064 pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan sebelum pemilu 2024 dan penetapan Gubernur definitif.
“Kalau tiga provinsi yang baru berarti akan ada 3 ribu pegawai yang diisi untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di tiga provinsi yang baru,” katanya.
Namun yang pasti tambahnya, penempatan ASN akan dilakukan sinkronisasi tim dari pusat dengan yang para bupati se Papua Pegunungan soal data pegawai.
Sementara itu Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua menyampaikan jika kantor dinas pendidikan setempat akan dijadikan kantor sementara untuk penjabat gubernur Papua Pegunungan beserta staf berkantor.
Pasalnya, kantor dinas pendidikan dianggap yang paling siap jika dalam waktu dekat penunjukan Pj Gubernur dilakukan, karena kelengkapan meubeler dan lainnya sudah tersedia.
“Nantinya dana hibah dari setiap kabupaten sesuai kesepakatan, akan digunakan untuk merenovasi bangunan dan menyiapkan tempat bagi Pj Gubernur dan Pegawai Provinsi Papua Pegunungan,” kata Jhon Banua.
Untuk pergeseran ASN sendiri, kata Banua, ia telah mengeluarkan surat edaran kepada setiap pegawai yang berkeinginan untuk pindah menjadi pegawai provinsi Papua Pegunungan.
“Yang mau pindah dari kabupaten ke provinsi dapat segera mengajukan ke Bupati untuk dibuatkan rekomendasi,” katanya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
