Senator RI sebut Tanah Papua butuh kepemimpinan yang mendengar

Jakarta, Jubi – Senator Republik Indonesia dari daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor menyatakan yang dibutuhkan Tanah Papua tidak butuh lembaga ‘gemuk’ namun sistem kepemimpinan yang mendengar.

Pernyataan itu disampaikan Finsen Mayor dalam siaran pers tertulis yang diterima Jubi, Minggu (18/1/2026) malam.

Ia mengatakan, problem Tanah Papua bukan terletak pada kekurangan lembaga, melainkan ketiadaan ruang dialog yang jujur, tulus, dan setara antara negara dan rakyat Papua.

Finsen Mayor menilai pendekatan pembangunan di Tanah Papua selama ini masih terjebak pada logika struktural yang gemuk, birokratis, dan sarat kepentingan politik, tetapi miskin fungsi dan dampak nyata bagi masyarakat adat.

Menurut Mayor, kunci awal penyelesaian masalah Papua seharusnya sederhana, negara bertanya langsung kepada rakyat Papua. Dialog semacam itu dianggap harus difasilitasi oleh tim independen dan kredibel.

“Presiden tinggal tanya saja, masyarakat Papua maunya apa? Sawit atau sagu? Itu harus dibicarakan langsung,” ujar Finsen Mayor.

Paul Mayor pun secara tegas mendorong Presiden melibatkan BRIN (sebelumnya LIPI) untuk memetakan tokoh-tokoh Papua yang layak diajak bicara.

“Akademisi BRIN itu melihat [Tanah] Papua secara lurus, objektif, bukan berdasarkan kepentingan politik,” ucapnya.

Ia menyebut sejumlah akademisi nasional yang selama ini konsisten dan memahami situasi Tanah Papua secara mendalam, seperti Ikrar Nusa Bhakti dan Adriana Elizabeth. Keduanya dinilai sebagai contoh figur yang seharusnya dilibatkan negara.

Paul Mayor juga mengkritik keras pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP OKP) yang dipimpin Felix Wanggai.

Menurutnya, lembaga ini hanya memperpanjang rantai birokrasi yang sebelumnya sudah ada, seperti BP3OKP dan UP4B.

“Dari dulu lembaganya ganti-ganti nama. Strukturnya makin gemuk, tapi fungsinya tidak terasa,” ujarnya.

Dalam kondisi negara sedang melakukan efisiensi dan pemangkasan anggaran, menurut Mayor, pembentukan lembaga baru justru kontraproduktif.

Ia menilai terlalu banyak institusi yang dikirim Jakarta untuk mengurus Papua, tetapi tanpa koordinasi yang jelas dan akuntabilitas publik.

“Yang terlihat hanya koordinasi, makan-makan, rapat-rapat. Apa output-nya? Tidak jelas,” katanya.

Sebagai anggota DPD RI, Paul Finsen Mayor mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya dan senator dari Tanah Papua lainnya belum pernah diajak berdialog secara serius oleh pimpinan KEP OKP. Bahkan koordinasi formal dengan DPD maupun DPR RI belum dilakukan.

“Padahal ada 24 anggota DPD dan 18 anggota DPR RI dari enam provinsi di Papua. Kami ini ujung tombak aspirasi rakyat Papua,” ucapnya.

Ia menyayangkan absennya ruang komunikasi resmi antara lembaga baru tersebut dengan perwakilan politik Papua di Senayan. Menurutnya, dialog seharusnya dimulai dari mereka yang memang dipilih langsung oleh rakyat.

Finsen Mayor pun mengusulkan solusi struktural yang lebih kuat dan tegas, yaitu pembentukan Menteri Koordinator Percepatan Pembangunan Papua.

Menurutnya, persoalan Tanah Papua terlalu kompleks untuk ditangani oleh badan yang kewenangannya terbatas.

“Papua itu butuh Menko. Bukan simbol. Bukan wakil. Harus setingkat menteri,” ujarnya.

Ia bahkan mengusulkan pembentukan Menko Otonomi Khusus yang mengoordinasikan wilayah-wilayah khusus seperti Papua, Aceh, DKI Jakarta, dan Yogyakarta, agar kebijakan pembangunan tidak diseragamkan dan lebih kontekstual.

Negarawan Harus Bicara Jujur Mayor menegaskan bahwa sikap kritisnya bukan didorong oleh kemarahan, melainkan oleh tanggung jawab moral sebagai negarawan dan pemimpin adat.

“Saya ini disumpah pakai kitab suci. Kalau saya tidak bicara jujur, Tuhan Yesus marah,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa selain sebagai senator, dirinya adalah Mananwir, pemimpin adat tertinggi yang mandatnya bersifat seumur hidup. Karena itu, ia merasa berkewajiban menyuarakan kebenaran tanpa kepentingan politik jangka pendek.

Mayor mengingatkan para bahwa selama ini Jakarta sering bersikap “buta dan tuli” terhadap situasi di Tanah Papua. Ia juga memperingatkan agar masyarakat Papua tidak terjebak pada sikap apatis akibat suaranya tidak didengar.

Ia mengaitkan kegagalan pendekatan pembangunan seragam dengan sejarah panjang kebijakan pusat di Papua, termasuk contoh Operasi Koteka 1975, yang menunjukkan bagaimana kebijakan tanpa pemahaman budaya justru melahirkan penderitaan baru.

“Papua tidak bisa dibangun dengan pendekatan yang disamakan dengan daerah lain,” tegasnya.

Meski begitu Finsen Mayor menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah sosok negarawan yang tulus dan mau mendengar.

“Pak Presiden orang baik. Kalau beliau dengar suara jujur dari Papua, saya yakin Papua ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia berharap Presiden membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan rakyat Papua, tanpa perantara politik, demi masa depan Papua dan Indonesia menuju 2045.

“Kunci Indonesia emas itu satu: dengar jeritan rakyat di semua daerah, termasuk Papua,” katanya. (*)