Jayapura, Jubi – Tujuh tahun berlalu sejak bencana banjir bandang yang melanda Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua pada 2019, ratusan warga terdampak masih hidup di hunian sementara tanpa kepastian status tempat tinggal.
Kondisi tersebut diketahui saat Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri bersama Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai dan Bupati Jayapura Yunus Wonda meninjau langsung Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi di Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (29/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendengar langsung keluhan warga yang hingga kini masih menempati rumah bantuan sementara dengan kondisi yang mulai rusak.
Juru Bicara Korban Banjir Bandang Sentani, Pdt Evelin Ugadje, mengatakan warga baru ditempatkan di lokasi tersebut pada 2022-2023, meski bencana terjadi sejak 2019.
“Kami terus menantikan apa yang menjadi janji Pemda Jayapura. Ketika kami ditempatkan di rumah yang sifatnya sementara waktu, namun kini rumah-rumah yang ditempati sudah banyak mengalami kerusakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, warga membutuhkan kepastian terkait hunian tetap yang layak dan memiliki legalitas jelas.
“Kami bertanya akan ke mana kami ketika diusir dari tanah ini? Karena tanah tidak bersertifikat dan tidak ada legalitasnya bagi kami,” kata Evelin.
Hal senada disampaikan Ondofolo Ifale, Jhoni Suebu. Ia mengungkapkan bahwa aspirasi warga sebenarnya telah disampaikan hingga ke Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Jayapura beberapa tahun lalu.
“Aspirasi itu langsung ditindaklanjuti Presiden, tapi sampai sekarang warga masih tinggal di rumah sementara,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Fakhiri menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang dialami warga selama bertahun-tahun.
“Yang janji tinggal janji sampai kami menjadi gubernur dan bupati. Namun kami hadir sebagai pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat ini,” kata Fakhiri.
Ia menegaskan, pemerintah akan berupaya mencari solusi meski dengan keterbatasan anggaran saat ini. “Kami tidak menyerah. Ada cara-cara untuk membantu warga,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPR Papua, Denny Bonai, menambahkan, pihaknya siap mendukung penuh langkah pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut. Ia juga mengungkapkan adanya rencana penyediaan lahan dari Pemerintah Provinsi Papua.
“Bapak Gubernur siap memberikan tanah milik Pemprov Papua untuk dibangun rumah layak huni bagi masyarakat,” kata Bonai.
DPR Papua, lanjutnya, akan memberikan dukungan anggaran dan kebijakan agar pembangunan hunian permanen segera terealisasi.
Saat ini, sekitar 300 warga korban banjir bandang Sentani masih menempati hunian sementara yang dibangun oleh Yayasan Tzu Chi, dengan sebagian bangunan mulai mengalami kerusakan. (*)
Discussion about this post