Diperlukan konsolidasi bersama menghadapi tekanan oligarki di Tanah Papua

Jayapura, Jubi – Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Papua, Maikel Peuki mengatakan diperlukan konsolidasi bersama menghadapi tekanan oligarki di Tanah Papua.

Menurutnya, pentingnya konsolidasi bersama-sama juga ditekankan dalam diskusi yang digelar WALHI dengan melibatkan anggota dari berbagai wilayah di Tanah Papua di salah satu hotel di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua pada Jumat (27/2/2026).

Sebab katanya, konsolidasi dan berjuang bersama diperlukan untuk menghadapi tekanan oligarki di Tanah Papua, mendorong peninjauan kembali investasi yang masuk ke Bumi Cenderawasih serta menghambat investasi bermasalah.

Maikel Peuki mengatakan, perjuangan melawan oligarki di Tanah Papua tidak hanya penolakan investasi, juga membangun kesadaran kolektif, dan memperkuat posisi masyarakat adat.

“Selain itu mesti memastikan kebijakan berpihak pada martabat serta kedaulatan orang Papua di atas tanahnya sendiri,” kata usai diskusi.

Pemetaan wilayah adat versi masyarakat sendiri perlu didorong, agar batas dan hak masyarakat adat jelas. Negara hanya berperan memberikan perlindungan hukum.

“Konflik batas wilayah adat dan hak ulayat menjadi persoalan yang terus berulang. Masyarakat harus kritis bertanya, apakah investasi ini benar-benar menguntungkan mereka, atau justru pihak lain,” ucapnya.

Diskusi yang diselenggarakan Walhi itu pun disebut sebagai pengantar tematik, untuk konsolidasi gerakan lingkungan hidup dan menyoroti peran Walhi dalam melawan oligarki yang menguasai sumber daya alam di Tanah Papua, karena saat ini Tanah Papua tidak baik-baik saja.

Tanah Papua saat ini dikepung kekuatan oligarki, yang beroperasi melalui kebijakan, struktur pemerintahan, hingga praktik investasi.

Mengadapi situasi itu, strategi yang akan dilakukan Walhi ke depan adalah mendorong agar enam gubernur, DPR tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua mengambil kebijakan tega yang berpihak pada masyarakat lokal.

Sebab menurut Peuki, tanpa disadari para pengambil kebijakan juga berada dalam posisi yang sama, mereka menjadi korban sistem yang ada.

“Proyek besar seperti PT Freeport, LNG Tangguh di Teluk Bintuni, proyek pangan dan perkebunan di Merauke, serta sawit di Jayapura, Manokwari, dan Sorong Selatan, belum memberi manfaat signifikan bagi orang asli Papua,” ucapnya.

Ia mengatakan meski ada representasi orang asli Papua di lembaga formal, namun kenyataannya masyarakat adat Papua masih terpinggirkan.

Otonomi Khusus atau Otsus yang dianggap sebagai jalan terang, juga dikritik karena pelaksanaannya minim partisipasi masyarakat sipil, dan beberapa pasal yang berpihak pada orang Papua justru dilemahkan. Karenanya, evaluasi menyeluruh terhadap Otonomi Khusus dinilai perlu.

“Perlu diperlihatkan data nyata mengenai peningkatan sumber daya manusia, pendidikan, ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat Papua. Jika tidak ada hasil signifikan, maka wajar muncul pertanyaan tentang efektivitas Otsus bagi orang Papua,” kata Maikel Peuki. (*)