ULMWP sebut beasiswa RI propaganda, Kedutaan RI bantah

Jayapura, Jubi – Gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyerukan kepada mahasiswa Vanuatu untuk menolak program beasiswa baru dari Indonesia, yang mereka sebut sebagai propaganda terkait Papua Barat dan bentuk “diplomasi cek”.

Namun, juru bicara Kedutaan Besar Indonesia, Vitrionaldi, mengatakan bahwa inisiatif beasiswa tersebut ditujukan bagi mitra dekat Indonesia dan merupakan bagian dari program kerja sama pembangunan internasional yang lebih luas. Ia menyebutkan bahwa program yang diluncurkan tahun lalu itu kini telah diperluas ke 56 negara mitra di seluruh dunia. Demikian dikutip jubi.id dari www.dailypost.vu, Sabtu (4/4/2026)

Vitrionaldi menjelaskan bahwa program ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation), yang berlandaskan solidaritas, pengalaman bersama, dan saling menghormati. Ia menambahkan, melalui program tersebut Indonesia ingin berbagi pengetahuan dan keahlian di bidang teknologi, pertanian, dan sains untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sementara itu, dalam pernyataan resminya, ULMWP mengklaim bahwa program beasiswa tersebut bertujuan melemahkan dukungan lama Vanuatu terhadap Papua Barat. Gerakan itu juga menyerukan agar Vanuatu menolak program tersebut karena dianggap sebagai bagian dari upaya memengaruhi pandangan kawasan.

ULMWP menyatakan bahwa Vanuatu telah lama menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Papua Barat sejak 1970-an. Pernyataan itu menyinggung sejumlah momen penting, termasuk upaya mantan Perdana Menteri Barak Sope dalam mendamaikan faksi-faksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1987, pengesahan Wantok Blong Yumi Bill pada 2010, serta pembentukan ULMWP pada 2014.

Gerakan tersebut juga menuduh Vanuatu kerap menjadi sasaran “diplomasi cek” Indonesia, yang mereka gambarkan sebagai lobi finansial kepada negara-negara kecil di Pasifik untuk melemahkan dukungan terhadap Papua Barat.

Sebagai contoh, mereka menyoroti tawaran beasiswa saat ini yang mencakup biaya kuliah, tunjangan bulanan, akomodasi, serta tiket pesawat pulang-pergi ke Indonesia.

Meski mengakui beasiswa itu tampak menguntungkan, ULMWP menilai program tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membentuk pandangan calon pemimpin Melanesia terkait isu Papua Barat.

Pernyataan itu juga menyoroti kekhawatiran tentang keterbatasan akses terhadap perspektif alternatif, dengan klaim bahwa mahasiswa mungkin tidak mendapatkan informasi yang utuh mengenai situasi historis dan terkini di Papua Barat.

Menanggapi hal tersebut, Vitrionaldi menegaskan bahwa Indonesia memandang pendidikan dan kerja sama pembangunan sebagai jembatan antarbangsa yang mendorong hubungan antarmasyarakat dan saling pengertian.

Isu ini terus menjadi perhatian dalam Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) dan kawasan Melanesia secara luas, mencerminkan ketegangan antara upaya kerja sama pembangunan dan sensitivitas politik terkait Papua Barat. (*)