Jayapura, Jubi – Kepolisian Kepulauan Cook kekurangan sekitar 40 staf, dan kesulitan mengisi lowongan itu. Tingkat remunerasi atau upah yang rendah membuat Kepolisian Kepulauan Cook kesulitan merekrut anggota baru.
Pemberitaan Radio New Zealand pada Rabu (22/1/2025) yang berjudul “Cook Islands police struggle to fill 40 vacancies” menyatakan nilai upah minimum untuk polisi baru adalah 9,5 dolar Selandia Baru per jam (setara Rp87.646,41 per jam). Nilai upah itu tidak menarik minat angkatan kerja di Kepulauan Cook untuk bekerja sebagai polisi.
More Read
Berita Radio New Zealand itu mengutip pemberitaan media lokal Kepulauan Cook, Cook Islands News yang memuat pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Cook, Mark Brown soal penambahan anggaran senilai 328 dollar Selandia Baru (setara Rp3,026 triliun) untuk Kepolisian Kepulauan Cook pada tahun 2024/2025. Penambahan anggaran itu akan membiayai sejumlah prioritas penting kepolisian, termasuk perekrutan polisi baru.
“Meskipun alokasi spesifik masih dirampungkan, saya dapat memastikan bahwa penguatan infrastruktur keselamatan publik tetap menjadi prioritas,” kata Brown kepada Cook Islands News, sebagaimana dikutip Jubi dari Radio New Zealand.
Juru bicara Kepolisian Kepuluan Cook, Trevor Pitt, mengatakan kekurangan polisi sudah terjadi selama bertahun-tahun. Akibatnya, lokasi penugasan anggota polisi sering berpindah-pindah untuk menutupi kekurangan personel itu, dan situasi mengganggu kepolisian.
“Kami membutuhkan sekitar 30 hingga 40 staf [baru], dan jumlah tersebut mencakup seluruh divisi kepolisian, termasuk staf non-sumpah dan polisi bersumpah. Kekurangan polisi tidak mempengaruhi statistik kejahatan yang sebagian besar tetap tidak berubah,” kata Pitt.
Pitt membenarkan bahwa rendahnya remunerasi atau upah polisi membuat angkatan kerja di Kepulauan Cook tidak tertarik bekerja sebagai polisi. “Polisi mengalami kesulitan karena sejumlah alasan, bukan hanya karena besarnya gaji. Realitas pasar kerja saat ini, banyak anak muda kita yang pergi bekerja di luar negeri, baik di Selandia Baru maupun Australia, yang jelas-jelas membayar upah minimum yang jauh lebih tinggi daripada di sini,” kata Pitt.
Pitt mengatakan kesulitan untuk mengisi lowongan di kepolisian juga terjadi karena kepolisian adalah organisasi yang bertingkat, dan lowongan pada level menengah sulit diisi. Ia mengatakan posisi level menengah itu adalah posisi khusus yang tidak dapat “digantikan oleh orang lain”.
Kini Kepolisian Kepulauan Cook mengandalkan bantuan para relawan komunitas. Bantuan relawan itu akan semakin dibutuhkan saat Kepulauan Cook membuat perayaan atau festival.
“Sulit untuk merekrut orang dari luar negeri, karena kami tidak dapat mendatangkan mereka. Kami tidak dapat membayar biaya relokasi, tiket pesawat, atau biaya perumahan. Kami tidak dalam posisi untuk dapat melakukan itu, ”kata Pitt.
“Kami mencari mantan perwira polisi yang ingin kembali dan memimpin polisi yang telah ada, sekaligus melakukan penerimaan polisi baru di tingkat yang lebih rendah. Kami berharap dapat merekrut setidaknya 20 personel untuk menjadi polisi yang bertugas di lapangan,” ujarnya.
Pitt mengatakan divisi maritim yang mengawaki kapal polisi Te Kukupa II, sedang mengalami krisis karena kekurangan staf. “Khusus di wilayah tersebut diperlukan jumlah pelaut minimum untuk mengoperasikan kapal patroli di perairan internasional,” ujarnya.
Perdana Menteri Kepulauan Cook, Mark Brown yang telah memegang semua data kepolisian menyatakan kepada Cook Islands News bahwa perekrutan polisi baru terkendala masalah gaji. “Setiap penyesuaian potensial pada skala gaji perlu diseimbangkan dengan prioritas yang lebih luas dari anggaran tambahan, yang akan diajukan bulan depan,” kata Brown sebagaimana dikutip Jubi dari pemberitaan Radio New Zealand. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
