Jayapura, Jubi – Kepemimpinan perempuan di Fiji bukan hanya soal keadilan—kini hal itu dipandang sebagai kunci kemajuan negara.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Profesor Biman Prasad, menyoroti hal ini selama Pertemuan Umum Tahunan Dewan Layanan Sosial Fiji dan panel “Pulse Check” Jalur Kepemimpinan Perempuan yang diadakan di Suva. Demikian dikutip jubi.id dari www.fijivillage.com, Selasa (1/7/2025).
Acara ini mempertemukan para pemimpin masyarakat, pejabat pemerintah, dan kelompok sipil untuk meninjau kemajuan, tantangan, dan peluang—khususnya yang berkaitan dengan Anggaran Nasional 2025/2026.
Profesor Prasad mengatakan bahwa mendukung perempuan dalam kepemimpinan adalah kunci pertumbuhan negara karena ketika perempuan memimpin, masyarakat mendapat dukungan dan kualitas kepemimpinan meningkat.
*****************
Jubi.id adalah media yang berbasis di Tanah Papua. Media ini didirikan dengan sumberdana masyarakat melalui donasi dan crowd funding. Dukung kami melalui donasi anda agar kami bisa tetap melayani kepentingan publik.
*****************
Ia menyatakan bahwa perempuan menawarkan ide-ide segar, kepemimpinan yang kuat, dan kemampuan membangun masyarakat yang tangguh—semuanya merupakan kunci bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa tumbuh di Dreketi bersama enam saudara perempuan dan seorang ibu tanpa pendidikan formal telah mengajarkannya nilai-nilai kepemimpinan yang kuat, yang masih membimbingnya hingga saat ini.
Profesor Prasad juga memuji para perempuan tangguh di Partai Federasi Nasional karena telah mendukung kesetaraan gender dan membantu membentuk kebijakan.
Ia menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memperkuat masyarakat, sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan adil.
Profesor Prasad menegaskan bahwa anggaran nasional tidaklah netral—anggaran mencerminkan apa dan siapa yang kita hargai sebagai sebuah negara.
Ia menyebutkan bahwa meskipun jumlah perempuan yang menduduki jabatan dewan di Fiji meningkat dari 20 persen pada 2021 menjadi 25 persen pada 2024, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan—terutama di parlemen, di mana hanya 9,1 persen anggotanya adalah perempuan.
Dana telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025/2026 untuk memberdayakan perempuan.
Sebesar $4,1 juta telah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Semua Perempuan dan Anak Perempuan.
Sebesar $1 juta disisihkan untuk mendukung partisipasi perempuan dalam pemilu dan memperkuat Saluran Bantuan KDRT, dan $500.000 dialokasikan untuk Pameran Perempuan. (*)
Iklan Layanan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh PT. Media Jubi Papua

















Discussion about this post