Kembali dari China, 400 warga Kepulauan Cook berunjuk rasa menentang PM Mark Brown

Jayapura, Jubi – Lebih dari 400 warga Kepulauan Cook turun ke jalan untuk memprotes keputusan Perdana Menteri Mark Brown yang memicu perselisihan diplomatik dengan Selandia Baru.

Aksi protes ini dipimpin oleh Anggota Parlemen Oposisi sekaligus pemimpin Partai Bersatu Kepulauan Cook, Teariki Heather. Demonstrasi berlangsung di luar parlemen Kepulauan Cook di Avarua, sehari setelah Brown kembali dari China.

Para pengunjuk rasa membawa plakat bertuliskan “Tetap terhubung dengan Selandia Baru.” Beberapa menteri pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri Tingika Elikana, turut hadir di luar parlemen saat aksi berlangsung.

Heather menyatakan bahwa dirinya hadir untuk menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap hubungan dengan Selandia Baru dan pentingnya paspor Selandia Baru bagi warga Kepulauan Cook.

“Saya telah meminta maaf kepada pemerintah Selandia Baru atas nama pemerintah Kepulauan Cook,” ujarnya seperti dikutip Jubi dari RNZ Pasifik.

Pemimpin Oposisi sekaligus pemimpin Partai Demokrat, Tina Browne, menekankan pentingnya mempertahankan paspor Selandia Baru secara permanen.

“Kami tidak memiliki masalah dengan pemerintah kami yang mencari bantuan. Namun, kami memiliki masalah ketika kedaulatan dan hubungan kami dengan Selandia Baru terancam,” katanya.

Pemimpin bersama Te Pāti Māori, Debbie Ngarewa-Packer, turut bergabung dengan aksi protes yang berlangsung di Rarotonga pada Selasa pagi (Senin waktu Kepulauan Cook). Ia kebetulan berada di Kepulauan Cook untuk merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-30.

Ngarewa-Packer mengungkapkan bahwa ia diminta oleh masyarakat setempat untuk bergabung dalam rapat umum tersebut, yang diadakan sehari setelah Brown kembali dari China dan menandatangani perjanjian kemitraan kontroversial yang membuat marah pemerintah Selandia Baru.

“Saya di sini untuk kunjungan pribadi. Namun, saat tiba di bandara, saya langsung ditanya apakah bisa ikut dan memberikan dukungan,” katanya kepada RNZ Pacific, yang dikutip Jubi.

Ia menyatakan telah bertemu dengan warga di Avarua yang menyampaikan kekhawatiran mereka terkait perubahan paspor dan dampaknya, baik secara politik maupun budaya.

“Ada sekelompok orang yang sangat prihatin dengan perubahan paspor, bukan hanya dari segi politik, tetapi juga makna whakapapa,” ujarnya.

Ngarewa-Packer juga menyoroti kurangnya konsultasi antara pemerintah Kepulauan Cook dan Selandia Baru terkait kesepakatan dengan China.

“Yang benar-benar menjadi perhatian kami adalah kurangnya konsultasi, komunikasi, dan pemahaman mengenai dampaknya,” tambahnya.

Ia meminta Perdana Menteri Brown untuk mendengarkan keprihatinan komunitasnya.

“Saya pikir Perdana Menteri Brown dalam situasi ini kurang bijaksana dan harus kembali ke lapangan, kembali ke Aotearoa, serta menjelaskan apa yang sedang dilakukannya,” katanya.

Saat ditanya apakah pantas bagi seorang anggota Parlemen Selandia Baru untuk ikut dalam protes terhadap kepemimpinan negara lain, Ngarewa-Packer menegaskan keberatannya terhadap kebijakan Brown.

“Saya keberatan dengan beberapa kebijakan Mark Brown, termasuk sikap agresifnya terhadap penambangan dasar laut. Ini bukan hal baru bagi warga Kepulauan Cook di Aotearoa,” ujarnya.

Menurutnya, Brown memiliki agenda ekonomi yang agresif yang berisiko merugikan masyarakat dan lingkungan. (*)